Hikmahbudhi Minta Dirjen Bimas Buddha Lakukan Reformasi Birokrasi
Minggu, 13 Juli 2025 - 16:55 WIB
loading...
Hikmahbudhi meminta Ditjen Bimas Buddha melakukan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) meminta Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha (Dirjen Bimas Buddha) melakukan pembenahan, reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan.
Hal itu dbahas dalam dialog terbuka yang diselenggarakan Hikmahbudhi. Dalam dialog tersebut, Hikmahbudhi memberikan beberapa poin untuk perbaikan di Dirjen Bimas Buddha. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pendidikan agama Buddha di Indonesia.
Ketua Umum PP Hikmahbudhi Candra Aditya Nugraha, menyampaikan ucapan terima kasih atas sikap kesatria Dirjen Bimas Buddha yang berani hadir di tengah-tengah kegiatan. Hikmahbudhi sebagai mitra kritis dan sebagai cek and balance harus mengambil peran aktif atas kebijakan-kebijakan yang dibuat.
Baca juga: Hikmahbudhi Serukan Semua Pihak Jaga Kelestarian Candi Borobudur
"Mahasiswa hadir sebagai agen of control dan agen of change harus menjadi tonggak perbaikan pelayanan umat serta menjadi garda terdepan dalam mengontrol kebijakan," ungkap Candra, Minggu (13/7/2025).
Kabid Kajian Strategis PP Hikmahbudi Dahnan menyebutkan beberapa poin evaluasi kepada Dirjen Bimas Buddha untuk melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi kerja. Indeks reformasi birokrasi Dirjen Bimas Buddha masih perlu terus perbaikan pada aspek manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, dan penataan organisasi.
Baca juga: Transformasi Hikmahbudhi dalam Perlindungan Data dan Digitalisasi
"Pada poin ini juga menyebutkan Pemisahan Direktur Pendidikan dan Urusan memiliki urgensi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama Buddha di Indonesia," tandas Dahnan.
Namun, evaluasi bahkan reformasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan efektivitas program-program pendidikan dan urusan yang dijalankan. Lebih lanjut, kata Dahnan juga menyoroti terkait efektivitas pemanfaatan sekolah Dhammasekkha yang merupakan salah satu program prioritas Dirjen Bimas Buddha untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Buddha.
"Evaluasi efektivitas pemanfaatan sekolah ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Serta tidak hanya megah dalam bangunan fisik tetapi harus diimbangi dengan kualitas SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam bidangnya," ungkapnya.
Dahnan juga menambahkan poin terkait pelestarian situs candi. Menurut Dahnan, Dirjen Bimas Buddha juga memiliki tanggung jawab dalam pelestarian situs Candi Buddha di Indonesia. Evaluasi harus dilakukan untuk memastikan bahwa upaya pelestarian situs candi ini berjalan efektif dan berkelanjutan.
"Keterlibatan Dirjen Bimas Buddha dalam menjaga lingkungan dan kesakralan candi ini sangat dibutuhkan, agar candi tidak hanya digunakan untuk seremoni keagamaan yang nihil akan manfaat bagi umat serta Dirjen Bimas Buddha harus berupaya mendorong agar umat Buddha bisa beribadah di candi tanpa membayar seperti wisatawan pada umumnya," kata Dahnan.
Terakhir terkait anggaran di Dirjen Bimas Buddha yang merupakan aspek penting dalam pengelolaan kelembagaan, Dirjen Bimas Buddha perlu memastikan alokasi anggaran yang dikelola transparan dan akuntabel serta tepat sasaran. "Terlebih juga Hikmahbudhi mendorong agar Ditjend Bimas Buddha bisa melakukan peningkatan jumlah anggaran yang ada," ucapnya.
Dirjen Bimas Buddha Supriyadi yang hadir dalam diskusi tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Hikmahbudhi yang telah menyelenggarakan kegiatan diskusi tersebut. “Hal semacam ini sangat bagus untuk perbaikan serta memberikan masuk, kritikan, rekomendasi yang bermanfaat untuk umat," kata Supriyadia.
