Kasus Bupati Pati Sudewo Harus Jadi Pembelajaran, Selanjutnya Siapa?
Kamis, 14 Agustus 2025 - 08:49 WIB
loading...
Bupati Pati Sudewo saat memberikan pernyataan di depan Pendopo Kabupaten Pati, Kamis, 13 Agustus 2025. Foto/Instagram Pati
A
A
A
JAKARTA - Kemarahan masyarakat Pati kepada Bupati Sudewo dalam demo besar-besaran kemarin harus menjadi pembelajaran bagi kepala daerah lainnya. Pasalnya, rakyat akan melawan pemimpin yang semena-mena dengan berbagai cara.
“Kasus Bupati Pati Sudewo yang dipermalukan rakyatnya menjadi pembelajaran berharga bagi semua pemimpin di Tanah Air. Pemimpin yang semena-mena dan one man show akan dilawan oleh rakyatnya,” kata Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga kepada SindoNews, Jumat (14/8/2025).
Jamiluddin melanjutkan, rakyat akan menolaknya dengan berbagai cara, mulai yang sopan hingga paling barbar. Menurut dia, hal itu terjadi karena pemimpin yang otoriter tidak sesuai dengan sistem keterbukaan (demokrasi).
Baca juga: PBB dan Bayang-bayang Pajak Kolonial
“Pemimpin seperti ini hanya cocok di negara dengan sistem tertutup (otoriter). Karena itu, pemimpin yang otoriter di era keterbukaan dengan sendirinya akan ditolak. Pemimpin tipe ini akan diturunkan secara paksa oleh rakyatnya. Kasus di Pati setidaknya menguatkan hal itu,” tuturnya.
Untuk itu, kata Jamiluddin, pemimpin di Indonesia harus menggunakan tipe kepemimpinanan yang sesuai dengan sistem politik terbuka (demokrasi). Sistem ini dengan sendirinya menginginkan tipe kepemimpinan yang demokratis.
Baca juga: Mengenal Hak Angket yang akan Digulirkan DPRD Pati terhadap Bupati Sudewo
“Kasus Bupati Pati Sudewo yang dipermalukan rakyatnya menjadi pembelajaran berharga bagi semua pemimpin di Tanah Air. Pemimpin yang semena-mena dan one man show akan dilawan oleh rakyatnya,” kata Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga kepada SindoNews, Jumat (14/8/2025).
Jamiluddin melanjutkan, rakyat akan menolaknya dengan berbagai cara, mulai yang sopan hingga paling barbar. Menurut dia, hal itu terjadi karena pemimpin yang otoriter tidak sesuai dengan sistem keterbukaan (demokrasi).
Baca juga: PBB dan Bayang-bayang Pajak Kolonial
“Pemimpin seperti ini hanya cocok di negara dengan sistem tertutup (otoriter). Karena itu, pemimpin yang otoriter di era keterbukaan dengan sendirinya akan ditolak. Pemimpin tipe ini akan diturunkan secara paksa oleh rakyatnya. Kasus di Pati setidaknya menguatkan hal itu,” tuturnya.
Untuk itu, kata Jamiluddin, pemimpin di Indonesia harus menggunakan tipe kepemimpinanan yang sesuai dengan sistem politik terbuka (demokrasi). Sistem ini dengan sendirinya menginginkan tipe kepemimpinan yang demokratis.
Baca juga: Mengenal Hak Angket yang akan Digulirkan DPRD Pati terhadap Bupati Sudewo
Lihat Juga :
