Kepala BGN Sebut Kualitas Gizi Anak-anak Indonesia Meningkat
Jum'at, 15 Agustus 2025 - 19:40 WIB
loading...
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, Program MBG berperan penting dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia di masa depan. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, program ini berperan penting dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia di masa depan.
Menurutnya, program ini tidak hanya terlihat dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari perbaikan kondisi kesehatan dan kebiasaan makan anak-anak di berbagai daerah.
Baca juga: Prabowo Sebut Program MBG Ciptakan 290.000 Lapangan Kerja, Prestasi Siswa Meningkat
Hal itu dikatakan dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema “Satu Piring Makan Bergizi Gratis Sejuta Harapan”, Kamis (14/8/2025).
“Kita mulai dengan target 500 SPG (Satuan Pelaksana Gizi), tetapi hari ini sudah lebih dari sepuluh kali lipat. Alhamdulillah, dampaknya terasa langsung di sekolah. Anak-anak lebih bersemangat, tingkat kehadiran meningkat, dan kesehatan mereka menunjukkan perbaikan,” ujarnya.
Dadan menjelaskan bahwa standar gizi dalam program ini disusun dengan komposisi seimbang, yakni 30 persen protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat sesuai kebutuhan kalori anak.
Baca juga: Lapor Prabowo, Kepala BGN Dadan Hindayana Sebut Penerima Manfaat MBG Hampir 20 Juta Orang
Menu juga disesuaikan dengan kearifan lokal dan selera anak di setiap daerah. “Di Sukabumi, misalnya, anak-anak paling suka daging sapi. Di Banten, lele jadi favorit. Dengan cara ini, anak makan dengan senang hati dan makanannya tidak terbuang,” jelasnya.
Dampak positif mulai terlihat. Berdasarkan laporan lapangan, tingkat kehadiran siswa meningkat dari rata-rata 70 persen menjadi 95 persen sejak program berjalan.
Di salah satu SPG, penelitian selama setahun menunjukkan peningkatan berat badan, perbaikan hasil tes kesehatan, dan penurunan jumlah anak dengan kekurangan gizi.
“Ini proses jangka panjang, tapi tanda-tanda keberhasilan sudah terlihat. Kami juga akan melibatkan lembaga independen untuk evaluasi menyeluruh,” kata Dadan.
Agar program tepat sasaran, BGN membagi wilayah menjadi dua kategori: wilayah aglomerasi yang dikelola melalui mitra, dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri melalui pembentukan satgas di setiap kabupaten.
Saat ini, dari 5.305 SPG aktif, masih ada 18 ribu penerima manfaat yang harus diverifikasi, dengan 5 ribu di antaranya Kementerian Komunikasi dan Digital RI Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Jalan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110 belum selesai prosesnya.
“Kami sedang kebut verifikasi. Target Agustus ini selesai, lalu fokus ke wilayah 3T,” tegasnya.
Kualitas sumber daya manusia juga menjadi kunci utama. Sebelum diterjunkan, petugas SPG mengikuti pelatihan intensif selama tiga hingga empat bulan. Selain itu, setiap SPG diwajibkan mengunggah menu harian di media sosial agar masyarakat dapat memberikan umpan balik, menciptakan pengawasan yang lebih transparan dan partisipatif.
Menutup paparannya, Dadan menekankan bahwa program MBG tidak hanya berfokus pada gizi, tetapi juga membawa dampak ganda pada ekonomi lokal dan ketahanan pangan.
Dengan mengandalkan pasokan bahan baku dari potensi pangan lokal, setiap SPG yang melayani 3.000–3.500 peserta membutuhkan pasokan harian sekitar 200 kilogram beras, 3.500 butir telur, 350 ekor ayam, 3.500 ekor lele, dan 450 liter susu. Semua kebutuhan ini dipasok oleh petani, peternak, dan nelayan setempat.
“Satu SPG mengelola anggaran sekitar Rp10 miliar per tahun, 85 persen untuk membeli bahan baku, dan 90 persen dari pertanian lokal. Jadi, uangnya berputar di desa, tidak keluar daerah,” jelas Dadan.
Pendekatan ini membuat pasokan pangan lebih terjamin, distribusi lebih cepat, dan harga lebih stabil. Petani padi, peternak ayam, pembudidaya ikan, hingga produsen susu mendapatkan pasar pasti setiap hari.
