Respons 17+8 Tuntutan Rakyat, Pemerintah Siapkan Upah Layak hingga Cegah PHK
Jum'at, 05 September 2025 - 08:53 WIB
loading...
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons 17+8 tuntutan rakyat terutama di sektor ekonomi. Pemerintah menyiapkan upah layak, pencegahan PHK massal, hingga dialog dengan serikat buruh. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons 17+8 tuntutan rakyat terutama di sektor ekonomi. Pemerintah menyiapkan upah layak, pencegahan PHK massal, hingga dialog dengan serikat buruh.
Menurut Airlangga, pemerintah telah menempatkan isu tersebut sebagai prioritas. Bahkan, dia menegaskan langkah-langkah konkret sudah dipersiapkan.
Baca juga: 17+8 Tuntutan Rakyat Menggema, Yusril: Mustahil Pemerintah Mengabaikan
“Mencegah PHK massal itu sudah menjadi bagian daripada tugas pemerintah, tadi kami sampaikan kalau deregulasi dilanjutkan di beberapa industri di Jawa dapat meningkatkan 100 ribu lebih tenaga kerja,” ujar Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta dikutip, Jumat (5/9/2025).
Untuk pekerja kontrak, fasilitas perlindungan ketenagakerjaan tetap diberikan, termasuk kontrak khusus dengan jangka waktu satu tahun. Airlangga juga menegaskan komitmen membuka ruang dialog bersama serikat buruh untuk mencari solusi upah minimum dan praktik outsourcing.
Meski diterpa gelombang protes dan gejolak politik, dia mengklaim kondisi ekonomi nasional relatif stabil. “Indikator secara makro maupun mikro selama pascakejadian stock market juga turunnya relatif tipis dan sudah rebound kembali,” katanya.
“Dari sisi rupiah juga kuat di Rp16.400 bahkan secara makro itu baik, tinggal beberapa program itu akan dilakukan penebalan terhadap program yang diberikan masyarakat. Artinya kita memiliki program yang dinikmati baik kelas menengah akan kita terus tebalkan,” tambahnya.
Menurut Airlangga, pemerintah telah menempatkan isu tersebut sebagai prioritas. Bahkan, dia menegaskan langkah-langkah konkret sudah dipersiapkan.
Baca juga: 17+8 Tuntutan Rakyat Menggema, Yusril: Mustahil Pemerintah Mengabaikan
“Mencegah PHK massal itu sudah menjadi bagian daripada tugas pemerintah, tadi kami sampaikan kalau deregulasi dilanjutkan di beberapa industri di Jawa dapat meningkatkan 100 ribu lebih tenaga kerja,” ujar Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta dikutip, Jumat (5/9/2025).
Untuk pekerja kontrak, fasilitas perlindungan ketenagakerjaan tetap diberikan, termasuk kontrak khusus dengan jangka waktu satu tahun. Airlangga juga menegaskan komitmen membuka ruang dialog bersama serikat buruh untuk mencari solusi upah minimum dan praktik outsourcing.
Meski diterpa gelombang protes dan gejolak politik, dia mengklaim kondisi ekonomi nasional relatif stabil. “Indikator secara makro maupun mikro selama pascakejadian stock market juga turunnya relatif tipis dan sudah rebound kembali,” katanya.
“Dari sisi rupiah juga kuat di Rp16.400 bahkan secara makro itu baik, tinggal beberapa program itu akan dilakukan penebalan terhadap program yang diberikan masyarakat. Artinya kita memiliki program yang dinikmati baik kelas menengah akan kita terus tebalkan,” tambahnya.
Lihat Juga :
