Eropa Bersatu untuk Indonesia Soroti Kondisi RI Krisis Legitimasi Moral dan Politik

JAKARTA - Eropa Bersatu untuk Indonesia menyoroti kondisi sosial dan politik Indonesia yang memerlukan perhatian publik internasional. Indonesia saat ini menghadapi krisis legitimasi moral dan politik yang serius. Demonstrasi yang dimulai sejak 25 Agustus 2025 menandai akumulasi ketidakpuasan publik terhadap lembaga negara, terutama DPR dan kabinet.

Eropa Bersatu untuk Indonesia juga ikut menolak kebijakan tunjangan perumahan DPR yang berlebihan. Di tengah kondisi rakyat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, wakil rakyat seharusnya menunjukkan solidaritas dengan memanfaatkan fasilitas yang ada, bukan menuntut kemewahan baru. Baca juga: Demo Ricuh di Indonesia Jadi Sorotan Dunia, Kedutaan Asing Keluarkan Imbauan

“Dengan pajak yang terus meningkat, upah minimum yang rendah, dan akses kesehatan yang terbatas, anggaran negara semestinya difokuskan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup rakyat, bukan untuk kemewahan segelintir elit politik,” kata Ketua Umum Eropa Bersatu Sakaria Wielgosz dalam siaran pers, Senin (1/9/2025).

Eropa Bersatu untuk Indonesia menekankan pentingnya kesadaran politik, akuntabilitas, dan reformasi institusi agar legitimasi politik dan moral negara dapat dipulihkan. Stabilitas dan kemajuan Indonesia hanya dapat tercapai melalui kepemimpinan yang berpihak pada rakyat, menghormati hak dasar, dan menjunjung keadilan sosial.

“Masyarakat berhak memperoleh rasa aman, bukan ketakutan. Baik dalam perlindungan hukum maupun dalam upaya menjalani kehidupan dan menafkahi keluarga di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang tidak menentu,” tegas Sakaria mewakili suara Eropa Bersatu.

Mereka juga menyoroti meninggalnya driver ojol Affan Kurniawan. Wakil Ketua Umum Eropa Bersatu Ludovicus Mardiyono menjelaskan, peristiwa ini menjadi simbol kegagalan negara dalam melindungi warganya. Insiden ini menunjukkan bahwa ketika negara kehilangan empati, rakyat berada dalam posisi paling rentan.

Kapolri telah menemui keluarga korban dan menyampaikan permintaan maaf, serta pelaku telah ditangkap. Meski demikian, Ludovicus menambahkan, insiden ini menegaskan perlunya evaluasi sistemik atas respons negara terhadap keselamatan warga dalam konteks protes damai. Baca juga: Aksi Lisa Mariana Demo di Gedung DPR: Gua Tiban Apa Nih Gedung?

Ludovicus menilai DPR dan kabinet saat ini sering kali kehilangan orientasi moral dan keberpihakan kepada rakyat. Lembaga legislatif dan eksekutif cenderung mempertahankan kepentingan pribadi dan kelompok elite, sementara rakyat menanggung beban sosial dan ekonomi. Kekuasaan yang kehilangan orientasi moral selalu menghasilkan ketidakadilan dan ketimpangan.

Secara filosofis, negara adalah kontrak moral antara penguasa dan rakyat, di mana legitimasi politik muncul dari keberpihakan pada kepentingan umum. Dari perspektif teologis, kepemimpinan adalah mandat untuk melayani, menegakkan keadilan, dan melindungi martabat setiap warga. "Perlawanan rakyat, termasuk melalui demonstrasi dan kritik publik, merupakan koreksi moral terhadap negara yang telah menyimpang dari mandatnya," terangnya.