Perlu Koordinasi Pusat dan Kota Penyangga agar PSBB di Ibu Kota Efektif
Kamis, 10 September 2020 - 19:12 WIB
loading...
Pemprov DKI Jakarta menyatakan akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kembali seiring peningkatan kasus positif Covid-19 (virus Corona). Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kembali seiring dengan peningkatan kasus positif Covid-19 (virus Corona). PSBB akan diterapkan mulai dari 14 September nanti.
(Baca juga: DPR Ingin Pemerintah Lakukan Transformasi Strategis di Tengah Pandemi)
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, Pemprov DKI harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Bodetabek agar PSBB berjalan efektif. Sebagai pusat bisnis dan pemerintahan, banyak masyarakat di kota penyangga yang saban hari beraktivitas di ibu kota.
"Mengingat mobilitas (tinggi) warga yang berasal dari wilayah penyangga. Lalu, berikan sanksi tegas bagi yang melanggar," ujar anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui akun twitter @MardaniAliSera, Kamis (10/9/2020).
Berdasarkan data Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dalam dua hari terakhir jumlah yang positif Covid-19 di DKI Jakarta, yakni 1.004 dan 1.274 orang. Total kasusnya menjadi 50.671. Jumlah orang yang meninggal dunia sampai hari ini, Kamis (10/9/2020) mencapai 1.351.
"Kebijakan rem darurat ini adalah keharusan. Rumah sakit tidak lagi mampu menampung pasien Covid-19 bila keadaan tidak berubah," tutur Mardani. (Baca juga: Bertambah 3.171 Orang, Suspek Covid-19 Menjadi 95.501 Orang)
Sejak merebak di Indonesia pada awal Maret lalu, penyebaran virus Covid-19 belum bisa ditekan oleh pemerintah. Yang ada, jumlah orang yang positif semakin banyak. Data 10 September ini, orang yang positif sebanyak 3.861 sehingga totalnya 207.203 orang.
Mardani menyebutkan, jika keadaan seperti ini terus, rumah sakit akan penuh pada 17 September 2020. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi kedepannya apalagi pagebluk Covid-19 belum ada tanda-tanda menunjukkan akan berakhir.
"Setidaknya ini (PSBB) ini ikhtiar pemerintah untuk menyelamatkan warganya. Semangat untuk kita semua, Insya Allah kita bisa melewati ini semua," pungkasnya.
(Baca juga: DPR Ingin Pemerintah Lakukan Transformasi Strategis di Tengah Pandemi)
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, Pemprov DKI harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Bodetabek agar PSBB berjalan efektif. Sebagai pusat bisnis dan pemerintahan, banyak masyarakat di kota penyangga yang saban hari beraktivitas di ibu kota.
"Mengingat mobilitas (tinggi) warga yang berasal dari wilayah penyangga. Lalu, berikan sanksi tegas bagi yang melanggar," ujar anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui akun twitter @MardaniAliSera, Kamis (10/9/2020).
Berdasarkan data Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dalam dua hari terakhir jumlah yang positif Covid-19 di DKI Jakarta, yakni 1.004 dan 1.274 orang. Total kasusnya menjadi 50.671. Jumlah orang yang meninggal dunia sampai hari ini, Kamis (10/9/2020) mencapai 1.351.
"Kebijakan rem darurat ini adalah keharusan. Rumah sakit tidak lagi mampu menampung pasien Covid-19 bila keadaan tidak berubah," tutur Mardani. (Baca juga: Bertambah 3.171 Orang, Suspek Covid-19 Menjadi 95.501 Orang)
Sejak merebak di Indonesia pada awal Maret lalu, penyebaran virus Covid-19 belum bisa ditekan oleh pemerintah. Yang ada, jumlah orang yang positif semakin banyak. Data 10 September ini, orang yang positif sebanyak 3.861 sehingga totalnya 207.203 orang.
Mardani menyebutkan, jika keadaan seperti ini terus, rumah sakit akan penuh pada 17 September 2020. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi kedepannya apalagi pagebluk Covid-19 belum ada tanda-tanda menunjukkan akan berakhir.
"Setidaknya ini (PSBB) ini ikhtiar pemerintah untuk menyelamatkan warganya. Semangat untuk kita semua, Insya Allah kita bisa melewati ini semua," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
