Anggaran Smartboard Sekolah Rp2 Triliun, DPR Awasi Distribusi dan Penggunaan
Senin, 15 September 2025 - 15:25 WIB
loading...
Ilustrasi/Dok SINDO
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengungkap bahwa anggaran program digitalisasi pembelajaran dengan pemberian Interactive Flat Panel (IFP) atau smartboard ke sekolah sebesar Rp2 triliun. Diketahui, program ini tengah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
"Nah, jadi digitalisasi ini yang dianggarkan Rp2 triliun berupa smartboard, seluruh sekolah yang ada baik negeri maupun swasta diberikan smartboard tersebut," kata Lalu di depan Ruang Komisi X DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Lalu menjelaskan bahwa program itu dijalankan dalam rangka penyesuaian terhadap kemajuan dan perkembangan teknologi. Presiden Prabowo Subianto menginginkan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia ini tata cara pembelajarannya tidak lagi konvensional.
Baca Juga: Dapat Tambahan Rp400 Miliar, Anggaran Kemendikdasmen 2026 Rp55,4 Triliun
"Harus mengacu kepada perkembangan teknologi. Artinya, proses belajar mengajar yang konvensional itu diubah menjadi digitalisasi," ujarnya.
Namun, legislator PKB itu tidak mengetahui secara pasti terkait harga barang yang akan didistribusikan ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. "Kami tidak masuk ke sana, tetapi pengawasan terhadap distribusi kemudian penggunaan dari program tersebut tentu menjadi pengawasan dan tugas utama Komisi X," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti terkait perkembangan program digitalisasi pendidikan. Dalam pertemuan yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 27 Agustus 2025, Mu'ti menyampaikan bahwa program digitalisasi pendidikan kini sudah mulai berjalan dengan baik.
"Kepada Bapak Presiden, progres untuk pelaksanaan program digitalisasi pendidikan yang alhamdulillah sekarang sudah dimulai proses untuk pendaftaran dan penerimaan sekolah-sekolah yang siap untuk menerima, dan insyaallah semuanya lancar," ujar Mu'ti dalam keterangannya kepada awak media seusai pertemuan, dikutip dari laman Presiden RI.
Mendikdasmen juga meluruskan kabar yang sempat beredar bahwa seluruh sekolah secara otomatis akan menerima perangkat digital tanpa perlu pengajuan. Ia menegaskan, distribusi perangkat berbasis pada formulir yang diisi oleh sekolah sesuai kebutuhan.
"Saya ingin juga menyampaikan bahwa sekolah-sekolah itu kami data mana yang sudah siap, dan itu kami nanti akan kirimkan sesuai dengan data yang dikirimkan sekolah itu," katanya.
Terkait kesiapan teknis, Mu'ti menyampaikan bahwa Kementerian Dikdasmen telah menyiapkan paket materi pembelajaran yang akan digunakan di sekolah-sekolah penerima perangkat pembelajaran digital. "Kami juga sudah menyiapkan materi-materi pembelajarannya. Sudah ada lebih dari 2.500 paket pembelajaran yang harus dipakai untuk sekolah-sekolah yang menggunakan IFP (interactive flat panel) itu."
Selain itu, pelatihan bagi guru juga sedang dipersiapkan agar perangkat yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal. "Kemudian juga kami sudah menyiapkan pelatihan untuk gurunya supaya alat itu dapat digunakan dengan sebaik-baiknya," katanya.
"Nah, jadi digitalisasi ini yang dianggarkan Rp2 triliun berupa smartboard, seluruh sekolah yang ada baik negeri maupun swasta diberikan smartboard tersebut," kata Lalu di depan Ruang Komisi X DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Lalu menjelaskan bahwa program itu dijalankan dalam rangka penyesuaian terhadap kemajuan dan perkembangan teknologi. Presiden Prabowo Subianto menginginkan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia ini tata cara pembelajarannya tidak lagi konvensional.
Baca Juga: Dapat Tambahan Rp400 Miliar, Anggaran Kemendikdasmen 2026 Rp55,4 Triliun
"Harus mengacu kepada perkembangan teknologi. Artinya, proses belajar mengajar yang konvensional itu diubah menjadi digitalisasi," ujarnya.
Namun, legislator PKB itu tidak mengetahui secara pasti terkait harga barang yang akan didistribusikan ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. "Kami tidak masuk ke sana, tetapi pengawasan terhadap distribusi kemudian penggunaan dari program tersebut tentu menjadi pengawasan dan tugas utama Komisi X," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti terkait perkembangan program digitalisasi pendidikan. Dalam pertemuan yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 27 Agustus 2025, Mu'ti menyampaikan bahwa program digitalisasi pendidikan kini sudah mulai berjalan dengan baik.
"Kepada Bapak Presiden, progres untuk pelaksanaan program digitalisasi pendidikan yang alhamdulillah sekarang sudah dimulai proses untuk pendaftaran dan penerimaan sekolah-sekolah yang siap untuk menerima, dan insyaallah semuanya lancar," ujar Mu'ti dalam keterangannya kepada awak media seusai pertemuan, dikutip dari laman Presiden RI.
Mendikdasmen juga meluruskan kabar yang sempat beredar bahwa seluruh sekolah secara otomatis akan menerima perangkat digital tanpa perlu pengajuan. Ia menegaskan, distribusi perangkat berbasis pada formulir yang diisi oleh sekolah sesuai kebutuhan.
"Saya ingin juga menyampaikan bahwa sekolah-sekolah itu kami data mana yang sudah siap, dan itu kami nanti akan kirimkan sesuai dengan data yang dikirimkan sekolah itu," katanya.
Terkait kesiapan teknis, Mu'ti menyampaikan bahwa Kementerian Dikdasmen telah menyiapkan paket materi pembelajaran yang akan digunakan di sekolah-sekolah penerima perangkat pembelajaran digital. "Kami juga sudah menyiapkan materi-materi pembelajarannya. Sudah ada lebih dari 2.500 paket pembelajaran yang harus dipakai untuk sekolah-sekolah yang menggunakan IFP (interactive flat panel) itu."
Selain itu, pelatihan bagi guru juga sedang dipersiapkan agar perangkat yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal. "Kemudian juga kami sudah menyiapkan pelatihan untuk gurunya supaya alat itu dapat digunakan dengan sebaik-baiknya," katanya.
(zik)
Lihat Juga :