“Ini bukan hanya soal memberi makan anak, tapi juga memastikan petani kita sejahtera, nelayan kita punya pasar, dan pangan kita aman. MBG adalah investasi ganda, yakni gizi dan ekonomi,” ujarnya.
Menurutnya, program ini tidak hanya terlihat dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari perbaikan kondisi kesehatan dan kebiasaan makan anak-anak di berbagai daerah.
Baca juga: Prabowo Sebut Program MBG Ciptakan 290.000 Lapangan Kerja, Prestasi Siswa Meningkat
Hal itu dikatakan dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema “Satu Piring Makan Bergizi Gratis Sejuta Harapan”, Kamis (14/8/2025).
“Kita mulai dengan target 500 SPG (Satuan Pelaksana Gizi), tetapi hari ini sudah lebih dari sepuluh kali lipat. Alhamdulillah, dampaknya terasa langsung di sekolah. Anak-anak lebih bersemangat, tingkat kehadiran meningkat, dan kesehatan mereka menunjukkan perbaikan,” ujarnya.
Dadan menjelaskan bahwa standar gizi dalam program ini disusun dengan komposisi seimbang, yakni 30 persen protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat sesuai kebutuhan kalori anak.
Baca juga: Lapor Prabowo, Kepala BGN Dadan Hindayana Sebut Penerima Manfaat MBG Hampir 20 Juta Orang
Menu juga disesuaikan dengan kearifan lokal dan selera anak di setiap daerah. “Di Sukabumi, misalnya, anak-anak paling suka daging sapi. Di Banten, lele jadi favorit. Dengan cara ini, anak makan dengan senang hati dan makanannya tidak terbuang,” jelasnya.
Dampak positif mulai terlihat. Berdasarkan laporan lapangan, tingkat kehadiran siswa meningkat dari rata-rata 70 persen menjadi 95 persen sejak program berjalan.
Di salah satu SPG, penelitian selama setahun menunjukkan peningkatan berat badan, perbaikan hasil tes kesehatan, dan penurunan jumlah anak dengan kekurangan gizi.
“Ini proses jangka panjang, tapi tanda-tanda keberhasilan sudah terlihat. Kami juga akan melibatkan lembaga independen untuk evaluasi menyeluruh,” kata Dadan.
Agar program tepat sasaran, BGN membagi wilayah menjadi dua kategori: wilayah aglomerasi yang dikelola melalui mitra, dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri melalui pembentukan satgas di setiap kabupaten.
Saat ini, dari 5.305 SPG aktif, masih ada 18 ribu penerima manfaat yang harus diverifikasi, dengan 5 ribu di antaranya Kementerian Komunikasi dan Digital RI Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Jalan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110 belum selesai prosesnya.
“Kami sedang kebut verifikasi. Target Agustus ini selesai, lalu fokus ke wilayah 3T,” tegasnya.
Kualitas sumber daya manusia juga menjadi kunci utama. Sebelum diterjunkan, petugas SPG mengikuti pelatihan intensif selama tiga hingga empat bulan. Selain itu, setiap SPG diwajibkan mengunggah menu harian di media sosial agar masyarakat dapat memberikan umpan balik, menciptakan pengawasan yang lebih transparan dan partisipatif.
Menutup paparannya, Dadan menekankan bahwa program MBG tidak hanya berfokus pada gizi, tetapi juga membawa dampak ganda pada ekonomi lokal dan ketahanan pangan.
Dengan mengandalkan pasokan bahan baku dari potensi pangan lokal, setiap SPG yang melayani 3.000–3.500 peserta membutuhkan pasokan harian sekitar 200 kilogram beras, 3.500 butir telur, 350 ekor ayam, 3.500 ekor lele, dan 450 liter susu. Semua kebutuhan ini dipasok oleh petani, peternak, dan nelayan setempat.
“Satu SPG mengelola anggaran sekitar Rp10 miliar per tahun, 85 persen untuk membeli bahan baku, dan 90 persen dari pertanian lokal. Jadi, uangnya berputar di desa, tidak keluar daerah,” jelas Dadan.
Pendekatan ini membuat pasokan pangan lebih terjamin, distribusi lebih cepat, dan harga lebih stabil. Petani padi, peternak ayam, pembudidaya ikan, hingga produsen susu mendapatkan pasar pasti setiap hari.
“Ini bukan hanya soal memberi makan anak, tapi juga memastikan petani kita sejahtera, nelayan kita punya pasar, dan pangan kita aman. MBG adalah investasi ganda, yakni gizi dan ekonomi,” ujarnya.
(shf)
Lihat Juga :
