Alissa Wahid: Bangun Persatuan Nasional dengan Redam Fanatisme Kelompok

Oleh karena itu, Alissa mengatakan, perlu peran pemerintah untuk menegakkan keadilan dan menghadirkan ekosistem digital yang kondusif. Menurut Alissa, penegakkan hukum dengan berdasarkan mengikuti kehendak kelompok mayoritas demi menjaga harmoni sosial perlu dicermati secara seksama. Sebab praktik ini justru mengabaikan hak-hak setara yang dimiliki kelompok minoritas.

“Ini menjadi akar masalah dalam konflik pendirian rumah ibadah yang dialami kelompok minoritas di berbagai daerah, baik kelompok Muslim di wilayah mayoritas non-Muslim, maupun sebaliknya,” ujar Alissa.

Alissa menyerukan agar nilai Bhinneka Tunggal Ika kembali dihidupkan, tidak hanya sebagai jargon atau budaya semata, tetapi juga sebagai panduan konkret bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus main hakim sendiri, persekusi, dan ujaran kebencian.

Sejatinya, Alissa menambahkan, sebagai bangsa yang berketuhanan, tindakan persekusi tidak dapat dibenarkan, karena setiap agama mengajarkan kasih sayang dan menjadi rahmat bagi semua.

"Kita perlu mengingat kembali bahwa kita punya nilai bersama yaitu Pancasila, yang menuntun kita untuk bersikap adil, beradab, menjaga persatuan, dan bermusyawarah," tandas Alissa.