Kisruh Munas V IKAL Lemhannas, DPD Jabar Soroti Pelanggaran Konstitusi Organisasi

JAKARTA - DPD Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Republik Indonesia (IKAL RI) Jawa Barat kecewa dan prihatin Musyawarah Nasional (Munas) V IKAL pada Sabtu, 23 Agustus 2025 berakhir deadlock. Hal ini terjadi akibat Sidang Paripurna I gagal menetapkan tata tertib munas yang merupakan syarat mendasar agar forum dapat dilanjutkan secara konstitusional.

Kegagalan tersebut dipicu oleh pemaksaan kehendak oleh sekelompok alumni dari unsur peninjau yang bukan pemegang suara resmi, namun menuntut diberikannya 10 hak suara, yang hendak dimasukkan ke dalam tata tertib Munas secara sepihak dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IKAL yang berlaku.

Tak hanya itu, kelompok peninjau tersebut juga tidak menghargai hasil kerja Panitia Seleksi (Pansel) yang telah menjalankan mandat resmi untuk menyeleksi kandidat Calon Ketua Umum DPP IKAL.

Baca juga: Penundaan Munas ke-5 Diperlukan untuk Jaga Muruah IKAL Lemhannas

Pansel memaparkan hasil penjaringan suara sebagai berikut:

1. Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro meraih 46 suara
2. Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman meraih 35 suara
3. Dr. Ir. Mustafa Abubakar meraih 1 suara
4. Dua calon lainnya tidak memperoleh dukungan

Semua suara dukungan berasal dari pemegang suara resmi, yakni unsur DPD dan DPA (Dewan Pengurus Angkatan), sesuai ketentuan AD/ART.

”Kami menyesalkan sebuah organisasi kader dengan nilai luhur dan wawasan kebangsaan justru ternodai oleh praktik-praktik tidak elegan yang menyerupai gaya organisasi massa biasa. IKAL Lemhannas seharusnya mencerminkan karakter pejuang dan negarawan sejati, yang seluruh pola pikir dan tindakannya semata-mata demi kepentingan bangsa dan negara,” ujar Sekretaris DPD IKAL Lemhannas Provinsi Jawa Barat dan alumni PPSA 19 Redy Pryambada S, Senin (25/8/2025).

Baca juga: IKAL Lemhannas Perkuat Peran Strategis, Fokus Isu Ketahanan Bangsa

Redy mengaku Prihatin nilai-nilai musyawarah mufakat sebagaimana terkandung dalam Sila Keempat Pancasila telah dikesampingkan demi ambisi membawa calon tertentu melalui jalur yang tidak sesuai konstitusi organisasi.

Setelah melalui berbagai konsultasi dan diskusi panjang antara Pimpinan Sidang Sementara dengan Ketua Umum DPP IKAL, Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar para sesepuh alumni, Dewan Penasehat, serta kedua kandidat Ketua Umum Purnomo Yusgiantoro dan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman akhirnya diputuskan bahwa Munas V IKAL ditunda oleh pimpinan sidang Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo hingga waktu yang akan ditentukan kemudian.


Keputusan ini diterima oleh mayoritas peserta Munas dari DPD dan DPA sebagai pemegang suara sah.

“Kami menegaskan Ketua Umum DPP IKAL RI masih dijabat oleh Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, karena belum dilakukan demisioner secara sah. Apabila terdapat tindakan sepihak pascapenundaan Munas berupa penetapan ketua umum oleh kelompok tertentu, maka tindakan tersebut adalah tidak sah dan ilegal karena bertentangan dengan AD/ART IKAL RI,” ujarnya.

”Kami mengajak seluruh alumni Lemhannas di seluruh Indonesia untuk tetap menjunjung tinggi etika organisasi, menjauhkan diri dari kepentingan kelompok, dan mengutamakan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara,” sambungnya.