Hal itu dbahas dalam dialog terbuka yang diselenggarakan Hikmahbudhi. Dalam dialog tersebut, Hikmahbudhi memberikan beberapa poin untuk perbaikan di Dirjen Bimas Buddha. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pendidikan agama Buddha di Indonesia.
Ketua Umum PP Hikmahbudhi Candra Aditya Nugraha, menyampaikan ucapan terima kasih atas sikap kesatria Dirjen Bimas Buddha yang berani hadir di tengah-tengah kegiatan. Hikmahbudhi sebagai mitra kritis dan sebagai cek and balance harus mengambil peran aktif atas kebijakan-kebijakan yang dibuat.
Baca juga: Hikmahbudhi Serukan Semua Pihak Jaga Kelestarian Candi Borobudur
"Mahasiswa hadir sebagai agen of control dan agen of change harus menjadi tonggak perbaikan pelayanan umat serta menjadi garda terdepan dalam mengontrol kebijakan," ungkap Candra, Minggu (13/7/2025).
Kabid Kajian Strategis PP Hikmahbudi Dahnan menyebutkan beberapa poin evaluasi kepada Dirjen Bimas Buddha untuk melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi kerja. Indeks reformasi birokrasi Dirjen Bimas Buddha masih perlu terus perbaikan pada aspek manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, dan penataan organisasi.
Baca juga: Transformasi Hikmahbudhi dalam Perlindungan Data dan Digitalisasi
"Pada poin ini juga menyebutkan Pemisahan Direktur Pendidikan dan Urusan memiliki urgensi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama Buddha di Indonesia," tandas Dahnan.
Namun, evaluasi bahkan reformasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan efektivitas program-program pendidikan dan urusan yang dijalankan. Lebih lanjut, kata Dahnan juga menyoroti terkait efektivitas pemanfaatan sekolah Dhammasekkha yang merupakan salah satu program prioritas Dirjen Bimas Buddha untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Buddha.
"Evaluasi efektivitas pemanfaatan sekolah ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Serta tidak hanya megah dalam bangunan fisik tetapi harus diimbangi dengan kualitas SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam bidangnya," ungkapnya.
Dahnan juga menambahkan poin terkait pelestarian situs candi. Menurut Dahnan, Dirjen Bimas Buddha juga memiliki tanggung jawab dalam pelestarian situs Candi Buddha di Indonesia. Evaluasi harus dilakukan untuk memastikan bahwa upaya pelestarian situs candi ini berjalan efektif dan berkelanjutan.
"Keterlibatan Dirjen Bimas Buddha dalam menjaga lingkungan dan kesakralan candi ini sangat dibutuhkan, agar candi tidak hanya digunakan untuk seremoni keagamaan yang nihil akan manfaat bagi umat serta Dirjen Bimas Buddha harus berupaya mendorong agar umat Buddha bisa beribadah di candi tanpa membayar seperti wisatawan pada umumnya," kata Dahnan.
Terakhir terkait anggaran di Dirjen Bimas Buddha yang merupakan aspek penting dalam pengelolaan kelembagaan, Dirjen Bimas Buddha perlu memastikan alokasi anggaran yang dikelola transparan dan akuntabel serta tepat sasaran. "Terlebih juga Hikmahbudhi mendorong agar Ditjend Bimas Buddha bisa melakukan peningkatan jumlah anggaran yang ada," ucapnya.
Dirjen Bimas Buddha Supriyadi yang hadir dalam diskusi tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Hikmahbudhi yang telah menyelenggarakan kegiatan diskusi tersebut. “Hal semacam ini sangat bagus untuk perbaikan serta memberikan masuk, kritikan, rekomendasi yang bermanfaat untuk umat," kata Supriyadia.
(cip)
Lihat Juga :
