Ramai-ramai Dukung Rekomendasi MUI soal Jaminan Halal Program MBG
Minggu, 14 September 2025 - 17:14 WIB
loading...
Rekomendasi MUI terkait pentingnya jaminan kehalalan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) didukung para pengusaha yang tergabung di tiga asosiasi. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait pentingnya jaminan kehalalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) didukung para pengusaha yang tergabung dalam tiga asosiasi. Ketiga asosiasi itu adalah Gabungan Pengusaha Dapur Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI), Asosiasi Pengusaha Wadah Makan Indonesia (APMAKI), dan Asosiasi Produsen Alat Dapur dan Makan (ASPRADAM).
Ketiga asosiasi ini sebagai mitra strategis dalam penyediaan sarana makan yang higienis, aman, dan sesuai standar halal siap berkolaborasi dengan pemerintah, Badan Gizi Nasional (BGN), serta seluruh pemangku kepentingan. Pernyataan mereka disampaikan saat konferensi pers bersama di Jakarta, Jumat (12/9/2025) malam.
Baca juga: Kebutuhan MBG Setiap Harinya: Beras 6 Ribu Ton, Daging dan Sayur Capai 9.000 Ton per Hari
"Dukungan kami ini mencakup penyediaan food tray dan perlengkapan makan lain yang aman untuk kesehatan sesuai dengan standar Nasional Indonesia (SNI) dan bersertifikasi halal guna memastikan kelancaran program MBG di seluruh Indonesia," ujar Sekretaris Jenderal APMAKI Ardy Susanto dalam keterangannya, Minggu (14/9/2025).
Ardy mengatakan, produsen dalam negeri siap memenuhi kebutuhan food tray program MBG. Berdasarkan estimasi kapasitas produksi anggota, industri nasional saat ini sudah dapat memproduksi sekitar 10 juta unit food tray per bulan atau sekitar 100 juta unit per tahun.
"Dengan kapasitas tersebut, produsen dalam negeri siap mengambil alih sebagian besar pasokan yang selama ini diimpor dari luar negeri, sekaligus menjamin standar kehalalan, keamanan, dan kualitas yang sesuai rekomendasi MUI, SNI, dan kebutuhan BGN," ungkapnya.
Baca juga: Resmikan 2 SPPG Polda Kalsel, Kapolri: Dukung Penuh Program MBG
Ardy menegaskan, dalam rapat bersama tiga asosiasi tersebut, semua berkomitmen untuk menyukseskan program MBG yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Ardy, tiga asosiasi ini akan memastikan program MBG terhindar dari potensi risiko penggunaan peralatan makan yang tidak sesuai standar, karena produk industri nasional telah terjamin kualitasnya sesuai SNI dan standar halal.
Dia mengatakan, industri dalam negeri tidak mungkin berani memproduksi barang palsu atau menggunakan bahan SS 304 yang tidak sesuai spesifikasi, sebagaimana banyak ditemukan produk KW di pasaran, bahkan ada yang mencantumkan logo SNI tetapi ternyata tidak memenuhi standar.
“Dengan melibatkan produsen dalam negeri, kualitas peralatan makan dalam program MBG akan lebih terjamin dan masyarakat terlindungi dari produk abal-abal. Kami berkomitmen hanya menghadirkan produk sesuai SNI dan standar halal,” kata Ardy.
Sementara itu, Ketua Umum GAPEMBI Alven Stony menegaskan bahwa pengusaha dapur makan siap mendukung program ini dengan menyediakan dapur yang higienis, sesuai standar gizi, dan patuh terhadap rekomendasi MUI.
"Kami juga mengimbau agar para kepala SPPG bisa pro aktif dalam memastikan SPPG yang mereka kelola menggunakan peralatan makan dan dapur yang bersertifikat halal dan memastikan aspek thoyib sesuai rekomendasi MUI yang ditujukan kepada kepala BGN," kata Alven.
Ketua APMAKI Alie Cendrawan, menyampaikan bahwa industri wadah makan yang tergabung dengan APMAKI telah memiliki kemampuan produksi 8,5 juta set perbulan. APMAKI juga siap meningkatkan kapasitas produksi untuk memastikan distribusi food tray yang sesuai standar halal dan SNI apabila dibutuhkan oleh pemerintah dan BGN.
Pihak ASPRADAM memastikan perusahaan produsen alat dapur dan makan yang tergabung dengan asosiasi mereka mempunyai kemampuan produksi 2 juta set perbulan dan juga siap untuk menambahkan fasilitas produksinya agar memastikan suplai peralatan dengan kualitas terbaik agar program MBG berjalan efektif dan berkelanjutan.
Berdasarkan paparan BGN di rapat Komisi IX DPR pada 8 September 2025, program MBG ini memiliki skala yang sangat besar dengan target 82,9 juta penerima manfaat pada 2025 dan 74,56 juta penerima manfaat pada 2026 yang tersebar di 38 provinsi dan 509 kabupaten/kota. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran yang signifikan, yaitu Rp71 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi Rp268 triliun pada 2026, di mana porsi terbesar dialokasikan untuk penyediaan makan bergizi bagi anak sekolah dan kelompok rentan.
