Keterbatasan Anggaran Bakamla Berdampak pada Kesiapsiagaan Operasi dan Penegakan Hukum

Kamis, 10 September 2020 - 17:09 WIB
loading...
Keterbatasan Anggaran...
Sekretaris Utama (Sestama) Bakamla RI S Irawan dalam RDP Komisi I DPR RI tentang Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2020). Tangkapan layar
A A A
JAKARTA - Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengeluhkan bahwa selama tiga tahun yakni 2017-2019 mengalami penurunan anggaran. Penurunan anggaran itu sangat berdampak pada kesiapsiagaan operasi dan penegakan hukum dalam penjagaan wilayah laut Indonesia.

"Untuk 2021 Bakamla mendapat alokasi Rp515 miliar. Dapat dilihat dari grafik berikut bahwa Bakamla RI secara konstan mengalami penurunan mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2019," kata Sekretaris Utama (Sestama) Bakamla RI S Irawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI tentang Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Kemudian, Irawan melanjutkan, untuk tahun 2020, terdapat sedikit kenaikan pagu anggaran yang tidak signifikan yakni hanya sekitar Rp455 miliar. Dibanding pagu anggaran Bakamla RI 2020, pagu anggaran Bakamla RI tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp60 miliar. "Namun pagu tersebut hanya dapat memenuhi 8,43% dari usulan Bakamla," ujar Irawan.

(Lihat Juga: Operasi Cegah Tangkal 2020 Bakamla ).

Menurut Irawan, keterbatasan anggaran Bakamla RI secara langsung berdampak pada kesiapsiagaan operasi dan penegakan hukum di wilayah laut RI. Selain itu, keterbatasan anggaran juga membatasi rencana pembangunan kekuatan Bakamla RI periode 2020-2024 yang meliputi pembangunan Puskodalops Kamla, kapal patroli pantai, pesawat dan sistem persenjataan . "Adapun skema pendanaan melalui rupiah murni, pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri," katanya.

(Baca juga: Pindad Teken Kontrak Pengadaan Senjata untuk Bakamla ).

Karena itu, Irawan menambahkan, Bakamla melakukan berbagai upaya dalam mengatasi keterbatasan anggaran. Pertama, meskipun kekuatan operasi berkurang, Bakamla menyiasati dengan pelaksanaan operasi kamla di wilayah perairan rawan selektif. Kedua, meningkatkan sinergitas dalam pelaksanaan operasi kamla bersama stakeholder lainnya. Lalu, meningkatkan kemampuan intelijen dan information sharing dengan stakeholder terkait. "Dan ini terus kami laksanakan sampai dengan hari ini."
(zik)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Perencanaan Pembangunan...
Perencanaan Pembangunan dan Anggaran dalam Arsitektur Fiskal
Kemenag Dorong Pengadaan...
Kemenag Dorong Pengadaan Berkelanjutan Berbasis Ekoteologi
Bakamla Akui Perlu Jet...
Bakamla Akui Perlu Jet Canggih untuk Pantau Perairan: Kecepatan Informasi Dibutuhkan
Japan Coast Guard Pinjamkan...
Japan Coast Guard Pinjamkan Jet Canggih untuk Latihan Personel Bakamla Pantau Perairan Jakarta
Kumpulkan Pati TNI-Polri,...
Kumpulkan Pati TNI-Polri, Prabowo Bakal Evaluasi dan Beri Arahan Strategis
Dorong Efektivitas,...
Dorong Efektivitas, Dirjen Bangda Kemendagri Ingatkan Pengelolaan Anggaran By Design
Defisit APBN April 2026...
Defisit APBN April 2026 Sentuh Rp164,4 T, Belanja Negara Meroket jadi Rp1.082,8 Triliun
Anggaran MBG Rp249 Triliun...
Anggaran MBG Rp249 Triliun Sudah Cair, Perputaran Dana di Jabar Capai Rp6 Triliun per Bulan
Anggaran Keselamatan...
Anggaran Keselamatan KAI Disorot Usai Tragedi Tabrakan di Bekasi
Rekomendasi
Setelah 18 Tahun Dee...
Setelah 18 Tahun Dee Lestari Akhirnya Rilis Album Lagi, Mendiang Suami Jadi Alasan
Iran Klaim Rudal Patriot...
Iran Klaim Rudal Patriot AS yang Hancurkan Bandara Kuwait, Amerika Menyangkal
Gegara Ledakan AI, Industri...
Gegara Ledakan AI, Industri Cip Rp27.000 Triliun Jadi Medan Perang AS-China
Berita Terkini
Prabowo: Makan Masalah...
Prabowo: Makan Masalah Sakral, Tidak Boleh Jadi Sarana Korupsi
Sidang Gugatan PLK,...
Sidang Gugatan PLK, Saksi Sebut Organisasi Penerus HCL Tak Punya Dasar Hukum
Kronologi Wamen Imipas...
Kronologi Wamen Imipas Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK
Presiden Prabowo Bakal...
Presiden Prabowo Bakal Terima Surat Kepercayaan 17 Dubes Negara Sahabat Pekan Ini
Hari Ini Noel Divonis...
Hari Ini Noel Divonis terkait Kasus Dugaan Pemerasan Sertifikasi K3
Geledah Rumah Silmy...
Geledah Rumah Silmy Karim, KPK Segel Mobil Mewah
Infografis
Daftar 23 Kombes Pol...
Daftar 23 Kombes Pol Pecah Bintang pada Mutasi Polri Mei 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved