Pemerintah Diminta Bentuk Tim Pencari Fakta Independen Ungkap Dalang Demo Anarkis
Sabtu, 06 September 2025 - 23:10 WIB
loading...
A
A
A
“Kenapa pemerintahan lama? karena sejak Reformasi, indeks demokrasi kita paling buruk di era pemerintahan Presiden Jokowi, termasuk indeks korupsi sangat-sangat memprihatinkan. Ini merupakan titik kulminasi kekesalan akhirnya pecah juga. Jadi Prabowo betul-betul kena getahnya dari kebijakan-kebijakan yang ugal-ugalan era Presiden Jokowi dan sekarang mereka tumpahkan,” ucapnya.
Selamat menyebut, demonstrasi di masa Pemerintahan Prabowo akan semakin besar karena saat pemerintahan Presiden Jokowi mereka takut berbeda pandangan dengan pemerintah atau negara. Sebab mereka akan dianggap sebagai musuh negara.
Kondisi ini diperparah dengan komunikasi yang buruk di parlemen menunjukkan pelecehan terhadap rakyat. Dia menilai, desakan agar DPR dibubarkan merupakan hal yang wajar dan bukan hal yang baru. Pembubaran DPR pernah terjadi pada saat pemerintahan Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
“DPR hasil pemilu 1955 diganti dengan DPR Gotong Royong dan juga Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Jadi bisa. Makanya tidak boleh dilecehkan. Ketika DPR tidak bisa diharapkan, pemerintah tidak bisa diharapkan. Tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat. Jadi amanat penderitaan rakyat yang harus dipikul oleh mereka justru dipikul lagi oleh masyarakat,” sambungnya.
Selamat menyebut, demonstrasi di masa Pemerintahan Prabowo akan semakin besar karena saat pemerintahan Presiden Jokowi mereka takut berbeda pandangan dengan pemerintah atau negara. Sebab mereka akan dianggap sebagai musuh negara.
Kondisi ini diperparah dengan komunikasi yang buruk di parlemen menunjukkan pelecehan terhadap rakyat. Dia menilai, desakan agar DPR dibubarkan merupakan hal yang wajar dan bukan hal yang baru. Pembubaran DPR pernah terjadi pada saat pemerintahan Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
“DPR hasil pemilu 1955 diganti dengan DPR Gotong Royong dan juga Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Jadi bisa. Makanya tidak boleh dilecehkan. Ketika DPR tidak bisa diharapkan, pemerintah tidak bisa diharapkan. Tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat. Jadi amanat penderitaan rakyat yang harus dipikul oleh mereka justru dipikul lagi oleh masyarakat,” sambungnya.
(cip)
Lihat Juga :