Megawati Rangkap Jabatan Ketum dan Sekjen PDIP, Komarudin Watubun: Ibu Punya Pertimbangan Lebih Matang

DENPASAR - Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun menilai, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri punya pertimbangan sendiri untuk merangkap jabatan sebagai sekretaris jenderal (sekjen). Pada periode sebelumnya, jabatan sekjen dipegang Hasto Kristiyanto .

"Yang pasti Ibu punya pertimbangan lebih matanglah, baik itu untuk kepentingan internal partai maupun kepentingan yang lebih besar ke depan," ujar Komarudin saat ditemui seusai Kongres ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025).

Komarudin pun mengaku belum mengetahui hingga kapan Megawati mengemban jabatan sekjen PDIP . Dia meyakini, Megawati punya pertimbangan sendiri untuk menunjuk sekjen PDIP.

Baca Juga: Struktur Lengkap DPP PDIP 2025–2030, Megawati Ketum Merangkap Sekjen

"Saya kira Ibu pasti ada punya pertimbangan, waktu di mana berkeputusan tentang itu," ucap Komarudin.

Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PDIP Ribka Tjiptaning menegaskan, keputusan Megawati untuk rangkap jabatan merupakan hak prerogatifnya. "Iya, semua kan hak prerogatif Ibu. Kalau Ibu belum umumkan ya belum, masih Ibu," ujar Ribka.

Menurutnya, Megawati punya pertimbangan tersendiri untuk memilih rangkap jabatan sebagai sekjen PDIP.

Struktur DPP PDIP periode 2025–2030 telah rampung disusun. Megawati yang menjabat Ketua Umum DPP PDIP, turut merangkap jabatan sekjen.

Struktur lengkap DPP PDIP 2025–2030

Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri

Struktur Pengurus DPP PDI Perjuangan 2025–2030

1. Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun
2. Ketua Bidang Sumber Daya: Said Abdullah
3. Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah
4. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif: Bambang Wuryanto
5. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat
6. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif: Deddy Yevri Hanteru Sitorus
7. Ketua Bidang Politik: Puan Maharani
8. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Ganjar Pranowo
9. Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM: Yasonna H. Laoly
10. Ketua Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama
11. Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno
12. Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan: Puti Guntur Soekarno
13. Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan: Abdullah Azwar Anas
14. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini
15. Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja: Darmadi Durianto
16. Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning
17. Ketua Bidang Jaminan Sosial: Charles Honoris
18. Ketua Bidang Perempuan dan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati
19. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM: Andreas Eddy Susetyo
20. Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani
21. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: MY Esti Wijayanti
22. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME: Zuhairi Misrawi
23. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Muhammad Prananda Prabowo
24. Ketua Bidang Pertanian dan Pangan: Sadarestuwati
25. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan: Rokhmin Dahuri
26. Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup: Eriko Sotarduga
27. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi: Ronny Talapessy
28. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Andreas Hugo Pareira.



Sekretariat dan Bendahara
1. Sekretaris Jenderal: Megawati Soekarnoputri
2. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal: Dolfie O.F.P.
3. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan: Utut Adianto
4. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan: Sri Rahayu
5. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi: Adian Yunus Yusak Napitupulu
6. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan: Yoseph Aryo Adhi Dharmo
7. Bendahara Umum: Olly Dondokambey
8. Wakil Bendahara Bidang Internal: Rudianto Tjen
9. Wakil Bendahara Bidang Eksternal: Yuke Yurike.