Keterbatasan Anggaran Bakamla Berdampak pada Kesiapsiagaan Operasi dan Penegakan Hukum
loading...
A
A
A
JAKARTA - Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengeluhkan bahwa selama tiga tahun yakni 2017-2019 mengalami penurunan anggaran. Penurunan anggaran itu sangat berdampak pada kesiapsiagaan operasi dan penegakan hukum dalam penjagaan wilayah laut Indonesia.
"Untuk 2021 Bakamla mendapat alokasi Rp515 miliar. Dapat dilihat dari grafik berikut bahwa Bakamla RI secara konstan mengalami penurunan mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2019," kata Sekretaris Utama (Sestama) Bakamla RI S Irawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI tentang Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2020).
Kemudian, Irawan melanjutkan, untuk tahun 2020, terdapat sedikit kenaikan pagu anggaran yang tidak signifikan yakni hanya sekitar Rp455 miliar. Dibanding pagu anggaran Bakamla RI 2020, pagu anggaran Bakamla RI tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp60 miliar. "Namun pagu tersebut hanya dapat memenuhi 8,43% dari usulan Bakamla," ujar Irawan.
(Lihat Juga: Operasi Cegah Tangkal 2020 Bakamla ).
Menurut Irawan, keterbatasan anggaran Bakamla RI secara langsung berdampak pada kesiapsiagaan operasi dan penegakan hukum di wilayah laut RI. Selain itu, keterbatasan anggaran juga membatasi rencana pembangunan kekuatan Bakamla RI periode 2020-2024 yang meliputi pembangunan Puskodalops Kamla, kapal patroli pantai, pesawat dan sistem persenjataan . "Adapun skema pendanaan melalui rupiah murni, pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri," katanya.
( ).
Karena itu, Irawan menambahkan, Bakamla melakukan berbagai upaya dalam mengatasi keterbatasan anggaran. Pertama, meskipun kekuatan operasi berkurang, Bakamla menyiasati dengan pelaksanaan operasi kamla di wilayah perairan rawan selektif. Kedua, meningkatkan sinergitas dalam pelaksanaan operasi kamla bersama stakeholder lainnya. Lalu, meningkatkan kemampuan intelijen dan information sharing dengan stakeholder terkait. "Dan ini terus kami laksanakan sampai dengan hari ini."
Lihat Juga: Bakamla Bantu Kapal MV Lena Berbendera Malaysia yang Alami Kerusakan di Laut Natuna Utara
"Untuk 2021 Bakamla mendapat alokasi Rp515 miliar. Dapat dilihat dari grafik berikut bahwa Bakamla RI secara konstan mengalami penurunan mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2019," kata Sekretaris Utama (Sestama) Bakamla RI S Irawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI tentang Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2020).
Kemudian, Irawan melanjutkan, untuk tahun 2020, terdapat sedikit kenaikan pagu anggaran yang tidak signifikan yakni hanya sekitar Rp455 miliar. Dibanding pagu anggaran Bakamla RI 2020, pagu anggaran Bakamla RI tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp60 miliar. "Namun pagu tersebut hanya dapat memenuhi 8,43% dari usulan Bakamla," ujar Irawan.
(Lihat Juga: Operasi Cegah Tangkal 2020 Bakamla ).
Menurut Irawan, keterbatasan anggaran Bakamla RI secara langsung berdampak pada kesiapsiagaan operasi dan penegakan hukum di wilayah laut RI. Selain itu, keterbatasan anggaran juga membatasi rencana pembangunan kekuatan Bakamla RI periode 2020-2024 yang meliputi pembangunan Puskodalops Kamla, kapal patroli pantai, pesawat dan sistem persenjataan . "Adapun skema pendanaan melalui rupiah murni, pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri," katanya.
( ).
Karena itu, Irawan menambahkan, Bakamla melakukan berbagai upaya dalam mengatasi keterbatasan anggaran. Pertama, meskipun kekuatan operasi berkurang, Bakamla menyiasati dengan pelaksanaan operasi kamla di wilayah perairan rawan selektif. Kedua, meningkatkan sinergitas dalam pelaksanaan operasi kamla bersama stakeholder lainnya. Lalu, meningkatkan kemampuan intelijen dan information sharing dengan stakeholder terkait. "Dan ini terus kami laksanakan sampai dengan hari ini."
Lihat Juga: Bakamla Bantu Kapal MV Lena Berbendera Malaysia yang Alami Kerusakan di Laut Natuna Utara
(zik)