Ibas: Koperasi Merah Putih Harus Berkualitas dan Transparan
Kamis, 10 Juli 2025 - 14:18 WIB
loading...
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY/Ibas) dalam acara Diskusi Kebangsaan Koperasi Hebat, Indonesia Kuat dihadiri oleh para pemerhati dan pegiat koperasi dari berbagai daerah di Gedung MPR RI, Rabu (9/7/2025). Foto/Is
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY/Ibas) menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar nostalgia atau formalitas, melainkan strategi kebangsaan untuk wujudkan keadilan ekonomi yang berkelanjutan. Dia berharap Program Nasional Koperasi Merah Putih bukan hanya label, tapi benar-benar berkualitas, sesuai tujuan besar bangsa, dengan tata kelola yang transparan.
Koperasi di tengah ketidakpastian global dan gejolak geopolitik harus menjadi bagian dari strategi geostrategi Indonesia. Hal itu disampaikan Ibas dalam acara Diskusi Kebangsaan “Koperasi Hebat, Indonesia Kuat” dihadiri oleh para pemerhati dan pegiat koperasi dari berbagai daerah di Gedung MPR RI, Rabu (9/7/2025).
“Hari ini, kita tidak berkumpul untuk nostalgia, kita berkumpul untuk menyambut semangat karena kami percaya dan ingin saudara semua juga percaya bahwa: kalau koperasi hebat, maka Indonesia pasti kuat!,” ungkap Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR ini.
![Ibas: Koperasi Merah Putih Harus Berkualitas dan Transparan]()
Baca juga: Presiden Prabowo Luncurkan 3 Program Jelang HUT ke-80 RI, Apa Saja?
Dia menekankan bahwa koperasi adalah jalan khas Indonesia dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. “Mengapa koperasi adalah jalan Indonesia? Koperasi bukan gagasan impor, koperasi itu lahir dari rahim sejarah bangsa ini,” kata EBY.
“Bung Hatta menyebut koperasi sebagai jalan tengah antara kapitalisme yang menindas dan sosialisme yang menafikkan hak miliki,” sambungnya.
Dia berpendapat bahwa semangat koperasi sejalan dengan nilai Pancasila, namun ia juga secara jujur mengakui koperasi di Indonesia belum sepenuhnya menjadi kekuatan ekonomi utama. “Tapi mari kita jujur, koperasi Indonesia hari ini belum sepenuhnya menjadi kekuatan ekonomi utama. Di banyak tempat, koperasi hanya formalitas. Di atas kertas ada, di lapangan tak terasa. Bukan karena rakyat tidak sanggup, tapi bisa jadi negara belum betul-betul berpihak,” ungkapnya.
Baca juga: 80 Ribu Koperasi Merah Putih Bakal Dibentuk, Induk KUD: Jangan Matikan Kami
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur (Jatim) VII ini kemudian menyoroti bahwa permasalahan mendasar koperasi bukan sekadar soal digitalisasi, melainkan fundamental kelembagaan. “Mengapa demikian? Masalah mendasar bukan digitalisasi, tapi fundamentalisasi. Hari ini sering kita dengar: koperasi belum berkembang karena belum digital. Padahal bukan itu akar masalahnya, masalah mendasarnya adalah belum ada penguatan kelembagaan,” ujarnya.
“Memang, digitalisasi penting. Tapi hal tersebut hanya alat, sehingga tanpa kepemimpinan yang kompeten; struktur organisasi yang sehat; tata kelola yang transparan; dan payung hukum yang melindungi anggota, maka digitalisasi bisa jadi hanya mempercepat kegagalan,” jelasnya.
Ibas menyoroti program nasional ‘Koperasi Merah Putih’ yang tengah dicanangkan pemerintah. Menurutnya, inisiatif menciptakan 80.000 koperasi baru harus dibarengi dengan kualitas, bukan sekadar kuantitas. “Koperasi Merah Putih yang hari ini dicanangkan oleh pemerintahan yang kami dukung. 80 ribu Koperasi Merah Putih itu bukan hanya label, tapi kita ingin benar-benar berkualitas, sesuai dengan tujuan besar bangsa ini,” tegasnya.
