Pentingnya Transparansi Danantara untuk Stabilitas Ekonomi Politik
Kamis, 24 Juli 2025 - 22:34 WIB
loading...
Ketua Harian Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Fokusmaker Tantyo Gumulja. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Ketua Harian Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Fokusmaker Tantyo Gumulja menekankan pentingnya transparansi laporan keuangan Danantara untuk menciptakan ekosistem ekonomi politik yang stabil dan kondusif bagi investor. Dia mendorong Komisi VI DPR secara proaktif menggandeng Komisi XI DPR dalam mengawal penerbitan laporan keuangan Danantara.
"DPR harus membuktikan bukan sebatas dukungan normatif, tapi sebuah political will yang baik dan matang dengan menggandeng Komisi XI," ujar Tantyo, Kamis (24/7/2025).
Dia berpendapat bahwa hal ini adalah bentuk implementasi nyata dalam mendukung good governance dan "welfare-economics" yang selalu digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Urgen, Danantara Kebut Menyusun 22 Program Kerja
“Investor akan merasa lebih nyaman ketika melihat adanya konektivitas politik dan transparansi ekonomi yang stabil dan seirama, dan laporan keuangan yang didasarkan dari ide atau dorongan mitra Komisi Danantara dari Parlemen akan menjadi bagian variabel penting dari itu,” ujarnya.
Menanggapi Rapat Tertutup Danantara dengan Komisi XI dan Kementerian BUMN pada 23 Juli 2025, Tantyo menyebutnya sebagai langkah yang wajar dan bijak. Tantyo mengatakan, RKAP Danantara adalah dokumen yang sensitif.
"DPR harus membuktikan bukan sebatas dukungan normatif, tapi sebuah political will yang baik dan matang dengan menggandeng Komisi XI," ujar Tantyo, Kamis (24/7/2025).
Dia berpendapat bahwa hal ini adalah bentuk implementasi nyata dalam mendukung good governance dan "welfare-economics" yang selalu digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Urgen, Danantara Kebut Menyusun 22 Program Kerja
“Investor akan merasa lebih nyaman ketika melihat adanya konektivitas politik dan transparansi ekonomi yang stabil dan seirama, dan laporan keuangan yang didasarkan dari ide atau dorongan mitra Komisi Danantara dari Parlemen akan menjadi bagian variabel penting dari itu,” ujarnya.
Menanggapi Rapat Tertutup Danantara dengan Komisi XI dan Kementerian BUMN pada 23 Juli 2025, Tantyo menyebutnya sebagai langkah yang wajar dan bijak. Tantyo mengatakan, RKAP Danantara adalah dokumen yang sensitif.
Lihat Juga :
