Legislator PDIP Kritik Anggaran Pendidikan Tak Capai 20% Sesuai Amanat UU
Rabu, 23 Juli 2025 - 22:28 WIB
loading...
A
A
A
"Saya belum selesai Bu. Saya bacakan dulu putusan MK ya tahun 2007 itu, Undang-Undang Dasar menurut MK kalau kita masih menganggap putusan MK final dan mengikat Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi yang tidak boleh ditunda-tunda pelaksanaannya. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang diabaikan, nah kalau melihat ini Bu ini kan keadilan yang diabaikan ini namanya," ujar Dolfie.
Sri Mulyani mencoba kembali menjawab hal itu, namun Dolfie menilai waktu bicaranya belum tuntas. Dolfie berharap periode pemerintahan Prabowo Subianto anggaran 20% pendidikan dimaksimalkan.
"Boleh dijawab ya, Pak?" tanya Sri Mulyani.
"Kan saya belum selesai Bu. Nah, karena kewenangan menyusun anggaran 20% pendidikan ada di Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas itu harapan kita ke depan ini nggak seperti ini lagi Ibu Menteri, itu yang kami ingin tegaskan kembali," kata Dolfie.
"Nah oleh karena itu, ke depan 20% ini harapan kita semua memasukkan semuanya di belanja tidak ada lagi cadangan yang sengaja untuk direalisasikan, sehingga realisasi 20% anggaran pendidikan tidak pernah mencapai 20%," ujarnya.
Sri Mulyani mencoba kembali menjawab hal itu, namun Dolfie menilai waktu bicaranya belum tuntas. Dolfie berharap periode pemerintahan Prabowo Subianto anggaran 20% pendidikan dimaksimalkan.
"Boleh dijawab ya, Pak?" tanya Sri Mulyani.
"Kan saya belum selesai Bu. Nah, karena kewenangan menyusun anggaran 20% pendidikan ada di Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas itu harapan kita ke depan ini nggak seperti ini lagi Ibu Menteri, itu yang kami ingin tegaskan kembali," kata Dolfie.
"Nah oleh karena itu, ke depan 20% ini harapan kita semua memasukkan semuanya di belanja tidak ada lagi cadangan yang sengaja untuk direalisasikan, sehingga realisasi 20% anggaran pendidikan tidak pernah mencapai 20%," ujarnya.
(shf)
Lihat Juga :
