17+8 Tuntutan Rakyat untuk Pemerintah Menggema di Sosial Media

JAKARTA - Pegiat media sosial Jerome Polin Sijabat bersama sejumlah aktivis sipil menggaungkan 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang rakyat kepada pemerintah disertai dengan deadline atau batas waktu. Tuntutan rakyat ini diunggah di akun sosial media @jeromepolin.

"Ini adalah tuntutan dari kami semua, rakyat Indonesia. Sudah dirangkum dan didetailkan 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang lengkap dengan deadline. Kami menunggu. Buktikan suara rakyat didengar," tulis Jerome Polin.

Baca juga: Panglima TNI Ajak Masyarakat Jangan Mudah Terprovokasi

"Teman-teman, kita fokus pada poin-poin ini ya! Mari kita kawal dan perjuangkan terus. Jangan sampai fokus kita terpecah belah oleh narasi lain??? GASSS share, repost, dan sebarkan ini seluas-luasnya di semua platform. Salam perjuangan!!" sebutnya.

17 Tuntutan Jangka Pendek dengan Deadline pada 5 September 2025:

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran
2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

Baca juga: Soal Demo Anarkis, Hendardi: Jangan Sampai Terjadi Darurat Sipil dan Militer

3. Bekukan kenaikan gaji/ tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia
11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.
12. TNI segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing

8 Tuntutan Jangka Panjang dengan Deadline 31 Agustus 2026

1. Reformasi besar-besaran DPR, audit publik, larangan mantan koruptor jadi caleg, dan penghapusan hak istimewa.
2. Reformasi partai politik dan penguatan peran oposisi dalam sistem demokrasi.
3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil dan batalkan kenaikan pajak yang membebani rakyat.
4. Sahkan UU Perampasan Aset Koruptor, dan perkuat KPK serta UU Tipikor.
5. Reformasi Polri agar profesional dan humanis, dan revisi UU Kepolisian.
6. Penarikan total TNI dari proyek sipil, serta revisi UU TNI.
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas seperti Ombudsman dan Kompolnas.
8. Evaluasi menyeluruh kebijakan ekonomi, termasuk PSN, UU Cipta Kerja, dan perlindungan terhadap masyarakat adat serta lingkungan.