BP Haji Jadi Kementerian? Mensesneg: DIM RUU Haji Sudah Diserahkan ke DPR
Kamis, 21 Agustus 2025 - 16:57 WIB
loading...
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers. Foto/Binti Mufarida
A
A
A
JAKARTA - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pemerintah telah mengirimkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ke DPR. Dia berharap, bisa segera rampung.
“(DIM RUU haji sudah diserahkan ke DPR) Insya Allah sudah. Mohon doanya supaya bisa cepat selesai,” ujar Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Lebih lanjut, Prasetyo pun merespons awak media yang menanyakan bahwa Badan Penyelenggara (BP) Haji akan menjadi kementerian. “Ada rencana seperti itu,” katanya.
Baca juga: RUU Haji dan Umrah Didorong Fleksibel dan Tidak Indonesiasentris
Prasetyo juga memastikan bahwa hal ini juga dimasukkan ke dalam DIM yang telah diserahkan ke DPR. “Iya (pembahasan BP Haji jadi Kementerian ada di DIM,” tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Adies Kadir telah menerima usulan Badan Penyelenggara (BP) Haji naik tingkat menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Usulan itu agar pelaksanaan tugas BP Haji tak terlalu memberatkan Kementerian Agama (Kemenag).
“Ada usulan juga seperti itu (BP Haji jadi Kementerian). Jadi memang agar tidak memberatkan mungkin tugas-tugas Kemenag, maka dibentuk khusus Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/8/2025).
Baca juga: RUU Haji dan Umrah Jangan Abaikan Ekosistem Ekonomi Umat
Dia tak menampik penyelenggara haji kerap bermasalah sejak dulu hingga kini. Bahkan, temuan Pansus Haji DPR ditindaklanjuti KPK dengan menaikkan status penanganan perkara penyelenggara haji 2024.
“Jadi pemerintah mungkin memandang perlu untuk dibuat kementerian sendiri yang khusus mengawal sekaligus mengawasi Kementerian Haji dan Umrah. Jamaah Indonesia yang memang terbanyak di seluruh dunia,” ungkap Adies.
Menurut dia, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah tak mengganggu persiapan pelaksanaan haji tahun depan. Dia mencontohkan peleburan Kemenkumham yang bisa dilebur dengan soft.
“Jadi nanti saya rasa pemerintah sudah mempunyai cara-cara bagaimana mengantisipasi kalau urusan kanwil kanwil di bawah. Mungkin dari Direktorat Haji dan Umrah bisa ditarik,” jelasnya.
“(DIM RUU haji sudah diserahkan ke DPR) Insya Allah sudah. Mohon doanya supaya bisa cepat selesai,” ujar Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Lebih lanjut, Prasetyo pun merespons awak media yang menanyakan bahwa Badan Penyelenggara (BP) Haji akan menjadi kementerian. “Ada rencana seperti itu,” katanya.
Baca juga: RUU Haji dan Umrah Didorong Fleksibel dan Tidak Indonesiasentris
Prasetyo juga memastikan bahwa hal ini juga dimasukkan ke dalam DIM yang telah diserahkan ke DPR. “Iya (pembahasan BP Haji jadi Kementerian ada di DIM,” tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Adies Kadir telah menerima usulan Badan Penyelenggara (BP) Haji naik tingkat menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Usulan itu agar pelaksanaan tugas BP Haji tak terlalu memberatkan Kementerian Agama (Kemenag).
“Ada usulan juga seperti itu (BP Haji jadi Kementerian). Jadi memang agar tidak memberatkan mungkin tugas-tugas Kemenag, maka dibentuk khusus Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/8/2025).
Baca juga: RUU Haji dan Umrah Jangan Abaikan Ekosistem Ekonomi Umat
Dia tak menampik penyelenggara haji kerap bermasalah sejak dulu hingga kini. Bahkan, temuan Pansus Haji DPR ditindaklanjuti KPK dengan menaikkan status penanganan perkara penyelenggara haji 2024.
“Jadi pemerintah mungkin memandang perlu untuk dibuat kementerian sendiri yang khusus mengawal sekaligus mengawasi Kementerian Haji dan Umrah. Jamaah Indonesia yang memang terbanyak di seluruh dunia,” ungkap Adies.
Menurut dia, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah tak mengganggu persiapan pelaksanaan haji tahun depan. Dia mencontohkan peleburan Kemenkumham yang bisa dilebur dengan soft.
“Jadi nanti saya rasa pemerintah sudah mempunyai cara-cara bagaimana mengantisipasi kalau urusan kanwil kanwil di bawah. Mungkin dari Direktorat Haji dan Umrah bisa ditarik,” jelasnya.
(rca)
Lihat Juga :
