PBB Desak Indonesia Usut Tuntas Kematian 6 Orang saat Demo Ricuh, Ini Tanggapan Istana
Selasa, 02 September 2025 - 16:19 WIB
loading...
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi merespons desakan PBB yang meminta Pemerintah Indonesia menginvestigasi kematian enam orang saat aksi unjuk rasa. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi merespons desakan Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) yang meminta Pemerintah Indonesia menginvestigasi kematian enam orang saat aksi unjuk rasa . Hasan memastikan, tanpa adanya desakan tersebut, pemerintah Indonesia memberikan atensi untuk mengusut kasus tersebut.
“Tanpa surat itu pun sudah memberikan atensi, jadi bukan karena surat itu, tanpa surat itu pun pemerintah sudah memberikan atensi,” kata Hasan Nasbi Kemendagri, Selasa (2/9/2025).
Terlebih, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas peristiwa demo yang berujung kericuhan.
“Presiden kan memang sudah mengarahkan, kalau yang tindakan-tindakan yang tidak terukur, tindakan-tindakan yang melampaui kewenangan itu harus diperiksa. Kan memang sudah ada perintahnya, dan kepolisian sedang menjalankan itu kan, memeriksa tindakan-tindakan yang berlebihan dan tidak terukur,” jelas dia.
Baca juga: 3 Orang Dilaporkan Tewas setelah Gedung DPRD Makassar Dibakar Massa, Ini Identitasnya
Sebelumnya, PBB mendesak investigasi atas dugaan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional setelah enam orang tewas dalam demo ricuh di berbagai wilayah Indonesia. Demo ini dipicu oleh kemarahan rakyat atas tunjangan rumah Rp50 jutauntuk para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Kami memantau dengan saksama serangkaian kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional atas tunjangan Parlemen, langkah-langkah penghematan, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh pasukan keamanan. Kami menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran public," kata Juru Bicara Kantor Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Ravina Shamdasani dilansir AFP, Selasa (2/9/2025).
Baca juga: Prabowo Singgung Ada Mafia Bermain di Balik Aksi Demo Ricuh
"Kantor HAM PBB menyerukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum HAM internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan," imbuh dia.
Shamdasani mengatakan semua pasukan keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekuatan dan senjata api oleh polisi.
"Pihak berwenang harus menjunjung tinggi hak untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi sambil menjaga ketertiban, sejalan dengan norma dan standar internasional, terkait dengan pengawasan terhadap pertemuan publik," kata Shamdasani.
Dia juga menekankan pentingnya media diizinkan untuk melaporkan peristiwa secara bebas dan independen. Demonstrasi dimulai dengan damai, tetapi berubah menjadi kekerasan terhadap pasukan Brigadir Mobil (Brimob) Polri setelah rekaman video menunjukkan tim pasukan itu menabrak seorang pengemudin ojek online pada 28 Agustus malam.
Protes sejak itu menyebar dari Jakarta ke kota-kota besar lainnya, dalam kerusuhan terburuk sejak Presiden Prabowo Subianto berkuasa kurang dari setahun yang lalu.
“Tanpa surat itu pun sudah memberikan atensi, jadi bukan karena surat itu, tanpa surat itu pun pemerintah sudah memberikan atensi,” kata Hasan Nasbi Kemendagri, Selasa (2/9/2025).
Terlebih, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas peristiwa demo yang berujung kericuhan.
“Presiden kan memang sudah mengarahkan, kalau yang tindakan-tindakan yang tidak terukur, tindakan-tindakan yang melampaui kewenangan itu harus diperiksa. Kan memang sudah ada perintahnya, dan kepolisian sedang menjalankan itu kan, memeriksa tindakan-tindakan yang berlebihan dan tidak terukur,” jelas dia.
Baca juga: 3 Orang Dilaporkan Tewas setelah Gedung DPRD Makassar Dibakar Massa, Ini Identitasnya
Sebelumnya, PBB mendesak investigasi atas dugaan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional setelah enam orang tewas dalam demo ricuh di berbagai wilayah Indonesia. Demo ini dipicu oleh kemarahan rakyat atas tunjangan rumah Rp50 jutauntuk para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Kami memantau dengan saksama serangkaian kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional atas tunjangan Parlemen, langkah-langkah penghematan, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh pasukan keamanan. Kami menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran public," kata Juru Bicara Kantor Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Ravina Shamdasani dilansir AFP, Selasa (2/9/2025).
Baca juga: Prabowo Singgung Ada Mafia Bermain di Balik Aksi Demo Ricuh
"Kantor HAM PBB menyerukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum HAM internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan," imbuh dia.
Shamdasani mengatakan semua pasukan keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekuatan dan senjata api oleh polisi.
"Pihak berwenang harus menjunjung tinggi hak untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi sambil menjaga ketertiban, sejalan dengan norma dan standar internasional, terkait dengan pengawasan terhadap pertemuan publik," kata Shamdasani.
Dia juga menekankan pentingnya media diizinkan untuk melaporkan peristiwa secara bebas dan independen. Demonstrasi dimulai dengan damai, tetapi berubah menjadi kekerasan terhadap pasukan Brigadir Mobil (Brimob) Polri setelah rekaman video menunjukkan tim pasukan itu menabrak seorang pengemudin ojek online pada 28 Agustus malam.
Protes sejak itu menyebar dari Jakarta ke kota-kota besar lainnya, dalam kerusuhan terburuk sejak Presiden Prabowo Subianto berkuasa kurang dari setahun yang lalu.
(cip)
Lihat Juga :
