Gus Irfan Siap jika Ditugaskan Prabowo Jadi Menteri Haji dan Umrah
Kamis, 28 Agustus 2025 - 07:34 WIB
loading...
Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf atau akrab disapa Gus Irfan. Foto/Dok BP Haji
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf atau akrab disapa Gus Irfan bicara soal dirinya disebut Komisi VIII DPR sebagai Menteri Haji dan Umrah. Penyebutan itu disampaikan setelah RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah disahkan menjadi undang-undang.
Gus Irfan menyampaikan bahwa dirinya sebagai bagian dari pembantu Presiden Prabowo Subianto , tentunya menyerahkan sepenuhnya kepada presiden yang memiliki hak prerogatif untuk mengangkat menteri.
"Itu terserah di Bapak Presiden kita, apakah siapa yang akan jadi pemimpin di Kementerian Haji yang baru ini terserah kepada beliau," kata Gus Irfan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Meski begitu, ia menyatakan siap apabila diberi amanah untuk memimpin kementerian yang baru saja dibentuk menyusul revisi UU Haji tersebut. "Kami sebagai pelaksanaannya manut saja, ditugaskan siap, tidak ditugaskan juga siap. Itu memang prinsip kami," ujarnya.
Baca Juga: BP Haji Resmi Jadi Kementerian Haji dan Umrah
Diberitakan sebelumnya, Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Agama, Kepala BP Haji, dan Kepala BPKH di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2025). Rapat ini membahas laporan evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyapa Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf dengan sebutan menteri. Sebab, lembaga yang dipimpin Irfan kini menjadi Kementerian Haji dan Umrah, setelah UU Haji disahkan dalam rapat paripurna dua hari lalu. "Tentu nanti Gus Irfan ya tidak lagi kepala badan, menjadi menteri," kata Marwan membuka rapat.
Marwan juga mengatakan, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar ke depan tidak lagi mengurus haji. Menag, kata dia, bisa fokus untuk persoalan kepentingan umat beragama.
"Menteri Agama tidak lagi mengurusi urusan haji, betul-betul menjadi ulama, mengurusi kepentingan umat beragama. Jadi sudah tepat," ujarnya.
Gus Irfan menyampaikan bahwa dirinya sebagai bagian dari pembantu Presiden Prabowo Subianto , tentunya menyerahkan sepenuhnya kepada presiden yang memiliki hak prerogatif untuk mengangkat menteri.
"Itu terserah di Bapak Presiden kita, apakah siapa yang akan jadi pemimpin di Kementerian Haji yang baru ini terserah kepada beliau," kata Gus Irfan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Meski begitu, ia menyatakan siap apabila diberi amanah untuk memimpin kementerian yang baru saja dibentuk menyusul revisi UU Haji tersebut. "Kami sebagai pelaksanaannya manut saja, ditugaskan siap, tidak ditugaskan juga siap. Itu memang prinsip kami," ujarnya.
Baca Juga: BP Haji Resmi Jadi Kementerian Haji dan Umrah
Diberitakan sebelumnya, Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Agama, Kepala BP Haji, dan Kepala BPKH di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2025). Rapat ini membahas laporan evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyapa Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf dengan sebutan menteri. Sebab, lembaga yang dipimpin Irfan kini menjadi Kementerian Haji dan Umrah, setelah UU Haji disahkan dalam rapat paripurna dua hari lalu. "Tentu nanti Gus Irfan ya tidak lagi kepala badan, menjadi menteri," kata Marwan membuka rapat.
Marwan juga mengatakan, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar ke depan tidak lagi mengurus haji. Menag, kata dia, bisa fokus untuk persoalan kepentingan umat beragama.
"Menteri Agama tidak lagi mengurusi urusan haji, betul-betul menjadi ulama, mengurusi kepentingan umat beragama. Jadi sudah tepat," ujarnya.
(zik)
Lihat Juga :
