Paradoks Pembangunan IKN dan Luka Sosial 'Prostitusi'

Syaifudin

Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta (FISH UNJ)

Di balik gegap gempita pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), tumbuh bayang-bayang kelam dan ironi. Pembangunan IKN sebagai rencana pusat pemerintahan baru Indonesia yang mulai dibangun sejak masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, menjadi proyek monumental yang mengusung semangat transformasi dan modernisasi. Namun, di balik euforia pembangunan tersebut, muncul realitas sosial yang tidak dapat diabaikan.

Bukan hanya persoalan ekologis semata, tetapi maraknya tubuh-tubuh perempuan dijadikan komoditas dalam transaksi sunyi yang lahir dari ketimpangan dan potret luka sosial yang ditorehkan oleh pembangunan yang belum sepenuhnya manusiawi dan berkeadilan.

Fenomena prostitusi di IKN, tidak tercatat dalam blueprint pembangunan dan tidak masuk dalam laporan resmi perkembangan fisik bangunan, tapi keberadaannya terasa nyata dan pekat. Fenomena ini tidak berdiri sendiri, melainkan hasil dari proses sosial, ekonomi, dan budaya yang saling terkait.

Fenomena ini terus merebak seiring laju alat berat, bahan bangunan, dan kedatangan ribuan manusia dari berbagai penjuru negeri di tanah yang digadang-gadang sebagai simbol masa depan Indonesia oleh inisiatornya.

Dalam perspektif sosiologi, prostitusi dipahami bukan sekadar sebagai persoalan moral atau penyimpangan individu, tetapi sebagai fenomena sosial yang kompleks, yang dapat dianalisis melalui berbagai perspektif teoritis.

Misalnya dalam perspektif fungsionalisme, prostitusi dipandang sebagai "fungsi laten" dalam masyarakat, yaitu peran sosial tersembunyi yang membantu menjaga kestabilan sistem sosial. Meskipun dianggap menyimpang, prostitusi dianggap menyediakan “pelampiasan seksual” yang bisa mengurangi ketegangan sosial dan kekerasan seksual, serta menjaga keutuhan rumah tangga bagi sebagian orang. Namun, praktik ini juga menunjukkan bahwa ada ketidakseimbangan dalam institusi sosial seperti keluarga dan ekonomi.

Sementara dalam perspektif konflik, prostitusi dipandang sebagai hasil dari ketimpangan kelas dan eksploitasi ekonomi. Dalam sistem kapitalis, tubuh perempuan menjadi komoditas yang diperjualbelikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, terutama oleh mereka yang berada di kelas bawah. Perempuan dalam prostitusi sering kali terjebak karena kemiskinan, pendidikan rendah, atau tidak adanya akses pekerjaan layak.

Hal yang sama juga dipahami dalam perspektif feminisme, di mana prostitusi dipahami dalam kerangka dominasi patriarki dan kekerasan berbasis gender. Banyak feminis radikal menganggap prostitusi sebagai bentuk perbudakan modern dan objektifikasi tubuh perempuan.

Sedangkan dalam feminis liberal cenderung membela pilihan perempuan atas tubuhnya sendiri, dan menekankan pentingnya legalisasi untuk melindungi hak pekerja seks. Pada posisi ini ada perdebatan dalam feminism, antara yang melihat prostitusi sebagai penindasan dan yang melihatnya sebagai bentuk agensi.

Sedangkan dalam perspektif struktural-kultural, prostitusi juga bisa dilihat sebagai bagian dari subkultur tertentu yang berkembang karena kondisi struktural seperti urbanisasi, migrasi, dan lemahnya kontrol sosial. Dalam masyarakat dengan norma yang melemah, nilai-nilai pragmatis dan ekonomi dapat mendominasi perilaku, termasuk menjadikan prostitusi sebagai pekerjaan alternatif.

Terkait beberapa perspektif prostitusi di atas, pada umumnya prostitusi tidak pernah berdiri sendiri sebagai tindakan individu. Prostitusi selalu berkelindan dengan struktur ekonomi, relasi kuasa, norma sosial, sistem nilai, dan konstruksi makna dalam masyarakat. Karena itu, solusi terhadap prostitusi tidak cukup dengan pendekatan moral atau hukum semata, tetapi membutuhkan pemahaman struktural dan kebijakan sosial yang adil dan berpihak pada kelompok rentan.

Pembangunan dan Urbanisasi

Sosiolog Emile Durkheim menyebutkan bahwa perubahan sosial yang cepat dapat menyebabkan anomie, yaitu ketiadaan norma yang jelas dalam masyarakat. Dalam konteks IKN, percepatan pembangunan infrastruktur dan perpindahan masif tenaga kerja dari berbagai daerah telah menciptakan lingkungan sosial baru yang belum memiliki sistem nilai dan norma sosial yang mapan. Situasi ini menciptakan ruang sosial abu-abu di mana praktik-praktik menyimpang, seperti prostitusi, lebih mudah tumbuh.