Dengan cakupan yang demikian luas dan kepastian fiskal yang kuat, kebutuhan logistik pendukung termasuk food tray akan terus meningkat dan berkelanjutan. "Kami, tiga asosiasi pengusaha bersama industri nasional lainnya siap mengambil peran strategis dengan kapasitas produksi yang mampu memenuhi kebutuhan jutaan unit food tray setiap bulan, sehingga pelaksanaan program MBG dapat berjalan efektif, efisien, dan mendukung kemandirian industri dalam negeri," ujar Ketua APMAKI Alie Cendrawan.
Ketiga asosiasi ini sebagai mitra strategis dalam penyediaan sarana makan yang higienis, aman, dan sesuai standar halal siap berkolaborasi dengan pemerintah, Badan Gizi Nasional (BGN), serta seluruh pemangku kepentingan. Pernyataan mereka disampaikan saat konferensi pers bersama di Jakarta, Jumat (12/9/2025) malam.
Baca juga: Kebutuhan MBG Setiap Harinya: Beras 6 Ribu Ton, Daging dan Sayur Capai 9.000 Ton per Hari
"Dukungan kami ini mencakup penyediaan food tray dan perlengkapan makan lain yang aman untuk kesehatan sesuai dengan standar Nasional Indonesia (SNI) dan bersertifikasi halal guna memastikan kelancaran program MBG di seluruh Indonesia," ujar Sekretaris Jenderal APMAKI Ardy Susanto dalam keterangannya, Minggu (14/9/2025).
Ardy mengatakan, produsen dalam negeri siap memenuhi kebutuhan food tray program MBG. Berdasarkan estimasi kapasitas produksi anggota, industri nasional saat ini sudah dapat memproduksi sekitar 10 juta unit food tray per bulan atau sekitar 100 juta unit per tahun.
"Dengan kapasitas tersebut, produsen dalam negeri siap mengambil alih sebagian besar pasokan yang selama ini diimpor dari luar negeri, sekaligus menjamin standar kehalalan, keamanan, dan kualitas yang sesuai rekomendasi MUI, SNI, dan kebutuhan BGN," ungkapnya.
Baca juga: Resmikan 2 SPPG Polda Kalsel, Kapolri: Dukung Penuh Program MBG
Ardy menegaskan, dalam rapat bersama tiga asosiasi tersebut, semua berkomitmen untuk menyukseskan program MBG yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Ardy, tiga asosiasi ini akan memastikan program MBG terhindar dari potensi risiko penggunaan peralatan makan yang tidak sesuai standar, karena produk industri nasional telah terjamin kualitasnya sesuai SNI dan standar halal.
Dia mengatakan, industri dalam negeri tidak mungkin berani memproduksi barang palsu atau menggunakan bahan SS 304 yang tidak sesuai spesifikasi, sebagaimana banyak ditemukan produk KW di pasaran, bahkan ada yang mencantumkan logo SNI tetapi ternyata tidak memenuhi standar.
“Dengan melibatkan produsen dalam negeri, kualitas peralatan makan dalam program MBG akan lebih terjamin dan masyarakat terlindungi dari produk abal-abal. Kami berkomitmen hanya menghadirkan produk sesuai SNI dan standar halal,” kata Ardy.
Sementara itu, Ketua Umum GAPEMBI Alven Stony menegaskan bahwa pengusaha dapur makan siap mendukung program ini dengan menyediakan dapur yang higienis, sesuai standar gizi, dan patuh terhadap rekomendasi MUI.
"Kami juga mengimbau agar para kepala SPPG bisa pro aktif dalam memastikan SPPG yang mereka kelola menggunakan peralatan makan dan dapur yang bersertifikat halal dan memastikan aspek thoyib sesuai rekomendasi MUI yang ditujukan kepada kepala BGN," kata Alven.
Ketua APMAKI Alie Cendrawan, menyampaikan bahwa industri wadah makan yang tergabung dengan APMAKI telah memiliki kemampuan produksi 8,5 juta set perbulan. APMAKI juga siap meningkatkan kapasitas produksi untuk memastikan distribusi food tray yang sesuai standar halal dan SNI apabila dibutuhkan oleh pemerintah dan BGN.
Pihak ASPRADAM memastikan perusahaan produsen alat dapur dan makan yang tergabung dengan asosiasi mereka mempunyai kemampuan produksi 2 juta set perbulan dan juga siap untuk menambahkan fasilitas produksinya agar memastikan suplai peralatan dengan kualitas terbaik agar program MBG berjalan efektif dan berkelanjutan.
Berdasarkan paparan BGN di rapat Komisi IX DPR pada 8 September 2025, program MBG ini memiliki skala yang sangat besar dengan target 82,9 juta penerima manfaat pada 2025 dan 74,56 juta penerima manfaat pada 2026 yang tersebar di 38 provinsi dan 509 kabupaten/kota. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran yang signifikan, yaitu Rp71 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi Rp268 triliun pada 2026, di mana porsi terbesar dialokasikan untuk penyediaan makan bergizi bagi anak sekolah dan kelompok rentan.
Dengan cakupan yang demikian luas dan kepastian fiskal yang kuat, kebutuhan logistik pendukung termasuk food tray akan terus meningkat dan berkelanjutan. "Kami, tiga asosiasi pengusaha bersama industri nasional lainnya siap mengambil peran strategis dengan kapasitas produksi yang mampu memenuhi kebutuhan jutaan unit food tray setiap bulan, sehingga pelaksanaan program MBG dapat berjalan efektif, efisien, dan mendukung kemandirian industri dalam negeri," ujar Ketua APMAKI Alie Cendrawan.
(shf)
Lihat Juga :