Ibas menekankan bahwa semakin banyak koperasi berdiri, semakin penting pengawasan terhadap kemampuan sumber daya manusia dan sistem manajemen di dalamnya. “Tata kelola yang transparan, karena semakin banyak kita mendirikan koperasi semakin banyak manajemen yang ada di setiap wilayah yang beragam kemampuan dan peningkatan manusianya," imbuhnya.
"Kita juga harus teliti dan awasi lebih dekat. Kemudian, bisa jadi payung hukumnya belum cukup berkenaan atau menguatkan, melindungi anggota-anggotanya,” tambahnya.
Wakil Ketua Dewan Penasihat Kadin ini membawa diskusi dengan perspektif lebih luas, melihat koperasi dalam konstelasi global. Bagaimana dari sudut geopolitik, geoekonomi dan geostrategi. “Di mana, dunia sedang bergolak, perang Ukraina hingga Gaza. Krisis pangan dan energi, perang tarif dan ketimpangan rantai pasok global. Semua itu menguji kemandirian bangsa,” ucapnya.
Oleh karenanya, menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini, Indonesia harus mandiri secara ekonomi. “Dan jawaban atas itu bukan hanya industrialisasi tapi demokratisasi ekonomi melalui koperasi.”
“Koperasi adalah bagian dari strategi geostrategi Indonesia, karena koperasi menumbuhkan produksi dari bawah, memastikan pemerataan aset, dan membangun daya tahan masyarakat di tengah ketidakpastian global,” jelasnya.
EBY juga mengajak Indonesia belajar lebih banyak dari keberhasilan koperasi global. “Belajar dari koperasi dunia, kita tidak sendiri. Koperasi di dunia telah membuktikan bahwa mereka bisa jadi kekuatan raksasa.”
“Misal: Mondragon di Spanyol, menjadi konglomerasi industri berbasis koperasi. Fonterra di Selandia Baru, menguasai 30% ekspor susu dunia. Zen-noh di Jepang, koperasi pertanian yang merajai distribusi pangan,” jelas Ibas secara detail.
Menurutnya, kesuksesan negara-negara tersebut tidaklah instan, tapi mereka mampu menjalankan tata kelola secara profesional dan didukung penuh oleh negara maupun rakyat. “Pertanyaannya, mengapa mereka bisa? Ya, karena mereka membangun skala ekonomi, menjalankan tata kelola profesional, di dukung penuh oleh negaranya, dan tak pernah kehilangan jati diri sebagai gerakan rakyat,” kata dia.
Oleh karena itu, Ibas menggarisbawahi perlunya langkah besar dan terukur agar koperasi Indonesia bisa berkibar di kancah global. “Perlu strategi menuju 10 koperasi Indonesia di top 100 dunia. Hari ini, koperasi Indonesia belum masuk 100 besar dunia, tapi itu bukan takdir, itu hanya soal niat dan strategi,” ungkap Ibas.
Di akhir sambutannya, EBY kembali menegaskan bahwa koperasi bukanlah slogan tapi strategi kebangsaan. “Koperasi adalah jalan menuju keadilan ekonomi. Koperasi bukan masa lalu, koperasi adalah masa depan yang setara. Yang kita yakini bukan hanya slogan tapi strategi kebangsaan kita,” pungkasnya.
Salah satu peserta, Ihsan Firdaus, Founder dan CEO Smartcoop menyampaikan aspirasinya. “Yang paling penting rebranding koperasi, datang dari para tokoh bangsa ini termasuk Mas Ibas mewakili tokoh muda. Digitalisasi memang sebuah keharusan, namun penting juga untuk membangun kolaborasi antar daerah dan pemerintah, juga adanya duta koperasi. Kami juga berharap adanya sarjana koperasi dan dibangunnya SMK Koperasi,” kata dia.
