Reformasi Polri, Dino Patti Djalal Sampaikan Pesan 3 Petuah Rakyat

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal merespons langkah Presiden Prabowo Subianto yang menyetujui dibentuknya Komite Reformasi Polri. Hal itu disampaikan dalam unggahannya aku resminya di X @dinopattidjalal.

"Alhamdulillah Presiden @prabowo dukung himbauan Gerakan Nurani Bangsa utk adakan reformasi kepolisian. Berikut sy posting ulang 3 rekomendasi konkrit sy utk reformasi Polisi. Semoga polisi mendengar. Semoga banyak masyarakat yg setuju juga. Salam, Dino Patti Djalal," tulis Dino dikutip Minggu (14/9/2025).

Baca juga: Reformasi Polri Harus Perkuat Sistem dan Bukan Drama Ganti Orang

Pertama, Polisi perlu memahami posisi strategis mereka dalam perjalanan NKRI. "Polisi yang sekarang adalah yang paling kuat dalam sejarah Indonesia modern. Jauh lebih kuar dari Polri di era-era sebelumnya," pesan Dino.



Selain itu, jumlah anggota Polri juga lebih besar dari gabungan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

"Polri adalah angkatan Polisi yang terbesar di Asia Tenggara, jauh lebih besar dari polisi Thailand, Malaysia atau Vietnam," ujarnya.

Namun bukan saja yang terbesar, lanjut Dino, polisi Indonesa jauh lebih powerfull dibandingkan TNI, Kejaksaan Kementerian, BUMN, KPK, birokrasi diplomat dan lain sebagainya. Mengapa?

Baca juga: Pembentukan Komite Reformasi Polri Harus Libatkan Publik

"Karena polisi bertugas menegakkan hukum yang menyentuh seluruh aspek kehidupan bangsa menempati posisi strategis sebagai Nexus atau titik dari berbagai arus besar di depan bangsa kita. Kalau semua polisi profesional dan bersih maka bukan keamanan yang akan terjaga, tapi juga kesejahteraan akan tumbuh keadilan akan menguat demokrasi akan semakin mapan reformasi akan melaju kepercayaan publik akan naik dan NKRI akan semakin sekali lagi posisi polisi sebagai Nexus dari semua dimensi ini lebih lebat dari lainnya," tandasnya.

Dino menambahkan, pesan ini bukan untuk menyanjung polisi. Tapi justru untuk mengingatkan bahwa kekuasaan yang sangat besar di tangan mereka ini merupakan tanggung jawab dan beban yang luar biasa beratnya. Sehingga ini harus membuat polisi menjadi 'humble' dalam mengemban tugas dan selalu introspeksi dan mawas diri sekali pelajaran sejarah.

"Di mana institusi yang tidak bijak dalam mengemban kekuasaan akan jatuh tersandung. Ini pernah terjadi pada TNI di mana setelah 30 tahun militer menguasai, dalam krisis 1998 rakyat akhirnya berbalik menentang TNI yang dinilai telah melakukan berbagai kekuasaan," paparnya.

"Dan akibatnya, TNI kemudian keluar dari panggung politik dan alhamdulillah kembali kepada marwah asalnya menjadi tentara profesional yang tunduk pada sipil dan mengambil posisi netral terhadap politik.

Ini juga terjadi di Mesir dalam krisis politik tahun 2011 yang menumbangkan razim Presiden Hosni Mubarak di mana pemicunya adalah kelakuan polisi yang sewenang-wenang, impresif dan sangat korup. Sehingga polisi menjadi sasaran amarahnya. Alhamdulillah polisi Mesir sudah banyak berbenah setelah itu.

Petuah kedua, polisi harus menjadi bagian dari solusi untuk meruntuhkan industri hitam hukum yang sangat kuat cengkeramannya.

"Yang saya maksud dengen industri hitam hukum ini adalalah suatu ekosistem di mana banyak penjahat yang berkolusi dengan oknum-oknum berbagai institusi, polisi, kejaksaan, peradilan, birokrasi dan lain sebagainya," paparnya.

Bagaimana caranya melawan industri hitam ini? Banyak cara. Hapuskan stigma yang ada di masyarakat bahwa kalau mau berurusan dengan Polisi harus siapkan duit, Jangan ada puisi yang menjadikan hukum sebagai komoditas bisnis yang bisa dijual untuk memperkaya diri.

Ingat teladan dan pengabdian total yang dicontohkan oleh Kapolri Hoegeng Imam Santoso.

"Begitu hukum bisa dibeli pasti keadilan akan hancur. Karena yang menang adalah mereka yang bisa membayar paling tinggi. Polisi tidak bisa menerima sogokan untuk memberikan apapun dari tersangka atau penjahat. Karena kau ini terbongkar polisi dan penjahat pasti akan saling melindungi,".

Ingat begitu polisi berkolusi dengan penjahat maka otomatis polisi tersebut akan menjadi penjahat, dan ini berarti dia bukan lagi polisi tapi adalah penjahat yang berjubah polisi.

Polisi juga harus mengikis habis praktik korupsi 1 unit, di mana walaupun pemimpin atau anggota dalam satu unit namun diganti-ganyi praktek korupsi dan jual beli hukum terus berlangsung karena sudah merupakan hal yang baku di unit tersebut sejak lama.

Polisi juga harus mengusut semua kasus sampai tuntas. Jangan kalau ada 10 tersangka misalnya yang diproses hanya 8 sementara sisanya yang 2 dibebaskan oleh oknum yang bisa dibeli.