Kedatangan ribuan pekerja laki-laki ke kawasan proyek IKN juga menciptakan pasar potensial bagi praktik prostitusi. Ketidakseimbangan demografis antara laki-laki dan perempuan dalam komunitas kerja proyek, serta keterasingan para pekerja dari kehidupan keluarga mereka, memperkuat kebutuhan akan pelarian emosional dan seksual, yang kemudian dieksploitasi oleh jaringan prostitusi terselubung.

Dalam perspektif teori konflik ala Karl Marx, prostitusi merupakan bentuk eksploitasi dalam sistem ekonomi kapitalis. Di sekitar kawasan IKN, kelompok-kelompok rentan terutama perempuan dari kelas sosial bawah atau migran ekonomi dari daerah yang tidak mendukung pekerjaan layak terdesak untuk menjadikan tubuhnya sebagai komoditas demi bertahan hidup di tengah biaya hidup yang melonjak dan kesempatan kerja formal yang terbatas. Mereka berada dalam posisi struktural yang dilemahkan oleh kemiskinan, pendidikan rendah, dan kurangnya akses terhadap pelatihan kerja.

Sementara itu, relasi kuasa antara laki-laki sebagai mayoritas konsumen dan perempuan sebagai penyedia jasa seksual menunjukkan adanya ketimpangan gender yang turut memperkuat fenomena prostitusi. Dalam hal ini, prostitusi bukanlah pilihan bebas, melainkan hasil dari struktur sosial-ekonomi yang timpang.

Kontrol Sosial yang Lemah di Wilayah Transisi

Dalam kerangka teori interaksionisme simbolik, prostitusi bisa dipahami melalui proses pelabelan (labeling) dan konstruksi sosial makna. Masyarakat baru yang terbentuk di sekitar IKN masih berada dalam fase transisi nilai. Ketika sistem kontrol sosial, baik formal (hukum dan aparat) maupun informal (norma dan komunitas), belum mapan, maka nilai-nilai sosial mengalami ambiguitas. Praktik prostitusi dapat dilihat sebagai “norma baru” yang tidak secara eksplisit ditolak oleh komunitas karena dianggap sebagai sesuatu yang “sudah biasa” dalam wilayah proyek besar.

Ketidakhadiran lembaga keagamaan, pendidikan, dan keluarga yang berfungsi sebagai agen sosialisasi nilai moral turut memperlemah resistensi sosial terhadap praktik prostitusi. Dalam masyarakat transisi seperti ini, pragmatisme ekonomi sering kali lebih dominan daripada nilai-nilai idealisme sosial.

Tantangan Sosial dalam Pembangunan IKN

Fenomena prostitusi di kawasan pembangunan IKN bukan sekadar permasalahan moral atau penyimpangan individu, melainkan cerminan dari proses struktural yang kompleks, dari urbanisasi yang cepat, ketimpangan ekonomi, relasi kuasa yang timpang, dan lemahnya kontrol sosial dalam masyarakat baru. Untuk menjawab tantangan ini, pendekatan sosiologis sangat penting dalam perumusan kebijakan pembangunan yang berkeadilan sosial.

Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pembangunan manusia dan institusi sosial. Diperlukan integrasi antara pendekatan ekonomi, budaya, dan sosial untuk menciptakan lingkungan yang sehat, berdaya, dan beretika di IKN. Hal ini agar pembangunan tidak melahirkan bayang-bayang gelap di balik kemegahannya.

Maka itu pemerintah, masyarakat, dan institusi sosial harus membuka mata, bahwa prostitusi di IKN bukan masalah terselubung yang bisa disapu ke bawah karpet kebijakan. Ia nyata, ia hidup, dan ia butuh solusi yang tidak hanya menindak tetapi memulihkan. Butuh pendekatan yang menyentuh akar, dari persoalan pendidikan, pemberdayaan, dan proteksi sosial yang kuat bagi perempuan, anak-anak, dan mereka yang hidup dalam bayang-bayang kerentanan sosial.

IKN boleh berdiri megah, tetapi sejarah akan mencatat bukan hanya pencakar langitnya, melainkan juga bagaimana bangsa ini memperlakukan manusia dalam proses membangunnya. Sebab kota masa depan sejati bukan hanya yang maju secara fisik, tapi yang menjunjung tinggi martabat setiap jiwa yang tinggal di dalamnya dengan suasana keadilan dan kesejahteraan sosialnya.