Tito Karnavian Janjikan Insentif bagi Pemda Atasi Inflasi dan Stunting
Jum'at, 29 Agustus 2025 - 11:01 WIB
loading...
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menghadiri Pemimpin Daerah Awards 2025 di Concert Hall, iNews Tower, MNC Center, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025) malam. Foto/Arif Julianto
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, pemerintah akan memberikan insentif atau penghargaan kepada kepala daerah yang sukses merancang serta menerapkan strategi fiskal secara mandiri dalam menghadapi pengalihan sebagian alokasi transfer keuangan daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Hal itu dikatakannya usai menghadiri Pemimpin Daerah Awards 2025 di Concert Hall, iNews Tower, MNC Center, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025) malam.
Tito memastikan pihaknya rutin memberikan apresiasi kepala kepala daerah yang berhasil meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat. Dia mengatakan dengan adanya pengalihan sebagian alokasi TKD, pemda dituntut lebih kreatif dalam merancang kebijakan fiskal untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD).
Karenanya masing-masing Pemda tidak serta merta menaikkan tarif pajak yang justru akan membebani masyarakat. “Kami banyak memberikan award kepada Pemda, mulai dari yang berhasil menekan inflasi, menangani stunting, hingga penggunaan belanja yang lebih efisien. Semua itu kita apresiasi,” ujarnya.
Baca juga: 19 Tokoh Sabet Penghargaan Pemimpin Daerah Award 2025, Berikut Daftar Namanya
Tito menjelaskan, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah pusat mengalokasikan transfer ke daerah sebesar Rp650 triliun, sementara pada APBN 2025 mencapai Rp919 triliun. Ini karena bakal dikompensasi melalui kegiatan lain di kementerian/lembaga dengan total mencapai Rp1.300 triliun.
Tito menegaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyiapkan insentif fiskal bagi pemda yang mampu menerapkan strategi fiskal mandiri. “Setiap minggu, saya bacakan 10 daerah terbaik dan 10 daerah terburuk, baik dari sisi inflasi maupun kinerja ekonomi. Hal ini jadi evaluasi bersama,” jelas mantan Kapolri itu.
Lebih jauh, Tito mendorong kepala daerah agar tidak pesimistis menghadapi transformasi fiskal. Jika berhasil, kepala daerah tidak hanya mendapatkan insentif fiskal, tetapi juga keuntungan politik berupa kepercayaan publik dan peningkatan elektabilitas untuk Pilkada mendatang.
"Kalau kepala daerah berprestasi, dia akan dapat popularitas dan elektabilitas. Itu modal penting di era pemilihan langsung saat ini," tegas Tito.
Tito memastikan pihaknya rutin memberikan apresiasi kepala kepala daerah yang berhasil meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat. Dia mengatakan dengan adanya pengalihan sebagian alokasi TKD, pemda dituntut lebih kreatif dalam merancang kebijakan fiskal untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD).
Karenanya masing-masing Pemda tidak serta merta menaikkan tarif pajak yang justru akan membebani masyarakat. “Kami banyak memberikan award kepada Pemda, mulai dari yang berhasil menekan inflasi, menangani stunting, hingga penggunaan belanja yang lebih efisien. Semua itu kita apresiasi,” ujarnya.
Baca juga: 19 Tokoh Sabet Penghargaan Pemimpin Daerah Award 2025, Berikut Daftar Namanya
Tito menjelaskan, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah pusat mengalokasikan transfer ke daerah sebesar Rp650 triliun, sementara pada APBN 2025 mencapai Rp919 triliun. Ini karena bakal dikompensasi melalui kegiatan lain di kementerian/lembaga dengan total mencapai Rp1.300 triliun.
Tito menegaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyiapkan insentif fiskal bagi pemda yang mampu menerapkan strategi fiskal mandiri. “Setiap minggu, saya bacakan 10 daerah terbaik dan 10 daerah terburuk, baik dari sisi inflasi maupun kinerja ekonomi. Hal ini jadi evaluasi bersama,” jelas mantan Kapolri itu.
Lebih jauh, Tito mendorong kepala daerah agar tidak pesimistis menghadapi transformasi fiskal. Jika berhasil, kepala daerah tidak hanya mendapatkan insentif fiskal, tetapi juga keuntungan politik berupa kepercayaan publik dan peningkatan elektabilitas untuk Pilkada mendatang.
"Kalau kepala daerah berprestasi, dia akan dapat popularitas dan elektabilitas. Itu modal penting di era pemilihan langsung saat ini," tegas Tito.
(rca)
Lihat Juga :
