DPR Minta Kepala Daerah Tak Naikkan PBB bila TKD Dipangkas: Nggak Boleh Bebankan Rakyat
Selasa, 19 Agustus 2025 - 14:22 WIB
loading...
Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meminta para kepala daerah tidak menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bila Transfer Keuangan Daerah (TKD) dipangkas oleh pemerintah pusat. Foto/Achmad Al Fiqri
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meminta para kepala daerah tidak menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) bila Transfer Keuangan Daerah (TKD) dipangkas oleh pemerintah pusat. Ia meminta para kepala daerah untuk kreatif mencari solusi untuk menambal keuangan daerah.
Dalam RAPBN 2026, alokasi TKD ditetapkan sebesar Rp 650 triliun. Jumlah ini menurun 24,8% dibanding 2025 yang mencapai Rp 864,1 triliun. Doli pun mengingatkan para kepala daerah untuk bersiap dan tak mengandalkan TKD.
"Kita memberikan warning kepada kepala daerah, mereka harus siap-siap. Jangan hanya mengandalkan (TKD) itu," ujar Doli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/8/2025).
Baca juga: Demo Jilid II Pati Tuntut Bupati Sudewo Lengser, Mendagri: Jangan Anarkistis!
Kendati TKD berkurang, Doli meminta kepapa dearah tak membebankan rakyat bila kekurangan keuangan daerah, seperti menaikan tarif PBB. Menurutnya, prinsip rakyat tidak dibebankan harus dikedepankan oleh para kepala daerah.
"Tapi catatannya, enggak boleh juga kalau ada beban, itu dibebankan langsung ke rakyat. Itu yang menurut saya juga harus menjadi prinsip," ujar Doli.
"Jangan dikit-dikit karena kita enggak punya kemampuan, kita punya keterbatasan, maka kemudian rakyat yang dibebankan, itu enggak boleh juga. Makanya ini yang harus kita cari solusinya gitu," tegasnya.
Baca juga: Imbas Didemo dan Diprotes Warga, 3 Kabupaten Ini Batalkan Kenaikan PBB
Doli pun meminta para kepala daerah bisa lebih kreatif untuk mencari tambahan "kocek" daerah. Menurutnya, langkah ini bisa dicari dengan mudah oleh kepala daerah.
"Mereka kan kampanye bagus-bagus tuh. Janjinya kan visioner semua gitu. Pasti enggak ada, apakah ada di dalam kampanye yang mengatakan, besok saya akan naikin pajak? Enggak mungkin ada, yang ada pasti saya akan turunin pajak, kemudian nanti akan kita dapatkan sumber daya ini, sumber daya segala macam. Nah tinggal dikerjakan aja itu," tutur Doli.
"Jadi janji yang selama ini yang disampaikan oleh kepala daerah itu, yang pasti baik-baik, dikerjakan. Jangan sebaliknya. Janjinya dulu enggak akan naik pajak, tapi tiba-tiba naik pajak ratusan persen. Itu kan, itu yang enggak boleh," pungkas Doli.
Dalam RAPBN 2026, alokasi TKD ditetapkan sebesar Rp 650 triliun. Jumlah ini menurun 24,8% dibanding 2025 yang mencapai Rp 864,1 triliun. Doli pun mengingatkan para kepala daerah untuk bersiap dan tak mengandalkan TKD.
"Kita memberikan warning kepada kepala daerah, mereka harus siap-siap. Jangan hanya mengandalkan (TKD) itu," ujar Doli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/8/2025).
Baca juga: Demo Jilid II Pati Tuntut Bupati Sudewo Lengser, Mendagri: Jangan Anarkistis!
Kendati TKD berkurang, Doli meminta kepapa dearah tak membebankan rakyat bila kekurangan keuangan daerah, seperti menaikan tarif PBB. Menurutnya, prinsip rakyat tidak dibebankan harus dikedepankan oleh para kepala daerah.
"Tapi catatannya, enggak boleh juga kalau ada beban, itu dibebankan langsung ke rakyat. Itu yang menurut saya juga harus menjadi prinsip," ujar Doli.
"Jangan dikit-dikit karena kita enggak punya kemampuan, kita punya keterbatasan, maka kemudian rakyat yang dibebankan, itu enggak boleh juga. Makanya ini yang harus kita cari solusinya gitu," tegasnya.
Baca juga: Imbas Didemo dan Diprotes Warga, 3 Kabupaten Ini Batalkan Kenaikan PBB
Doli pun meminta para kepala daerah bisa lebih kreatif untuk mencari tambahan "kocek" daerah. Menurutnya, langkah ini bisa dicari dengan mudah oleh kepala daerah.
"Mereka kan kampanye bagus-bagus tuh. Janjinya kan visioner semua gitu. Pasti enggak ada, apakah ada di dalam kampanye yang mengatakan, besok saya akan naikin pajak? Enggak mungkin ada, yang ada pasti saya akan turunin pajak, kemudian nanti akan kita dapatkan sumber daya ini, sumber daya segala macam. Nah tinggal dikerjakan aja itu," tutur Doli.
"Jadi janji yang selama ini yang disampaikan oleh kepala daerah itu, yang pasti baik-baik, dikerjakan. Jangan sebaliknya. Janjinya dulu enggak akan naik pajak, tapi tiba-tiba naik pajak ratusan persen. Itu kan, itu yang enggak boleh," pungkas Doli.
(rca)
Lihat Juga :
