Sinergi Lintas Sektor Jadi Kunci Cegah Intoleransi dan Radikalisme

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, DPR, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam mencegah tumbuhnya intoleransi dan radikalisme.

Hal tersebut disampaikan Eddy dalam acara Dialog Kebangsaan Bersama Ormas Keagamaan, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat yang digelar di Pendopo Kabupaten Temanggung, Kamis (7/8/2025). Dialog Kebangsaan ini turut menghadirkan sejumlah narasumber, seperti mantan petinggi Jamaah Islamiyah Tatag Lusiantoro, Direktur Pencegahan BNPT Irfan Idris, serta tokoh agama Islam KH Muhammad Furqon, Katolik MR Surip Irianto, dan Buddha Suranto. Hadir pula Deputi Pencegahan BNPT Mayjen TNI Sudaryanto dan Kasubdit Kontra Propaganda Kolonel Cpl Hendro Wicaksono.

"Dialog ini bukan sekadar seremoni, tapi bentuk nyata sinergi antara BNPT dan Komisi XIII DPR. Pencegahan ekstremisme membutuhkan keterlibatan lintas sektor," kata Komjen Eddy.

Ia menekankan bahwa riset Setara Institute 2023 menunjukkan minimnya ruang dialog sebagai salah satu pemicu utama intoleransi. Karena itu, forum seperti ini harus terus diperluas agar menjadi sarana edukasi, diskusi, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Dalam paparannya, Komjen Eddy menyebut toleransi sebagai proses kesadaran kolektif yang memerlukan pengorbanan dan sikap saling menghormati. Ia juga mengaitkan toleransi dengan prinsip dalam UUD 1945 Pasal 29 yang menjamin kebebasan beragama, dan menyebut Indonesia sebagai negara yang menjadi rujukan dunia dalam pengelolaan keberagaman.

Eddy menyampaikan bahwa moderasi beragama terdiri atas tiga pilar utama: komitmen kebangsaan, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap kearifan lokal. Ia menyoroti tiga lingkungan penting dalam mencegah intoleransi: keluarga, lembaga pendidikan, dan media sosial. Untuk itu, BNPT telah membentuk Duta Damai Dunia Maya di setiap provinsi dan memperkuat kurikulum toleransi di sekolah serta pesantren.

Komjen Eddy juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang terlibat, termasuk Anggota Komisi XIII DPR Vita Ervina, Wakil Bupati Temanggung drg. Nadia Muna, Forkopimda, tokoh agama, pemuda, serta mitra deradikalisasi. "Mari kita jaga Temanggung dan Indonesia agar tetap aman, damai, dan bermartabat," katanya.

Sementara itu, Vita Ervina menyatakan dukungan penuh terhadap program BNPT dalam menangkal radikalisme. Menurutnya, Komisi XIII DPR turut mengawasi dan mendorong efektivitas program deteksi dini, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Ia mengapresiasi praktik kehidupan toleran di Temanggung, khususnya di Desa Getas, Kecamatan Kaloran, yang memiliki 33 tempat ibadah dari tiga agama sebagai simbol kuatnya kerukunan.

"Kegiatan ini bukan hanya seremoni, tapi wadah untuk membangun jejaring dan gagasan bersama guna menciptakan perdamaian," ujar Vita. Ia menilai tradisi lintas agama seperti pawai ta'aruf dan gotong royong di Temanggung menjadi contoh nyata harmoni sosial.

Wakil Bupati Temanggung, Nadia Muna, juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mendukung upaya pencegahan radikalisme. Ia menegaskan pentingnya rasa aman yang bukan hanya secara fisik, tetapi juga perlindungan menyeluruh dari berbagai ancaman.

"Temanggung harus menjadi daerah yang aman, inklusif, dan sejahtera untuk semua," tegasnya.