Cegah Polemik, Istana Diminta Jelaskan secara Gamblang Isu Pergantian Kapolri
Sabtu, 13 September 2025 - 19:02 WIB
loading...
Isu pergantian Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kembali beredar luas di publik. Foto/SidnoNews
A
A
A
JAKARTA - Isu pergantian Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kembali beredar luas di publik. Kabar surat presiden (surpres) diserahkan ke DPR terkait calon pengganti Kapolri ramai diberitakan.
Sementara pimpinan DPR dan Komisi III justru menegaskan belum menerima dokumen apa pun. Perbedaan informasi ini menimbulkan spekulasi liar, yang jika tidak segera diluruskan, akan merugikan stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap negara.
"Istana jangan diam ini war post truth, bisa menjadi ancaman serius stabilitas negara,” kata Direktur Haidar Alwi Institut Papar Sandri Rumanama, Sabtu (13/9/2025).
Baca juga: 27 Pati Polri Resmi Naik Pangkat, Ada Kapolda hingga Kabaharkam
Sandri menejelaskan, Kapolri adalah pucuk pimpinan institusi keamanan dan potret penegakan hukum yang menjaga stabilitas nasional. Setiap isu mengenai posisinya selalu berdampak besar, baik pada psikologi politik, moral aparat, maupun legitimasi pemerintah.
"Isu pergantian pucuk pimpinan di korupsi kepolisian harus ditanggapi serius karena ini memberikan dampak besar baik pada psikologi politik, moral aparat, maupun legitimasi pemerintah,” ungkapnya.
Diamnya Istana hanya akan memperkuat anggapan bahwa rumor tersebut benar. Publik bisa menilai Presiden gamang, atau bahkan tertekan oleh kepentingan politik tertentu. "Sangat fatal jika Istana membisu publik akan berspekulasi dan menilai Presiden tersandra oleh kepentingan politik tertentu,” ucapnya.
Baca juga: Beredar Kabar Presiden Kirim Surat Pergantian Kapolri, Ini Respons Pimpinan DPR
Dia menambahkan, risikonya jelas kepercayaan publik terhadap pemerintah akan menurun, soliditas internal Polri bisa terganggu, dan isu ini mudah dimanfaatkan sebagai senjata politik untuk mendikte langkah Presiden. Bahkan agenda reformasi Polri yang seharusnya berjalan terukur dapat terseret dalam drama politik personal yang tidak produktif.
![Cegah Polemik, Istana Diminta Jelaskan secara Gamblang Isu Pergantian Kapolri]()
Karena itu, Presiden perlu segera mengeluarkan klarifikasi resmi. Penjelasan sederhana mengenai status isu ini, apakah benar ada proses pergantian atau hanya rumor sudah cukup untuk meredam spekulasi. Klarifikasi tidak hanya menjaga moral aparat dan menenangkan publik, tetapi juga menegaskan bahwa kepemimpinan nasional tidak bisa diganggu oleh kabar simpang siur.
“Diam bukanlah solusi. Dalam politik, rumor yang dibiarkan sering kali lebih berbahaya daripada masalah sebenarnya. Klarifikasi cepat dari Istana adalah langkah paling efektif untuk menjaga wibawa pemerintah, meneguhkan stabilitas nasional, dan memastikan publik tidak terseret dalam pusaran spekulasi yang melemahkan negara,” katanya.
Sementara pimpinan DPR dan Komisi III justru menegaskan belum menerima dokumen apa pun. Perbedaan informasi ini menimbulkan spekulasi liar, yang jika tidak segera diluruskan, akan merugikan stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap negara.
"Istana jangan diam ini war post truth, bisa menjadi ancaman serius stabilitas negara,” kata Direktur Haidar Alwi Institut Papar Sandri Rumanama, Sabtu (13/9/2025).
Baca juga: 27 Pati Polri Resmi Naik Pangkat, Ada Kapolda hingga Kabaharkam
Sandri menejelaskan, Kapolri adalah pucuk pimpinan institusi keamanan dan potret penegakan hukum yang menjaga stabilitas nasional. Setiap isu mengenai posisinya selalu berdampak besar, baik pada psikologi politik, moral aparat, maupun legitimasi pemerintah.
"Isu pergantian pucuk pimpinan di korupsi kepolisian harus ditanggapi serius karena ini memberikan dampak besar baik pada psikologi politik, moral aparat, maupun legitimasi pemerintah,” ungkapnya.
Diamnya Istana hanya akan memperkuat anggapan bahwa rumor tersebut benar. Publik bisa menilai Presiden gamang, atau bahkan tertekan oleh kepentingan politik tertentu. "Sangat fatal jika Istana membisu publik akan berspekulasi dan menilai Presiden tersandra oleh kepentingan politik tertentu,” ucapnya.
Baca juga: Beredar Kabar Presiden Kirim Surat Pergantian Kapolri, Ini Respons Pimpinan DPR
Dia menambahkan, risikonya jelas kepercayaan publik terhadap pemerintah akan menurun, soliditas internal Polri bisa terganggu, dan isu ini mudah dimanfaatkan sebagai senjata politik untuk mendikte langkah Presiden. Bahkan agenda reformasi Polri yang seharusnya berjalan terukur dapat terseret dalam drama politik personal yang tidak produktif.
Karena itu, Presiden perlu segera mengeluarkan klarifikasi resmi. Penjelasan sederhana mengenai status isu ini, apakah benar ada proses pergantian atau hanya rumor sudah cukup untuk meredam spekulasi. Klarifikasi tidak hanya menjaga moral aparat dan menenangkan publik, tetapi juga menegaskan bahwa kepemimpinan nasional tidak bisa diganggu oleh kabar simpang siur.
“Diam bukanlah solusi. Dalam politik, rumor yang dibiarkan sering kali lebih berbahaya daripada masalah sebenarnya. Klarifikasi cepat dari Istana adalah langkah paling efektif untuk menjaga wibawa pemerintah, meneguhkan stabilitas nasional, dan memastikan publik tidak terseret dalam pusaran spekulasi yang melemahkan negara,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :
