Adies Kadir Tepis Isu Gaji Anggota DPR Naik Jadi Rp100 Juta: Itu Keliru dan Perlu Diluruskan

Adies menjelaskan, Rp100 juta yang diterima para anggota DPR sekarang itu merupakan bentuk kompensasi dari rumah dinas yang diambil alih oleh negara. "Jadi, ketika rumah dinas para anggota DPR RI itu dialihfungsikan negara untuk keperluan lain, negara memberikan kompensasi atau tunjangan kepada anggota DPR RI berupa uang senilai Rp50 juta,” ujarnya.

Dia menambahkan, uang Rp50 juta itu ditujukan bagi keperluan anggota DPR RI untuk mencari tempat atau hunian baru. “Yang jelas uang Rp50 juta itu bukan gaji, tapi sebagai pengganti bagi anggota DPR RI untuk mencari hunian baru. Gaji anggota DPR RI sekali lagi tidak mengalami kenaikan selama 15 tahun ini," tegas Adies.

Adies juga mengatakan, gaji anggota DPR bisa dikatakan terbilang kecil, jika dibandingkan dengan DPRD provinsi di Jawa atau sama saja dengan lembaga negara lainnya. "Gaji pokok kami tak lebih dari Rp5 juta, adapun take home pay yang kami peroleh sebesar Rp60 juta itu kan digabungkan dengan berbagai tunjangan-tunjangan,” imbuhnya.

Dia menambahkan, bayangkan dengan gaji dan tunjangan anggota DPRD provinsi di Jawa yang Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya tinggi, mereka bisa di atas Rp70 jutaan. Sedangkan beban tugas, kata Adies, jelas DPR mempunyai tugas yang berat dan kompleks.

“Tapi, bukan itu persoalannya karena sejak awal kami niatnya mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Kami berterima kasih atas berbagai kritikan dan masukan dari publik termasuk soal isu gaji ini. Tapi, kami perlu luruskan bahwa isu itu tidaklah benar," pungkasnya.