Dalam menangani setiap perkara tidak boleh ada polisi yang bermain di dua kaki, di mana oknum polisi meminta dan menerima uang dari korban dan juga dari tersangka secara bersamaan. Jangan pula ada polisi yang gemar memelihara kasus untuk jangka waktu yang lama dengan tujuan oknum polisi tersebut dapat menerima pembayaran dari kedua belah pihak selama mungkin.

Polisi juga harus netral dan politik. Polisi harus peka terhadap politik tetapi tidak boleh tidak boleh ada polisi yang melobi partai politik untuk mendapatkan promosi jabatan karena akan menimbulkan kolusi yang buruk antar keduanya.

Polisi harus tegas menepis ajakan parpol manapun untuk membantu mereka dalam kontestasi politik.

"Singkatnya mengingat sangat besar, polisi harus netral dan steril terhadap politik. Bersihkan juga sistem rekrut polisi agar 100% berdasarkan meritokrasi. Kalau ada orang yang bersedia membayar ratusan juta bahkan miliaran rupiah untuk diterima masuk Polri Ini bukan saja tidak wajar, namun juga berbahaya. Karena berarti dia masuk untuk semata-mata mencari kekayaan pribadi dan seumur karirnya di Polri akan bekerja menjual hukum untuk mencari uang dan bukan untuk untuk menegakkan hukum dan melawan kejahatan."

Peran Propam juga harus dijaga dan bahkan selalu ditingkatkan. selalu Propam itu apa? Propam itu polisinya polisi.

"Terlepas dari krisis yang menimpa Propam 2 tahun lalu, Propam tetap adalah unit yang paling ditakuti dan umumnya berisi polisi yang cemerlang dan berintegritas. Sistem promosi Polri juga perlu diprioritaskan agar kompetensi dan integritas sama menjadi ukuran utama untuk polisi yang kompeten. Polisi banyak polisi yang kompeten banyak, tapi polisi yang kompeten dan jujur belum sebanyak itu.

Polisi yang mempunyai uang puluhan miliar dalam rekeningnya, padahal gajinya hanya Rp20 atau Rp33 per bulan ini adalah suatu yang tak wajar. Kecuali ia bisa menjelaskan bahwa hartanya tersebut halal dan dari mana datangnya.

Polisi juga harus menerapkan kearifan dalam menegakkan hukum polisi harus menjauhkan maindset yang otoriter. KUHAP yang akan berlaku tahun 2002 misalnya mengandung pasal-pasal yang bisa disalahgunakan sehingga bisa mengakibatkan situasi social yang toxic.

Sebagai contoh kasus yang dulu menimpa musisi Ariel mungkin sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun pemenjaraan Ariel tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Di sini kita semua perlu hati-hati agar tidak terjadinya kemunafikan sistemik. Di mana akan banyak orang terjerat hukum untuk hal-hal yang sebenarnya ranah pribadi yang bukan urusan pemerintah.

Sementara penegak hukum yang menjerat mereka juga banyak yang melakukan hal yang persis sama dalam kehidupan pribadi mereka.

Petuah ketiga, di abad ke-21 dan menghadapi berbagai tantangan yang sangat berat perlu memperkuat sense of purpose-nya. Saya sangat apresiasi program presisi yang diluncurkan oleh Kapolri untuk membenahi polri.

"Saya ada usul tambahan, sebagai rakyat dan sebagai pembayar pacar saya menganjurkan agar polisi dapat ditanamkan sebagai etos kerja dan jati diri sebagai nation builder mengingat posisinya sebagai institusi yang paling strategis menentukan keamanan keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia."

Lebih spesifik lagi di abad ke-21 polisi perlu memposisikan dirinya bukan saja sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai pembela demokrasi dan pelindung reformasi. Ini berarti semua Kapolri harus mempunya sikap sebagai negarawan.

Polri juga perlu mempunyai tujuan strategis untuk menyongsong Indonesia emas di tahun 2045 yaitu untuk menjadi lembaga nasional yang paling dipercaya dan dicintai rakyat. Sekaligus polisi profesional yang paling bersih di Asia Tenggara.

Di tahun 2004 NKRI harus bisa mewujudkan supremasi hukum secara total di mana yang menjadi panglima adalah hukum, bukan politik atau ekonomi.

Saya paham mungkin banyak orang yang skeptis apakah ini bisa tercapai. Namun saya optimis. Lihat saja sektor perbankan kita yang sebelum krismon tahun 1997 amburadul, minim peraturan minim kredibilitas.

Namun setelah dibenahi secara gigih, kini telah berubah menjadi sektor yang paling padat dengan kepatuhan kepatutan dan transparansi dan semuanya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap bank.

Hal yang sama juga terjadi pada TNI yang sewaktu gejolak reformasi tahun 1998 sempat babak belur. Namun kemudian TNI berhasil berbenah diri, sehingga kembali menjadi salah satu lembaga yang paling dihormati dan dipercaya di Indonesia.

Saya yakin kalau dilaksanakan secara serius sistematis dan konsisten, Polri dapat mencapai semua hal ini dalam waktu satu generasi ke depan.

Dengan demikian, pertama setiap polisi harus memahami posisi strategisnya dalam perjalanan NKRI dan harus melihatnya sebagai tanggung jawab yang berat.

Dua, polisi harus menjadi bagian dari solusi untuk meruntuhkan industri hitam hukum yang masih merajalela di negara kita.

Ketiga, polisi harus memiliki etos untuk menjadi national builder dan berambisi untuk menjadi bersih dan paling dipercaya oleh rakyat sewaktu Indonesia emas 2045 nanti.