Soal Demo Anarkis, Hendardi: Jangan Sampai Terjadi Darurat Sipil dan Militer
Minggu, 31 Agustus 2025 - 16:48 WIB
loading...
Demo ricuh berujung pada penjarahan di sejumlah tempat mendapat sorotan dari sejumlah kalangan. Salah satunya Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi. Foto/Dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Aksi unjuk rasa atau demo ricuh dan anarkis yang berujung pada penjarahan di sejumlah tempat mendapat sorotan dari sejumlah kalangan. Salah satunya Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi.
"Penjarahan adalah bukan demonstrasi dan tidak pernah dibenarkan oleh hukum, betapa pun rakyat marah dengan para pejabat negara," ujarnya, Minggu (31/8/2025).
Baca juga: Prabowo Minta TNI-Polri Tindak Tegas Perusakan dan Penjarahan
Menurut Hendardi, harus dipisahkan aksi demonstrasi konstitusional mahasiswa, buruh, ojol dan elemen sipil lainnya yang damai.
"Aksi anarkis malam hari, dini hari, dan targetted adalah pola yang hanya bisa digerakkan oleh orang-orang terlatih. Kerumunan massa anarkis adalah fakta permukaan saja," katanya.
Dalam situasi begini, kata Hendardi, jelas kontestasi kepentingan yang diduga menggerakkan aksi-aksi anarkis. Menurut Hendardi, ada ketegangan elite dan kontestasi kekuasaan, serta avonturir politik.
"Termasuk conflict entrepreneur yang memanfaatkan faktor-faktor penarik (push factor) yang menjadikan aksi damai tereskalasi menjadi anarkis," paparnya.
Baca juga: Panglima TNI Ajak Masyarakat Jangan Mudah Terprovokasi
Hendardi mendesak aparat keamanan harus mengambil kendali situasi dan tindakan tegas serta terukur terhadap para pengunjuk rasa yang didahului dengan peringatan keras. Tindakan tegas tidak berarti penembakan, tetapi juga blokade teritori dan pencegahan yang serius dan sungguh-sungguh.
"Bukan pemadam yang datang belakangan dan hanya menonton. Aksi anarkis yang bergulir dibiarkan, akan mengundang aksi lanjutan yang menyasar pada kelompok-kelompok lain dan rentan," ucapnya.
Hendardi menambahkan, kecepatan tindakan dan pemulihan harus dilakukan untuk menjaga, harkat manusia, jiwa manusia, perekonomian dan tidak mengundang lahirnya kebijakan represif baru, seperti darurat sipil, darurat militer dan pembenaran-pembenaran tindakan militer lanjutan.
"Momentum ini tidak boleh menjadi dasar pemberangusan kebebasan sipil dan kemunduran demokrasi semakin terpuruk," katanya.
"Penjarahan adalah bukan demonstrasi dan tidak pernah dibenarkan oleh hukum, betapa pun rakyat marah dengan para pejabat negara," ujarnya, Minggu (31/8/2025).
Baca juga: Prabowo Minta TNI-Polri Tindak Tegas Perusakan dan Penjarahan
Menurut Hendardi, harus dipisahkan aksi demonstrasi konstitusional mahasiswa, buruh, ojol dan elemen sipil lainnya yang damai.
"Aksi anarkis malam hari, dini hari, dan targetted adalah pola yang hanya bisa digerakkan oleh orang-orang terlatih. Kerumunan massa anarkis adalah fakta permukaan saja," katanya.
Dalam situasi begini, kata Hendardi, jelas kontestasi kepentingan yang diduga menggerakkan aksi-aksi anarkis. Menurut Hendardi, ada ketegangan elite dan kontestasi kekuasaan, serta avonturir politik.
"Termasuk conflict entrepreneur yang memanfaatkan faktor-faktor penarik (push factor) yang menjadikan aksi damai tereskalasi menjadi anarkis," paparnya.
Baca juga: Panglima TNI Ajak Masyarakat Jangan Mudah Terprovokasi
Hendardi mendesak aparat keamanan harus mengambil kendali situasi dan tindakan tegas serta terukur terhadap para pengunjuk rasa yang didahului dengan peringatan keras. Tindakan tegas tidak berarti penembakan, tetapi juga blokade teritori dan pencegahan yang serius dan sungguh-sungguh.
"Bukan pemadam yang datang belakangan dan hanya menonton. Aksi anarkis yang bergulir dibiarkan, akan mengundang aksi lanjutan yang menyasar pada kelompok-kelompok lain dan rentan," ucapnya.
Hendardi menambahkan, kecepatan tindakan dan pemulihan harus dilakukan untuk menjaga, harkat manusia, jiwa manusia, perekonomian dan tidak mengundang lahirnya kebijakan represif baru, seperti darurat sipil, darurat militer dan pembenaran-pembenaran tindakan militer lanjutan.
"Momentum ini tidak boleh menjadi dasar pemberangusan kebebasan sipil dan kemunduran demokrasi semakin terpuruk," katanya.
(shf)
Lihat Juga :
