Pemerintah Diminta Bentuk Tim Pencari Fakta Independen Ungkap Dalang Demo Anarkis
Sabtu, 06 September 2025 - 23:10 WIB
loading...
Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting meminta pemerintah membentuk Tim Pencari Fakta Independen untuk mengungkap dalang demo anarkis. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta membentuk Tim Pencari Fakta Independen untuk mengungkap dalang demonstrasi yang berujung ricuh dan anarkis di Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia pada akhir Agustus 2025.
Hal itu disampaikan pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting dalam podcast To The Po!nt Aja! di YouTube SindoNews, dikutip pada Sabtu (6/9/2025).
“Pemerintah harus membuat tim gabungan pencari fakta untuk mengungkap ini dan itu melibatkan banyak pihak termasuk akademisi dan kita-kita ini yang punya kepedulian. Jangan semua dari pemerintah dan partai politik, sementara mereka punya kepentingan berbeda. Jadi salah satu kuncinya, buat Tim Pencari Fakta Independen dalam kasus ini,” katanya.
Baca juga: Terungkap! Ada Iming-iming Uang ke Peserta Demo Ricuh, Nominalnya hingga Rp200 Ribu
Dia meminta aparat intelijen harus betul-betul mencari aktor pelaku kerusuhan ini. Aparat harusu bisa memisahkan dan membedakan antara pengunjuk rasa dengan perusuh. “Saya menyarankan pemerintah membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kerusuhan ini,” paparnya.
Selamat Ginting mensinyalir, unjuk rasa yang terjadi merupakan dampak dari 10 tahun pemerintahan rezim lama yang kemudian pecah di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kekesalan-kekesalan publik itu semakin mengemuka ketika Prabowo menjadi new hope atau harapan baru. Ternyata belum bisa diharapkan. Memang tidak adil memberikan penilaian Presiden dalam 10 bulan, itu tidak adil. Tapi momentum menjelang satu tahun pemerintahan Prabowo pada 20 Oktober publik memaksa dalam tanda petik harus ada perubahan-perubahan signifikan,” katanya.
Baca juga: Polisi Kejar Aktor Intelektual dan Aliran Dana Demo Ricuh di Jakarta
Buruknya ekonomi Indonesia, kata dia, akibat salah kelola pemerintahan lama sehingga dampaknya terjadi sekarang ini saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kenapa pemerintahan lama? karena sejak Reformasi, indeks demokrasi kita paling buruk di era pemerintahan Presiden Jokowi, termasuk indeks korupsi sangat-sangat memprihatinkan. Ini merupakan titik kulminasi kekesalan akhirnya pecah juga. Jadi Prabowo betul-betul kena getahnya dari kebijakan-kebijakan yang ugal-ugalan era Presiden Jokowi dan sekarang mereka tumpahkan,” ucapnya.
Selamat menyebut, demonstrasi di masa Pemerintahan Prabowo akan semakin besar karena saat pemerintahan Presiden Jokowi mereka takut berbeda pandangan dengan pemerintah atau negara. Sebab mereka akan dianggap sebagai musuh negara.
Kondisi ini diperparah dengan komunikasi yang buruk di parlemen menunjukkan pelecehan terhadap rakyat. Dia menilai, desakan agar DPR dibubarkan merupakan hal yang wajar dan bukan hal yang baru. Pembubaran DPR pernah terjadi pada saat pemerintahan Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
“DPR hasil pemilu 1955 diganti dengan DPR Gotong Royong dan juga Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Jadi bisa. Makanya tidak boleh dilecehkan. Ketika DPR tidak bisa diharapkan, pemerintah tidak bisa diharapkan. Tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat. Jadi amanat penderitaan rakyat yang harus dipikul oleh mereka justru dipikul lagi oleh masyarakat,” sambungnya.
Hal itu disampaikan pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting dalam podcast To The Po!nt Aja! di YouTube SindoNews, dikutip pada Sabtu (6/9/2025).
“Pemerintah harus membuat tim gabungan pencari fakta untuk mengungkap ini dan itu melibatkan banyak pihak termasuk akademisi dan kita-kita ini yang punya kepedulian. Jangan semua dari pemerintah dan partai politik, sementara mereka punya kepentingan berbeda. Jadi salah satu kuncinya, buat Tim Pencari Fakta Independen dalam kasus ini,” katanya.
Baca juga: Terungkap! Ada Iming-iming Uang ke Peserta Demo Ricuh, Nominalnya hingga Rp200 Ribu
Dia meminta aparat intelijen harus betul-betul mencari aktor pelaku kerusuhan ini. Aparat harusu bisa memisahkan dan membedakan antara pengunjuk rasa dengan perusuh. “Saya menyarankan pemerintah membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kerusuhan ini,” paparnya.
Selamat Ginting mensinyalir, unjuk rasa yang terjadi merupakan dampak dari 10 tahun pemerintahan rezim lama yang kemudian pecah di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kekesalan-kekesalan publik itu semakin mengemuka ketika Prabowo menjadi new hope atau harapan baru. Ternyata belum bisa diharapkan. Memang tidak adil memberikan penilaian Presiden dalam 10 bulan, itu tidak adil. Tapi momentum menjelang satu tahun pemerintahan Prabowo pada 20 Oktober publik memaksa dalam tanda petik harus ada perubahan-perubahan signifikan,” katanya.
Baca juga: Polisi Kejar Aktor Intelektual dan Aliran Dana Demo Ricuh di Jakarta
Buruknya ekonomi Indonesia, kata dia, akibat salah kelola pemerintahan lama sehingga dampaknya terjadi sekarang ini saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kenapa pemerintahan lama? karena sejak Reformasi, indeks demokrasi kita paling buruk di era pemerintahan Presiden Jokowi, termasuk indeks korupsi sangat-sangat memprihatinkan. Ini merupakan titik kulminasi kekesalan akhirnya pecah juga. Jadi Prabowo betul-betul kena getahnya dari kebijakan-kebijakan yang ugal-ugalan era Presiden Jokowi dan sekarang mereka tumpahkan,” ucapnya.
Selamat menyebut, demonstrasi di masa Pemerintahan Prabowo akan semakin besar karena saat pemerintahan Presiden Jokowi mereka takut berbeda pandangan dengan pemerintah atau negara. Sebab mereka akan dianggap sebagai musuh negara.
Kondisi ini diperparah dengan komunikasi yang buruk di parlemen menunjukkan pelecehan terhadap rakyat. Dia menilai, desakan agar DPR dibubarkan merupakan hal yang wajar dan bukan hal yang baru. Pembubaran DPR pernah terjadi pada saat pemerintahan Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
“DPR hasil pemilu 1955 diganti dengan DPR Gotong Royong dan juga Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Jadi bisa. Makanya tidak boleh dilecehkan. Ketika DPR tidak bisa diharapkan, pemerintah tidak bisa diharapkan. Tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat. Jadi amanat penderitaan rakyat yang harus dipikul oleh mereka justru dipikul lagi oleh masyarakat,” sambungnya.
(cip)
Lihat Juga :
