Sahroni Tak Setuju Wacana Royalti Musik di Acara Kondangan: Ini Sudah Ngaco
Jum'at, 15 Agustus 2025 - 22:17 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Wahana Musik Indonesia (WAMI) menyebut pesta pernikahan juga harus membayar royalti jika memutar atau menyanyikan lagu komersial. Pernyataan ini menjadi jawaban atas kehebohan royalti di masyarakat, apakah berlaku juga di pesta pernikahan atau tidak.
Soal besarannya, royalti yang harus dibayarkan yakni 2 persen dari biaya produksi. Ini mencakup sewa sound system, backline, fee penyanyi atau penampil, dan lain-lain yang berkaitan dengan musik tersebut.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai wacana tersebut sudah kelewat batas dan tidak lagi sesuai dengan semangat perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat. Ia pun menyoroti potensi premanisme dalam praktik penagihannya.
Baca Juga: Benarkah Amplop Kondangan Mau Dipajaki?
"Kalau begini caranya, saya lihat wacana royalti musik ini makin lama makin ngelantur. Semua sektor mau dikenain, bahkan pesta pernikahan yang jelas-jelas bersifat non-komersial. Ini sudah ngaco, dan sangat membebani masyarakat," ujar Sahroni dalam keterangannya, Jumat (15/8/2025).
Sahroni melihat ada beberapa musisi juga menolak jika wacananya sejauh ini. "Jika diteruskan, penagihan royalti oleh LMK ini sangat rawan akan tindak premanisme. Terlebih beberapa LMK diduga dimiliki oleh individu yang memiliki latar tindak premanisme. Sangat rawan," katanya.
Baca Juga: Tompi Bongkar Alasan Keluar dari WAMI, Soroti Kisruh Royalti Musik di Indonesia
Menurut Sahroni, kebijakan ini juga kurang disosialisasikan kepada publik. Akibatnya, masyarakat kaget dan merasa dipaksa tunduk pada wacana aturan baru tanpa adanya masa transisi.
"Kalau memang ada wacana aturan baru, harusnya disosialisasikan dulu dengan baik. Jangan tiba-tiba masyarakat disuguhi hal yang sifatnya memukul rata. Ini yang bikin gaduh," katanya.
Dia menekankan agar jangan terlihat hanya berpihak pada kepentingan industri, sementara rakyat kecil, UMKM, sampai keluarga yang sedang menikah dibikin pusing. "Semuanya dikenain. Perlindungan hukum itu harus seimbang: hak musisi dihargai, tapi rakyat juga jangan diperas," pungkasnya.
Soal besarannya, royalti yang harus dibayarkan yakni 2 persen dari biaya produksi. Ini mencakup sewa sound system, backline, fee penyanyi atau penampil, dan lain-lain yang berkaitan dengan musik tersebut.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai wacana tersebut sudah kelewat batas dan tidak lagi sesuai dengan semangat perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat. Ia pun menyoroti potensi premanisme dalam praktik penagihannya.
Baca Juga: Benarkah Amplop Kondangan Mau Dipajaki?
"Kalau begini caranya, saya lihat wacana royalti musik ini makin lama makin ngelantur. Semua sektor mau dikenain, bahkan pesta pernikahan yang jelas-jelas bersifat non-komersial. Ini sudah ngaco, dan sangat membebani masyarakat," ujar Sahroni dalam keterangannya, Jumat (15/8/2025).
Sahroni melihat ada beberapa musisi juga menolak jika wacananya sejauh ini. "Jika diteruskan, penagihan royalti oleh LMK ini sangat rawan akan tindak premanisme. Terlebih beberapa LMK diduga dimiliki oleh individu yang memiliki latar tindak premanisme. Sangat rawan," katanya.
Baca Juga: Tompi Bongkar Alasan Keluar dari WAMI, Soroti Kisruh Royalti Musik di Indonesia
Menurut Sahroni, kebijakan ini juga kurang disosialisasikan kepada publik. Akibatnya, masyarakat kaget dan merasa dipaksa tunduk pada wacana aturan baru tanpa adanya masa transisi.
"Kalau memang ada wacana aturan baru, harusnya disosialisasikan dulu dengan baik. Jangan tiba-tiba masyarakat disuguhi hal yang sifatnya memukul rata. Ini yang bikin gaduh," katanya.
Dia menekankan agar jangan terlihat hanya berpihak pada kepentingan industri, sementara rakyat kecil, UMKM, sampai keluarga yang sedang menikah dibikin pusing. "Semuanya dikenain. Perlindungan hukum itu harus seimbang: hak musisi dihargai, tapi rakyat juga jangan diperas," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