Acara ini diikuti oleh beberapa peserta di antaranya, Muhammad Lingga Ketua Umum Koperasi Digital Propertree; Yosi Afianto Chief Executive Officer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Inklusi Keuangan Rakyat (IKR); Frans Meroga Ketua Koperasi Simpan Pinjam Nasari; Adi Sumunar Ketua Umum Asosiasi Pendamping Koperasi Modern (APIKOM).
Hadir juga Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR sekaligus Anggota Komisi XI DPR Marwan Cik Asan dan Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat Faujia Helga.
Koperasi di tengah ketidakpastian global dan gejolak geopolitik harus menjadi bagian dari strategi geostrategi Indonesia. Hal itu disampaikan Ibas dalam acara Diskusi Kebangsaan “Koperasi Hebat, Indonesia Kuat” dihadiri oleh para pemerhati dan pegiat koperasi dari berbagai daerah di Gedung MPR RI, Rabu (9/7/2025).
“Hari ini, kita tidak berkumpul untuk nostalgia, kita berkumpul untuk menyambut semangat karena kami percaya dan ingin saudara semua juga percaya bahwa: kalau koperasi hebat, maka Indonesia pasti kuat!,” ungkap Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR ini.

Baca juga: Presiden Prabowo Luncurkan 3 Program Jelang HUT ke-80 RI, Apa Saja?
Dia menekankan bahwa koperasi adalah jalan khas Indonesia dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. “Mengapa koperasi adalah jalan Indonesia? Koperasi bukan gagasan impor, koperasi itu lahir dari rahim sejarah bangsa ini,” kata EBY.
“Bung Hatta menyebut koperasi sebagai jalan tengah antara kapitalisme yang menindas dan sosialisme yang menafikkan hak miliki,” sambungnya.
Dia berpendapat bahwa semangat koperasi sejalan dengan nilai Pancasila, namun ia juga secara jujur mengakui koperasi di Indonesia belum sepenuhnya menjadi kekuatan ekonomi utama. “Tapi mari kita jujur, koperasi Indonesia hari ini belum sepenuhnya menjadi kekuatan ekonomi utama. Di banyak tempat, koperasi hanya formalitas. Di atas kertas ada, di lapangan tak terasa. Bukan karena rakyat tidak sanggup, tapi bisa jadi negara belum betul-betul berpihak,” ungkapnya.
Baca juga: 80 Ribu Koperasi Merah Putih Bakal Dibentuk, Induk KUD: Jangan Matikan Kami
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur (Jatim) VII ini kemudian menyoroti bahwa permasalahan mendasar koperasi bukan sekadar soal digitalisasi, melainkan fundamental kelembagaan. “Mengapa demikian? Masalah mendasar bukan digitalisasi, tapi fundamentalisasi. Hari ini sering kita dengar: koperasi belum berkembang karena belum digital. Padahal bukan itu akar masalahnya, masalah mendasarnya adalah belum ada penguatan kelembagaan,” ujarnya.
“Memang, digitalisasi penting. Tapi hal tersebut hanya alat, sehingga tanpa kepemimpinan yang kompeten; struktur organisasi yang sehat; tata kelola yang transparan; dan payung hukum yang melindungi anggota, maka digitalisasi bisa jadi hanya mempercepat kegagalan,” jelasnya.
Ibas menyoroti program nasional ‘Koperasi Merah Putih’ yang tengah dicanangkan pemerintah. Menurutnya, inisiatif menciptakan 80.000 koperasi baru harus dibarengi dengan kualitas, bukan sekadar kuantitas. “Koperasi Merah Putih yang hari ini dicanangkan oleh pemerintahan yang kami dukung. 80 ribu Koperasi Merah Putih itu bukan hanya label, tapi kita ingin benar-benar berkualitas, sesuai dengan tujuan besar bangsa ini,” tegasnya.
Ibas menekankan bahwa semakin banyak koperasi berdiri, semakin penting pengawasan terhadap kemampuan sumber daya manusia dan sistem manajemen di dalamnya. “Tata kelola yang transparan, karena semakin banyak kita mendirikan koperasi semakin banyak manajemen yang ada di setiap wilayah yang beragam kemampuan dan peningkatan manusianya," imbuhnya.
