Peradah Kaltim Ajak Semua Jaga Persatuan dan Kekondusifan
Senin, 01 September 2025 - 19:24 WIB
loading...
Ketua DPP Peradah Kaltim Ni Putu Eka Agustina. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Dewan Pimpinan Provinsi Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Kalimantan Timur (DPP Peradah Kaltim) mengajak seluruh pihak menjaga persatuan dan kekondusifan. Mereka mengajak merawat semangat demokrasi dengan cara damai.
“Mari kita rawat semangat demokrasi dengan cara damai, tanpa kekerasan. Suasana yang kondusif adalah kunci agar tuntutan rakyat bisa benar-benar diperhatikan,” kata Ketua DPP Peradah Kaltim Ni Putu Eka Agustina dikutip Senin (1/9/2025).
DPP Peradah Kaltim menyampaikan duka mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam aksi unjuk rasa yang bermula di DPR dan meluas ke berbagai daerah sejak Kamis (28/8/2025). Eka menilai jatuhnya korban dalam aksi menjadi pukulan berat, baik bagi keluarga korban maupun bagi kehidupan demokrasi di Indonesia.
Baca juga: Eropa Bersatu untuk Indonesia Soroti Kondisi RI Krisis Legitimasi Moral dan Politik
Dia mengatakan, aksi menyampaikan aspirasi adalah hak konstitusional, namun harus dilakukan secara damai dan bertanggung jawab. “Kami dari Peradah Kaltim turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Hal ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi kita. Meskipun kami memahami kemarahan rakyat,” ujar Eka.
Eka juga menyayangkan adanya tindakan anarkis yang mencederai tujuan awal unjuk rasa. Menurutnya, pengerusakan fasilitas umum dan penjarahan hanya akan merugikan masyarakat serta memberi citra buruk pada gerakan rakyat.
Baca juga: Noel Terjerat Rasuah, Saatnya Bersihkan Pejabat Serakah
Karena itu, Peradah Kaltim mendukung langkah aparat untuk bersikap tegas terhadap oknum yang terbukti melakukan pengerusakan dan penjarahan. “Kami mendukung TNI-Polri untuk menindak tegas para oknum yang melakukan kerusuhan, pengerusakan dan penjarahan dalam aksi unjuk rasa,” kata Eka.
Namun, Eka menekankan TNI-Polri harus bekerja secara profesional dan mengedepankan prinsip humanisme dalam bertindak. “Tapi penegakan hukum harus dilakukan dengan profesional, transparan, dan tidak menyasar peserta aksi yang murni menyampaikan aspirasi,” tegasnya.
Eka mengingatkan agar masyarakat tetap fokus pada isu utama yang diperjuangkan dalam aksi, seperti kritik terhadap kebijakan DPR maupun tuntutan terkait kesejahteraan rakyat.
“Jangan sampai isu utama tenggelam karena kerusuhan. Rakyat berhak menuntut kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan umum,” pungkasnya.
“Mari kita rawat semangat demokrasi dengan cara damai, tanpa kekerasan. Suasana yang kondusif adalah kunci agar tuntutan rakyat bisa benar-benar diperhatikan,” kata Ketua DPP Peradah Kaltim Ni Putu Eka Agustina dikutip Senin (1/9/2025).
DPP Peradah Kaltim menyampaikan duka mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam aksi unjuk rasa yang bermula di DPR dan meluas ke berbagai daerah sejak Kamis (28/8/2025). Eka menilai jatuhnya korban dalam aksi menjadi pukulan berat, baik bagi keluarga korban maupun bagi kehidupan demokrasi di Indonesia.
Baca juga: Eropa Bersatu untuk Indonesia Soroti Kondisi RI Krisis Legitimasi Moral dan Politik
Dia mengatakan, aksi menyampaikan aspirasi adalah hak konstitusional, namun harus dilakukan secara damai dan bertanggung jawab. “Kami dari Peradah Kaltim turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Hal ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi kita. Meskipun kami memahami kemarahan rakyat,” ujar Eka.
Eka juga menyayangkan adanya tindakan anarkis yang mencederai tujuan awal unjuk rasa. Menurutnya, pengerusakan fasilitas umum dan penjarahan hanya akan merugikan masyarakat serta memberi citra buruk pada gerakan rakyat.
Baca juga: Noel Terjerat Rasuah, Saatnya Bersihkan Pejabat Serakah
Karena itu, Peradah Kaltim mendukung langkah aparat untuk bersikap tegas terhadap oknum yang terbukti melakukan pengerusakan dan penjarahan. “Kami mendukung TNI-Polri untuk menindak tegas para oknum yang melakukan kerusuhan, pengerusakan dan penjarahan dalam aksi unjuk rasa,” kata Eka.
Namun, Eka menekankan TNI-Polri harus bekerja secara profesional dan mengedepankan prinsip humanisme dalam bertindak. “Tapi penegakan hukum harus dilakukan dengan profesional, transparan, dan tidak menyasar peserta aksi yang murni menyampaikan aspirasi,” tegasnya.
Eka mengingatkan agar masyarakat tetap fokus pada isu utama yang diperjuangkan dalam aksi, seperti kritik terhadap kebijakan DPR maupun tuntutan terkait kesejahteraan rakyat.
“Jangan sampai isu utama tenggelam karena kerusuhan. Rakyat berhak menuntut kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan umum,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
