Anggota DPR Persoalkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan Tak Masuk Sasaran Pembangunan
Selasa, 08 Juli 2025 - 09:48 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Dolfie OFP terkejut mengetahui fakta bahwa nilai tukar nelayan dan nilai tukar petani tidak lagi ada dalam indikator sasaran pembangunan. Foto: Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Dolfie OFP terkejut mengetahui fakta bahwa nilai tukar nelayan dan nilai tukar petani tidak lagi ada dalam indikator sasaran pembangunan. Hal tersebut disampaikan Dolfie dalam rapat antara Komisi XI DPR dengan Kementerian Keuangan, Kamis (3/7/2025).
"Saya baca di buku KEM-PPKF, sasaran pembangunan sudah tidak lagi memasukkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan sebagai indikator," ujarnya.
Baca juga: Pemerintah Diminta Terus Tingkatkan Kesejahteraan Petani
Dia mempertanyakan apakah memang target tersebut sudah tidak lagi menjadi indikator penting bagi pemerintah sebagai sasaran pembangunan. "Apakah ada indikator baru untuk menggantikan ini atau pemerintah sudah tidak lagi menganggap indikator petani dan indikator nelayan ini penting," katanya.
Menjawab hal tersebut, Menkeu Sri Mulyani meminta maaf karena nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan luput tidak dimasukkan ke dalam KEM-PPKF. "Pak Dolfie, saya meminta maaf kalau NTP dan NTN tidak ada di dalam dokumen. Tapi, 2 hal tersebut masih dalam indikator yang kita monitor," ujar Sri Mulyani.
Patut diketahui, Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib), yang dinyatakan dalam persen. NTP digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani, khususnya kemampuan daya beli petani di perdesaan.
Sementara, Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan (misalnya, harga jual hasil tangkapan) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (misalnya, harga barang kebutuhan sehari-hari dan biaya produksi).
NTN mengukur kemampuan nelayan dalam menukarkan hasil tangkapannya dengan barang dan jasa yang mereka butuhkan baik konsumsi maupun produksi.
"Saya baca di buku KEM-PPKF, sasaran pembangunan sudah tidak lagi memasukkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan sebagai indikator," ujarnya.
Baca juga: Pemerintah Diminta Terus Tingkatkan Kesejahteraan Petani
Dia mempertanyakan apakah memang target tersebut sudah tidak lagi menjadi indikator penting bagi pemerintah sebagai sasaran pembangunan. "Apakah ada indikator baru untuk menggantikan ini atau pemerintah sudah tidak lagi menganggap indikator petani dan indikator nelayan ini penting," katanya.
Menjawab hal tersebut, Menkeu Sri Mulyani meminta maaf karena nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan luput tidak dimasukkan ke dalam KEM-PPKF. "Pak Dolfie, saya meminta maaf kalau NTP dan NTN tidak ada di dalam dokumen. Tapi, 2 hal tersebut masih dalam indikator yang kita monitor," ujar Sri Mulyani.
Patut diketahui, Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib), yang dinyatakan dalam persen. NTP digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani, khususnya kemampuan daya beli petani di perdesaan.
Sementara, Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan (misalnya, harga jual hasil tangkapan) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (misalnya, harga barang kebutuhan sehari-hari dan biaya produksi).
NTN mengukur kemampuan nelayan dalam menukarkan hasil tangkapannya dengan barang dan jasa yang mereka butuhkan baik konsumsi maupun produksi.
(jon)
Lihat Juga :
