Menteri Bappenas dan Bupati PPU Sepakat Penajam Paser Utara Jadi Gerbang IKN
Jum'at, 25 Juli 2025 - 19:49 WIB
loading...
Bupati PPU Mudyat Noor melakukan audiensi dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudi di Kantor Bappenas. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) bersama Kementerian PPN/Bappenas sepakat menjadikan wilayah PPU sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal itu terungkap dalam audiensi antara Pemkab PPU dengan Kementerian PPN/Bappenas. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bappenas diterima langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudi didampingi Pejabat Eselon I dan II di antaranya Deputi Bidang Insfrastruktur, Penasehat Menteri, Staf Khusus Menteri, Staf Ahli Menteri dan Direktur Wilayah Barat.
Pertemuan tersebut juga menyuarakan keresahan dan tuntutan pembangunan yang adil di tengah peran krusial PPU sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN).
Bupati PPU Mudyat Noor menegaskan wilayahnya selama ini telah berkontribusi signifikan terhadap pembangunan IKN, namun belum mendapatkan perhatian sepadan.
Baca juga: Cak Imin: Jangan Terlampau Lama Membiarkan IKN Tidak Bermanfaat
“Kami bukan hanya halaman depan, kami adalah pintu masuk IKN. Tapi sampai hari ini, belum ada dampak signifikan yang kami rasakan. Infrastruktur kami tertinggal, pelayanan dasar masih kami tanggung, sementara aset kami hampir Rp1 triliun sudah diserahkan ke IKN,” ujar Mudyat Noor, Jumat (25/7/2025).
Mudyat Noor menyebut berbagai tantangan yang kini dihadapi PPU, mulai dari kemiskinan, kawasan kumuh di pesisir, hingga prevalensi stunting tertinggi di Kalimantan Timur yang mencapai angka 32% pada 2024.
Baca juga: Badan Otorita IKN Minta Tambah Anggaran Rp16,13 Triliun untuk Tahun 2026
Sebagian besar wilayah PPU masih minim fasilitas dasar dan jauh dari layak sebagai kawasan penyangga ibu kota negara. Padahal Presiden Prabowo Subianto telah resmi memasukkan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) periode 2025-2029.
Karena itulah, tujuan utama terbangunnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan lbu Kota Nusantara dan sekitarnya. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Mempercepat itu, pihaknya telah menyusun master plan yang dilengkapi dengan data dan proyeksi yang jelas.
”PPU siap menjadi bagian yang aktif dan strategis dalam mendukung IKN sebagai wajah baru Indonesia. Penetapan ini menegaskan posisi PPU sebagai mitra utama dalam pengembangan kawasan penyangga, infrastruktur konektivitas, serta dukungan sosial dan ekonomi,” katanya.
Menanggapi hal itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudi mengakui PPU menghadapi tekanan luar biasa dalam perannya sebagai daerah penyangga. Namun dia menekankan di balik tantangan, terdapat peluang besar.
Hal itu terungkap dalam audiensi antara Pemkab PPU dengan Kementerian PPN/Bappenas. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bappenas diterima langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudi didampingi Pejabat Eselon I dan II di antaranya Deputi Bidang Insfrastruktur, Penasehat Menteri, Staf Khusus Menteri, Staf Ahli Menteri dan Direktur Wilayah Barat.
Pertemuan tersebut juga menyuarakan keresahan dan tuntutan pembangunan yang adil di tengah peran krusial PPU sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN).
Bupati PPU Mudyat Noor menegaskan wilayahnya selama ini telah berkontribusi signifikan terhadap pembangunan IKN, namun belum mendapatkan perhatian sepadan.
Baca juga: Cak Imin: Jangan Terlampau Lama Membiarkan IKN Tidak Bermanfaat
“Kami bukan hanya halaman depan, kami adalah pintu masuk IKN. Tapi sampai hari ini, belum ada dampak signifikan yang kami rasakan. Infrastruktur kami tertinggal, pelayanan dasar masih kami tanggung, sementara aset kami hampir Rp1 triliun sudah diserahkan ke IKN,” ujar Mudyat Noor, Jumat (25/7/2025).
Mudyat Noor menyebut berbagai tantangan yang kini dihadapi PPU, mulai dari kemiskinan, kawasan kumuh di pesisir, hingga prevalensi stunting tertinggi di Kalimantan Timur yang mencapai angka 32% pada 2024.
Baca juga: Badan Otorita IKN Minta Tambah Anggaran Rp16,13 Triliun untuk Tahun 2026
Sebagian besar wilayah PPU masih minim fasilitas dasar dan jauh dari layak sebagai kawasan penyangga ibu kota negara. Padahal Presiden Prabowo Subianto telah resmi memasukkan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) periode 2025-2029.
Karena itulah, tujuan utama terbangunnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan lbu Kota Nusantara dan sekitarnya. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Mempercepat itu, pihaknya telah menyusun master plan yang dilengkapi dengan data dan proyeksi yang jelas.
”PPU siap menjadi bagian yang aktif dan strategis dalam mendukung IKN sebagai wajah baru Indonesia. Penetapan ini menegaskan posisi PPU sebagai mitra utama dalam pengembangan kawasan penyangga, infrastruktur konektivitas, serta dukungan sosial dan ekonomi,” katanya.
Menanggapi hal itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudi mengakui PPU menghadapi tekanan luar biasa dalam perannya sebagai daerah penyangga. Namun dia menekankan di balik tantangan, terdapat peluang besar.
(cip)
Lihat Juga :