"Kita juga harus teliti dan awasi lebih dekat. Kemudian, bisa jadi payung hukumnya belum cukup berkenaan atau menguatkan, melindungi anggota-anggotanya,” tambahnya.
Wakil Ketua Dewan Penasihat Kadin ini membawa diskusi dengan perspektif lebih luas, melihat koperasi dalam konstelasi global. Bagaimana dari sudut geopolitik, geoekonomi dan geostrategi. “Di mana, dunia sedang bergolak, perang Ukraina hingga Gaza. Krisis pangan dan energi, perang tarif dan ketimpangan rantai pasok global. Semua itu menguji kemandirian bangsa,” ucapnya.
Oleh karenanya, menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini, Indonesia harus mandiri secara ekonomi. “Dan jawaban atas itu bukan hanya industrialisasi tapi demokratisasi ekonomi melalui koperasi.”
“Koperasi adalah bagian dari strategi geostrategi Indonesia, karena koperasi menumbuhkan produksi dari bawah, memastikan pemerataan aset, dan membangun daya tahan masyarakat di tengah ketidakpastian global,” jelasnya.
EBY juga mengajak Indonesia belajar lebih banyak dari keberhasilan koperasi global. “Belajar dari koperasi dunia, kita tidak sendiri. Koperasi di dunia telah membuktikan bahwa mereka bisa jadi kekuatan raksasa.”
“Misal: Mondragon di Spanyol, menjadi konglomerasi industri berbasis koperasi. Fonterra di Selandia Baru, menguasai 30% ekspor susu dunia. Zen-noh di Jepang, koperasi pertanian yang merajai distribusi pangan,” jelas Ibas secara detail.
Menurutnya, kesuksesan negara-negara tersebut tidaklah instan, tapi mereka mampu menjalankan tata kelola secara profesional dan didukung penuh oleh negara maupun rakyat. “Pertanyaannya, mengapa mereka bisa? Ya, karena mereka membangun skala ekonomi, menjalankan tata kelola profesional, di dukung penuh oleh negaranya, dan tak pernah kehilangan jati diri sebagai gerakan rakyat,” kata dia.
Oleh karena itu, Ibas menggarisbawahi perlunya langkah besar dan terukur agar koperasi Indonesia bisa berkibar di kancah global. “Perlu strategi menuju 10 koperasi Indonesia di top 100 dunia. Hari ini, koperasi Indonesia belum masuk 100 besar dunia, tapi itu bukan takdir, itu hanya soal niat dan strategi,” ungkap Ibas.
Di akhir sambutannya, EBY kembali menegaskan bahwa koperasi bukanlah slogan tapi strategi kebangsaan. “Koperasi adalah jalan menuju keadilan ekonomi. Koperasi bukan masa lalu, koperasi adalah masa depan yang setara. Yang kita yakini bukan hanya slogan tapi strategi kebangsaan kita,” pungkasnya.
Salah satu peserta, Ihsan Firdaus, Founder dan CEO Smartcoop menyampaikan aspirasinya. “Yang paling penting rebranding koperasi, datang dari para tokoh bangsa ini termasuk Mas Ibas mewakili tokoh muda. Digitalisasi memang sebuah keharusan, namun penting juga untuk membangun kolaborasi antar daerah dan pemerintah, juga adanya duta koperasi. Kami juga berharap adanya sarjana koperasi dan dibangunnya SMK Koperasi,” kata dia.
Acara ini diikuti oleh beberapa peserta di antaranya, Muhammad Lingga Ketua Umum Koperasi Digital Propertree; Yosi Afianto Chief Executive Officer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Inklusi Keuangan Rakyat (IKR); Frans Meroga Ketua Koperasi Simpan Pinjam Nasari; Adi Sumunar Ketua Umum Asosiasi Pendamping Koperasi Modern (APIKOM).
Hadir juga Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR sekaligus Anggota Komisi XI DPR Marwan Cik Asan dan Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat Faujia Helga.
(rca)
Lihat Juga :