Ibas: Koperasi Merah Putih Harus Berkualitas dan Transparan
Kamis, 10 Juli 2025 - 14:18 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: 80 Ribu Koperasi Merah Putih Bakal Dibentuk, Induk KUD: Jangan Matikan Kami
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur (Jatim) VII ini kemudian menyoroti bahwa permasalahan mendasar koperasi bukan sekadar soal digitalisasi, melainkan fundamental kelembagaan. “Mengapa demikian? Masalah mendasar bukan digitalisasi, tapi fundamentalisasi. Hari ini sering kita dengar: koperasi belum berkembang karena belum digital. Padahal bukan itu akar masalahnya, masalah mendasarnya adalah belum ada penguatan kelembagaan,” ujarnya.
“Memang, digitalisasi penting. Tapi hal tersebut hanya alat, sehingga tanpa kepemimpinan yang kompeten; struktur organisasi yang sehat; tata kelola yang transparan; dan payung hukum yang melindungi anggota, maka digitalisasi bisa jadi hanya mempercepat kegagalan,” jelasnya.
Ibas menyoroti program nasional ‘Koperasi Merah Putih’ yang tengah dicanangkan pemerintah. Menurutnya, inisiatif menciptakan 80.000 koperasi baru harus dibarengi dengan kualitas, bukan sekadar kuantitas. “Koperasi Merah Putih yang hari ini dicanangkan oleh pemerintahan yang kami dukung. 80 ribu Koperasi Merah Putih itu bukan hanya label, tapi kita ingin benar-benar berkualitas, sesuai dengan tujuan besar bangsa ini,” tegasnya.
Ibas menekankan bahwa semakin banyak koperasi berdiri, semakin penting pengawasan terhadap kemampuan sumber daya manusia dan sistem manajemen di dalamnya. “Tata kelola yang transparan, karena semakin banyak kita mendirikan koperasi semakin banyak manajemen yang ada di setiap wilayah yang beragam kemampuan dan peningkatan manusianya," imbuhnya.
"Kita juga harus teliti dan awasi lebih dekat. Kemudian, bisa jadi payung hukumnya belum cukup berkenaan atau menguatkan, melindungi anggota-anggotanya,” tambahnya.
Wakil Ketua Dewan Penasihat Kadin ini membawa diskusi dengan perspektif lebih luas, melihat koperasi dalam konstelasi global. Bagaimana dari sudut geopolitik, geoekonomi dan geostrategi. “Di mana, dunia sedang bergolak, perang Ukraina hingga Gaza. Krisis pangan dan energi, perang tarif dan ketimpangan rantai pasok global. Semua itu menguji kemandirian bangsa,” ucapnya.
Oleh karenanya, menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini, Indonesia harus mandiri secara ekonomi. “Dan jawaban atas itu bukan hanya industrialisasi tapi demokratisasi ekonomi melalui koperasi.”
“Koperasi adalah bagian dari strategi geostrategi Indonesia, karena koperasi menumbuhkan produksi dari bawah, memastikan pemerataan aset, dan membangun daya tahan masyarakat di tengah ketidakpastian global,” jelasnya.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur (Jatim) VII ini kemudian menyoroti bahwa permasalahan mendasar koperasi bukan sekadar soal digitalisasi, melainkan fundamental kelembagaan. “Mengapa demikian? Masalah mendasar bukan digitalisasi, tapi fundamentalisasi. Hari ini sering kita dengar: koperasi belum berkembang karena belum digital. Padahal bukan itu akar masalahnya, masalah mendasarnya adalah belum ada penguatan kelembagaan,” ujarnya.
“Memang, digitalisasi penting. Tapi hal tersebut hanya alat, sehingga tanpa kepemimpinan yang kompeten; struktur organisasi yang sehat; tata kelola yang transparan; dan payung hukum yang melindungi anggota, maka digitalisasi bisa jadi hanya mempercepat kegagalan,” jelasnya.
Ibas menyoroti program nasional ‘Koperasi Merah Putih’ yang tengah dicanangkan pemerintah. Menurutnya, inisiatif menciptakan 80.000 koperasi baru harus dibarengi dengan kualitas, bukan sekadar kuantitas. “Koperasi Merah Putih yang hari ini dicanangkan oleh pemerintahan yang kami dukung. 80 ribu Koperasi Merah Putih itu bukan hanya label, tapi kita ingin benar-benar berkualitas, sesuai dengan tujuan besar bangsa ini,” tegasnya.
Ibas menekankan bahwa semakin banyak koperasi berdiri, semakin penting pengawasan terhadap kemampuan sumber daya manusia dan sistem manajemen di dalamnya. “Tata kelola yang transparan, karena semakin banyak kita mendirikan koperasi semakin banyak manajemen yang ada di setiap wilayah yang beragam kemampuan dan peningkatan manusianya," imbuhnya.
"Kita juga harus teliti dan awasi lebih dekat. Kemudian, bisa jadi payung hukumnya belum cukup berkenaan atau menguatkan, melindungi anggota-anggotanya,” tambahnya.
Wakil Ketua Dewan Penasihat Kadin ini membawa diskusi dengan perspektif lebih luas, melihat koperasi dalam konstelasi global. Bagaimana dari sudut geopolitik, geoekonomi dan geostrategi. “Di mana, dunia sedang bergolak, perang Ukraina hingga Gaza. Krisis pangan dan energi, perang tarif dan ketimpangan rantai pasok global. Semua itu menguji kemandirian bangsa,” ucapnya.
Oleh karenanya, menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini, Indonesia harus mandiri secara ekonomi. “Dan jawaban atas itu bukan hanya industrialisasi tapi demokratisasi ekonomi melalui koperasi.”
“Koperasi adalah bagian dari strategi geostrategi Indonesia, karena koperasi menumbuhkan produksi dari bawah, memastikan pemerataan aset, dan membangun daya tahan masyarakat di tengah ketidakpastian global,” jelasnya.
Lihat Juga :
