Golkar melalui BSNPG Ingin Memastikan Politik Tidak Kehilangan Martabatnya
Senin, 15 September 2025 - 07:00 WIB
loading...
A
A
A
BSNPG dengan tekad tersebut menempatkan diri bukan hanya sebagai pengawal suara Golkar dalam pemilu, tetapi juga sebagai benteng moral bagi keberlangsungan demokrasi nasional. BSNPG menegaskan komitmennya untuk menghadirkan demokrasi yang lebih sehat dan bertanggung jawab.
Kepala BSNPG Syahmud Basrie Ngabalin menekankan perlunya perubahan besar dalam sistem pemilu Indonesia. Hal itu diungkapkan Syahmud dalam momentum pengukuhan kepengurusan BSNPG periode 2024-2029. Demokrasi, kata Syahmud, sejatinya tidak boleh berhenti pada pesta lima tahunan semata.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa demokrasi harus tumbuh dari kesadaran dan tanggung jawab setiap warga negara, bukan sekadar simbol mencoblos di bilik suara. “Selama ini rakyat hanya diposisikan sebagai pemilik hak suara. Mereka datang, memilih, lalu pulang. Padahal, suara bukan sekadar hak, tetapi juga mandat, janji, dan titipan masa depan bangsa,” imbuhnya.
Pemilu, kata dia, seharusnya melahirkan budaya politik baru, rakyat tidak lagi menjadi penonton, melainkan aktor utama dalam menentukan arah bangsa. Dia menambahkan, demokrasi adalah perjanjian antara rakyat dengan wakil yang dipilihnya.
Maka itu, rakyat harus memilih dengan kesadaran penuh, bukan karena iming-iming uang atau popularitas sesaat. “Bayangkan rakyat memilih dengan hati yang sadar dan pikiran jernih. Wakil rakyat pun akan lahir dari suara tulus dan akan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab,” pungkasnya.
Kepala BSNPG Syahmud Basrie Ngabalin menekankan perlunya perubahan besar dalam sistem pemilu Indonesia. Hal itu diungkapkan Syahmud dalam momentum pengukuhan kepengurusan BSNPG periode 2024-2029. Demokrasi, kata Syahmud, sejatinya tidak boleh berhenti pada pesta lima tahunan semata.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa demokrasi harus tumbuh dari kesadaran dan tanggung jawab setiap warga negara, bukan sekadar simbol mencoblos di bilik suara. “Selama ini rakyat hanya diposisikan sebagai pemilik hak suara. Mereka datang, memilih, lalu pulang. Padahal, suara bukan sekadar hak, tetapi juga mandat, janji, dan titipan masa depan bangsa,” imbuhnya.
Pemilu, kata dia, seharusnya melahirkan budaya politik baru, rakyat tidak lagi menjadi penonton, melainkan aktor utama dalam menentukan arah bangsa. Dia menambahkan, demokrasi adalah perjanjian antara rakyat dengan wakil yang dipilihnya.
Maka itu, rakyat harus memilih dengan kesadaran penuh, bukan karena iming-iming uang atau popularitas sesaat. “Bayangkan rakyat memilih dengan hati yang sadar dan pikiran jernih. Wakil rakyat pun akan lahir dari suara tulus dan akan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :