Mendagri Harap Swasta Jadi Motor Penggerak Ekonomi Daerah
Sabtu, 13 September 2025 - 21:21 WIB
loading...
Mendagri Tito Karnavian berharap kalangan swasta ikut menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap kalangan swasta ikut menjadi motor penggerak ekonomi daerah, selain juga berperan aktif dalam pengendalian inflasi dan peningkatan penapatan asli daerah.
Hal itu disampaikan Tito saat memberikan pengarahan tertutup kepada seluruh kepala daerah se-Sulawesi Selatan di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kamis 11 September 2025.
Menurut Tito, pemerintah daerah (Pemda) perlu lebih terbuka terhadap dunia usaha dengan langkah konkret seperti mempermudah perizinan, memberikan insentif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta menjaga stabilitas inflasi.
Baca juga: Mendagri: Presiden Prabowo Perintahkan Hidupkan Kembali Siskamling
"Inflasi sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan dukungan swasta, daerah bisa tumbuh lebih cepat sekaligus menjaga harga tetap terkendali," ujarnya.
Mantan Kapolri itu juga mengingatkan pentingnya belanja pemerintah daerah dilakukan secara tepat waktu dan berkualitas. Belanja yang baik tidak hanya mendorong daya beli masyarakat, tetapi juga menstimulasi aktivitas sektor swasta.
Sejalan dengan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menarik Rp200 triliun dana pemerintah dari Bank Indonesia (BI) untuk ditempatkan di perbankan nasional. Skema ini diharapkan memperlancar transmisi likuiditas ke sektor riil melalui perbankan, termasuk bagi UMKM dan dunia usaha daerah.
Baca juga: Mendagri Minta Pemda Serius Identifikasi Kemiskinan
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, langkah Mendagri Tito dan Menkeu Purbaya saling melengkapi. Menurutnya, Pemda perlu menjadi mitra proaktif bagi swasta dengan tata kelola sederhana, transparan, dan terukur.
Josua menegaskan bahwa pemangkasan perizinan usaha harus menjadi prioritas utama Pemda. Perizinan yang cepat, pasti, dan transparan akan menurunkan biaya kepatuhan serta memulihkan minat investasi lokal.
“Pemda bisa menegakkan pelayanan terpadu, memangkas syarat yang tidak bernilai tambah, dan memperkuat smart governance. Ini akan mempercepat realisasi investasi sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat,” kata Josua, Jumat (12/9).
Selain itu, kata Josua, tim percepatan ekonomi daerah juga perlu mengawal langsung realisasi belanja, investasi, dan perizinan sehari-hari. Dengan begitu, kebijakan propertumbuhan benar-benar berjalan di lapangan.
Lebih jauh, Josua menyarankan agar Pemda membangun tata kelola ekonomi daerah secara bertingkat. Pada level strategi, Pemda dapat menyelaraskan RPJMD dengan target nasional: pertumbuhan berkualitas, penurunan kemiskinan, dan peningkatan indeks modal manusia.
Pada level eksekusi, unit khusus di bawah Sekda perlu diberi mandat lintas perangkat daerah untuk mengawal sembilan langkah percepatan ekonomi, mulai dari realisasi belanja, investasi, pembangunan infrastruktur, hingga standardisasi layanan perizinan.
Menurut Josua, kebijakan proinvestasi juga harus dibarengi dengan insentif di sektor perumahan dan konstruksi lokal karena memiliki efek pengganda besar. Dorongan ini akan memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan usaha kecil, serta memperkuat PAD dari aktivitas ekonomi turunan.
"Kalau Pemda menjalankan arahan Mendagri Tito dengan sungguh-sungguh, menjaga akuntabilitas, dan terbuka pada dunia usaha, maka investasi swasta di daerah akan tumbuh berkelanjutan. Pada akhirnya, sektor swasta bisa menjadi pilar penting pengendali inflasi dan penggerak ekonomi daerah," tandasnya.
Hal itu disampaikan Tito saat memberikan pengarahan tertutup kepada seluruh kepala daerah se-Sulawesi Selatan di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kamis 11 September 2025.
Menurut Tito, pemerintah daerah (Pemda) perlu lebih terbuka terhadap dunia usaha dengan langkah konkret seperti mempermudah perizinan, memberikan insentif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta menjaga stabilitas inflasi.
Baca juga: Mendagri: Presiden Prabowo Perintahkan Hidupkan Kembali Siskamling
"Inflasi sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan dukungan swasta, daerah bisa tumbuh lebih cepat sekaligus menjaga harga tetap terkendali," ujarnya.
Mantan Kapolri itu juga mengingatkan pentingnya belanja pemerintah daerah dilakukan secara tepat waktu dan berkualitas. Belanja yang baik tidak hanya mendorong daya beli masyarakat, tetapi juga menstimulasi aktivitas sektor swasta.
Sejalan dengan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menarik Rp200 triliun dana pemerintah dari Bank Indonesia (BI) untuk ditempatkan di perbankan nasional. Skema ini diharapkan memperlancar transmisi likuiditas ke sektor riil melalui perbankan, termasuk bagi UMKM dan dunia usaha daerah.
Baca juga: Mendagri Minta Pemda Serius Identifikasi Kemiskinan
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, langkah Mendagri Tito dan Menkeu Purbaya saling melengkapi. Menurutnya, Pemda perlu menjadi mitra proaktif bagi swasta dengan tata kelola sederhana, transparan, dan terukur.
Josua menegaskan bahwa pemangkasan perizinan usaha harus menjadi prioritas utama Pemda. Perizinan yang cepat, pasti, dan transparan akan menurunkan biaya kepatuhan serta memulihkan minat investasi lokal.
“Pemda bisa menegakkan pelayanan terpadu, memangkas syarat yang tidak bernilai tambah, dan memperkuat smart governance. Ini akan mempercepat realisasi investasi sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat,” kata Josua, Jumat (12/9).
Selain itu, kata Josua, tim percepatan ekonomi daerah juga perlu mengawal langsung realisasi belanja, investasi, dan perizinan sehari-hari. Dengan begitu, kebijakan propertumbuhan benar-benar berjalan di lapangan.
Lebih jauh, Josua menyarankan agar Pemda membangun tata kelola ekonomi daerah secara bertingkat. Pada level strategi, Pemda dapat menyelaraskan RPJMD dengan target nasional: pertumbuhan berkualitas, penurunan kemiskinan, dan peningkatan indeks modal manusia.
Pada level eksekusi, unit khusus di bawah Sekda perlu diberi mandat lintas perangkat daerah untuk mengawal sembilan langkah percepatan ekonomi, mulai dari realisasi belanja, investasi, pembangunan infrastruktur, hingga standardisasi layanan perizinan.
Menurut Josua, kebijakan proinvestasi juga harus dibarengi dengan insentif di sektor perumahan dan konstruksi lokal karena memiliki efek pengganda besar. Dorongan ini akan memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan usaha kecil, serta memperkuat PAD dari aktivitas ekonomi turunan.
"Kalau Pemda menjalankan arahan Mendagri Tito dengan sungguh-sungguh, menjaga akuntabilitas, dan terbuka pada dunia usaha, maka investasi swasta di daerah akan tumbuh berkelanjutan. Pada akhirnya, sektor swasta bisa menjadi pilar penting pengendali inflasi dan penggerak ekonomi daerah," tandasnya.
(cip)
Lihat Juga :
