Keterbatasan Anggaran Bakamla Berdampak pada Kesiapsiagaan Operasi dan Penegakan Hukum

Kamis, 10 September 2020 - 17:09 WIB
loading...
Keterbatasan Anggaran...
Sekretaris Utama (Sestama) Bakamla RI S Irawan dalam RDP Komisi I DPR RI tentang Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2020). Tangkapan layar
A A A
JAKARTA - Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengeluhkan bahwa selama tiga tahun yakni 2017-2019 mengalami penurunan anggaran. Penurunan anggaran itu sangat berdampak pada kesiapsiagaan operasi dan penegakan hukum dalam penjagaan wilayah laut Indonesia.

"Untuk 2021 Bakamla mendapat alokasi Rp515 miliar. Dapat dilihat dari grafik berikut bahwa Bakamla RI secara konstan mengalami penurunan mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2019," kata Sekretaris Utama (Sestama) Bakamla RI S Irawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI tentang Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Kemudian, Irawan melanjutkan, untuk tahun 2020, terdapat sedikit kenaikan pagu anggaran yang tidak signifikan yakni hanya sekitar Rp455 miliar. Dibanding pagu anggaran Bakamla RI 2020, pagu anggaran Bakamla RI tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp60 miliar. "Namun pagu tersebut hanya dapat memenuhi 8,43% dari usulan Bakamla," ujar Irawan.

(Lihat Juga: Operasi Cegah Tangkal 2020 Bakamla ).

Menurut Irawan, keterbatasan anggaran Bakamla RI secara langsung berdampak pada kesiapsiagaan operasi dan penegakan hukum di wilayah laut RI. Selain itu, keterbatasan anggaran juga membatasi rencana pembangunan kekuatan Bakamla RI periode 2020-2024 yang meliputi pembangunan Puskodalops Kamla, kapal patroli pantai, pesawat dan sistem persenjataan . "Adapun skema pendanaan melalui rupiah murni, pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri," katanya.

(Baca juga: Pindad Teken Kontrak Pengadaan Senjata untuk Bakamla ).

Karena itu, Irawan menambahkan, Bakamla melakukan berbagai upaya dalam mengatasi keterbatasan anggaran. Pertama, meskipun kekuatan operasi berkurang, Bakamla menyiasati dengan pelaksanaan operasi kamla di wilayah perairan rawan selektif. Kedua, meningkatkan sinergitas dalam pelaksanaan operasi kamla bersama stakeholder lainnya. Lalu, meningkatkan kemampuan intelijen dan information sharing dengan stakeholder terkait. "Dan ini terus kami laksanakan sampai dengan hari ini."
(zik)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Banggar Ungkap Anggaran...
Banggar Ungkap Anggaran MBG Turun pada RAPBN 2027, Jadi Rp174 Triliun
Politikus PDIP Ungkap...
Politikus PDIP Ungkap Anggaran Pelatihan SPPI Lebih Besar untuk Latsarmil ketimbang Substansi Koperasi
Tak Bisa Ditunda, Tata...
Tak Bisa Ditunda, Tata Kelola, Dana, dan Independensi PBNU Harus Dibenahi
Ditjen Polpum Dorong...
Ditjen Polpum Dorong Standarisasi Anggaran Kesbangpol Berbasis Risiko dan Kebutuhan Daerah
DPR Sesalkan Anggaran...
DPR Sesalkan Anggaran Komnas HAM yang Substantif Hanya 6 Persen, Sisanya Administratif
Ajukan Tambahan Anggaran...
Ajukan Tambahan Anggaran Rp762 Miliar, KPK: Kami Tidak Muluk-muluk
Usulan Tambahan Anggaran...
Usulan Tambahan Anggaran Rp5,783 T untuk Tunjangan Profesi Guru dan Dosen Kemenag Disetujui Kemenkeu
Ketum PB Akuatik Optimistis...
Ketum PB Akuatik Optimistis Skema Anggaran Pelatnas Multiyears Lahirkan Atlet Berprestasi
Purbaya soal Anggaran...
Purbaya soal Anggaran MBG: Saya Maunya Nol, Tapi Nggak Bisa Kan
Rekomendasi
Jerman akan Beli 50.000...
Jerman akan Beli 50.000 Drone Serang untuk Ukraina
Industri Musik Meluncurkan...
Industri Musik Meluncurkan Label AI untuk Melindungi Orisinalitas
Digelar Hari Ini, Ruben...
Digelar Hari Ini, Ruben Onsu Siap Hadapi Sarwendah di Sidang Perdana Gugatan Hak Asuh Anak
Berita Terkini
Tantangan Tata Kelola...
Tantangan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Ketahanan Nasional
Tindak Lanjut Perpres...
Tindak Lanjut Perpres 111/2025, Kemenag Siapkan Materi Pendidikan Cegah Penyebaran LGBTQ
Kasus Febrie Adriansyah,...
Kasus Febrie Adriansyah, Pengamat: Sapu Kotor Tak Bisa Bersihkan Korupsi
Bakom Sangkal Febrie...
Bakom Sangkal Febrie Adriansyah Algojo Pemberantasan Korupsi di Kejagung
Telkomsat Gandeng UNIVITY...
Telkomsat Gandeng UNIVITY Perkuat Pemantauan Keamanan Nasional
Selamat Ginting: Prabowo...
Selamat Ginting: Prabowo Harus Jadi Panglima Tertinggi Pemberantasan Korupsi
Infografis
Bagher Ghalibaf, Negosiator...
Bagher Ghalibaf, Negosiator Iran dan Tangan Kanan Mojtaba yang Mampu Tundukkan AS
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved