Golkar melalui BSNPG Ingin Memastikan Politik Tidak Kehilangan Martabatnya
Senin, 15 September 2025 - 07:00 WIB
loading...
Kepala BSNPG Syahmud Basrie Ngabalin bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Gagasan Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) terkait perubahan besar dalam sistem pemilu disambut positif oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham . Gagasan yang diungkapkan oleh Kepala BSNPG Syahmud Basrie Ngabalin dinilai sebagai bentuk ijtihad politik yang bertujuan memperkuat serta menata sistem politik Indonesia.
“Saya sangat mengapresiasi ijtihad politik yang dilakukan Kepala BSNPG atau yang sering disebut dengan inisial SBN, ini sebuah upaya serius agar demokrasi kita semakin berkualitas,” kata Idrus yang juga sebagai Ketua Tim Kajian Politik DPP Partai Golkar ini, Minggu (14/9/2025).
Idrus menilai usulan dan gagasan BSNPG tersebut bakal dikaji lebih dalam. Selanjutnya, gagasan tersebut dilaporkan kepada Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Baca juga: Perkuat Partai Golkar, BSNPG Kukuhkan Pengurus Baru Periode 2024-2029
Idrus mengatakan bahwa Golkar sebagai partai besar memiliki tanggung jawab untuk mengawal arah demokrasi Indonesia agar tetap berpihak kepada rakyat. Dia menuturkan, demokrasi adalah anugerah sejarah yang harus dijaga.
“Golkar melalui BSNPG ingin memastikan agar politik tidak kehilangan martabatnya, dan pemerintah maupun parlemen benar-benar menjadi rumah rakyat,” ujar Idrus.
BSNPG dengan tekad tersebut menempatkan diri bukan hanya sebagai pengawal suara Golkar dalam pemilu, tetapi juga sebagai benteng moral bagi keberlangsungan demokrasi nasional. BSNPG menegaskan komitmennya untuk menghadirkan demokrasi yang lebih sehat dan bertanggung jawab.
Kepala BSNPG Syahmud Basrie Ngabalin menekankan perlunya perubahan besar dalam sistem pemilu Indonesia. Hal itu diungkapkan Syahmud dalam momentum pengukuhan kepengurusan BSNPG periode 2024-2029. Demokrasi, kata Syahmud, sejatinya tidak boleh berhenti pada pesta lima tahunan semata.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa demokrasi harus tumbuh dari kesadaran dan tanggung jawab setiap warga negara, bukan sekadar simbol mencoblos di bilik suara. “Selama ini rakyat hanya diposisikan sebagai pemilik hak suara. Mereka datang, memilih, lalu pulang. Padahal, suara bukan sekadar hak, tetapi juga mandat, janji, dan titipan masa depan bangsa,” imbuhnya.
Pemilu, kata dia, seharusnya melahirkan budaya politik baru, rakyat tidak lagi menjadi penonton, melainkan aktor utama dalam menentukan arah bangsa. Dia menambahkan, demokrasi adalah perjanjian antara rakyat dengan wakil yang dipilihnya.
Maka itu, rakyat harus memilih dengan kesadaran penuh, bukan karena iming-iming uang atau popularitas sesaat. “Bayangkan rakyat memilih dengan hati yang sadar dan pikiran jernih. Wakil rakyat pun akan lahir dari suara tulus dan akan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab,” pungkasnya.
“Saya sangat mengapresiasi ijtihad politik yang dilakukan Kepala BSNPG atau yang sering disebut dengan inisial SBN, ini sebuah upaya serius agar demokrasi kita semakin berkualitas,” kata Idrus yang juga sebagai Ketua Tim Kajian Politik DPP Partai Golkar ini, Minggu (14/9/2025).
Idrus menilai usulan dan gagasan BSNPG tersebut bakal dikaji lebih dalam. Selanjutnya, gagasan tersebut dilaporkan kepada Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Baca juga: Perkuat Partai Golkar, BSNPG Kukuhkan Pengurus Baru Periode 2024-2029
Idrus mengatakan bahwa Golkar sebagai partai besar memiliki tanggung jawab untuk mengawal arah demokrasi Indonesia agar tetap berpihak kepada rakyat. Dia menuturkan, demokrasi adalah anugerah sejarah yang harus dijaga.
“Golkar melalui BSNPG ingin memastikan agar politik tidak kehilangan martabatnya, dan pemerintah maupun parlemen benar-benar menjadi rumah rakyat,” ujar Idrus.
BSNPG dengan tekad tersebut menempatkan diri bukan hanya sebagai pengawal suara Golkar dalam pemilu, tetapi juga sebagai benteng moral bagi keberlangsungan demokrasi nasional. BSNPG menegaskan komitmennya untuk menghadirkan demokrasi yang lebih sehat dan bertanggung jawab.
Kepala BSNPG Syahmud Basrie Ngabalin menekankan perlunya perubahan besar dalam sistem pemilu Indonesia. Hal itu diungkapkan Syahmud dalam momentum pengukuhan kepengurusan BSNPG periode 2024-2029. Demokrasi, kata Syahmud, sejatinya tidak boleh berhenti pada pesta lima tahunan semata.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa demokrasi harus tumbuh dari kesadaran dan tanggung jawab setiap warga negara, bukan sekadar simbol mencoblos di bilik suara. “Selama ini rakyat hanya diposisikan sebagai pemilik hak suara. Mereka datang, memilih, lalu pulang. Padahal, suara bukan sekadar hak, tetapi juga mandat, janji, dan titipan masa depan bangsa,” imbuhnya.
Pemilu, kata dia, seharusnya melahirkan budaya politik baru, rakyat tidak lagi menjadi penonton, melainkan aktor utama dalam menentukan arah bangsa. Dia menambahkan, demokrasi adalah perjanjian antara rakyat dengan wakil yang dipilihnya.
Maka itu, rakyat harus memilih dengan kesadaran penuh, bukan karena iming-iming uang atau popularitas sesaat. “Bayangkan rakyat memilih dengan hati yang sadar dan pikiran jernih. Wakil rakyat pun akan lahir dari suara tulus dan akan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
