Prancis Segera Akui Palestina, SBY: Tonggak Penting Pemegang Hak Veto di PBB
Minggu, 27 Juli 2025 - 09:13 WIB
loading...
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menanggapi Presiden Prancis Emmanuel Macron yang segera mengumumkan Prancis mengakui kedaulatan Palestina sebagai sebuah negara pada September 2025. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menanggapi Presiden Prancis Emmanuel Macron yang segera mengumumkan Prancis mengakui kedaulatan Palestina sebagai sebuah negara pada September 2025. Langkah tersebut tonggak penting mengingat Prancis merupakan salah satu anggota G7 sekaligus pemegang hak veto PBB.
“Terkait pengakuan dan dukungan Prancis terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, tentu ini sebuah tonggak penting mengingat Prancis adalah negara besar di Eropa, anggota G7 dan pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB,” ujar SBY dalam cuitan di akun Twitter atau X-nya @SBYudhoyono, yang dilihat Minggu (27/7/2025).
Baca juga: Prihatin Perang Kamboja Vs Thailand, SBY Desak ASEAN Ambil Peran
Kebijakan yang diambil Prancis menambah kemungkinan jembatan upaya penyelesaian konflik di Palestina dan Israel. Two state solution adalah yang paling realistis untuk menyelesaikan permasalahan kedua negara itu
“Konsep Solusi Dua Negara (two state solution) dan bukan Solusi Satu Negara (one state solution) adalah yang paling realistis,” ucapnya.
“Terkait pengakuan dan dukungan Prancis terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, tentu ini sebuah tonggak penting mengingat Prancis adalah negara besar di Eropa, anggota G7 dan pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB,” ujar SBY dalam cuitan di akun Twitter atau X-nya @SBYudhoyono, yang dilihat Minggu (27/7/2025).
Baca juga: Prihatin Perang Kamboja Vs Thailand, SBY Desak ASEAN Ambil Peran
Kebijakan yang diambil Prancis menambah kemungkinan jembatan upaya penyelesaian konflik di Palestina dan Israel. Two state solution adalah yang paling realistis untuk menyelesaikan permasalahan kedua negara itu
“Konsep Solusi Dua Negara (two state solution) dan bukan Solusi Satu Negara (one state solution) adalah yang paling realistis,” ucapnya.
Lihat Juga :
