Pinsar Apresiasi Pemerintah Gairahkan Usaha Peternak UMKM
Minggu, 06 Juli 2025 - 14:02 WIB
loading...
Ketua Umum DPP Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Indonesia Singgih Januratmoko. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Tekad Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan kedaulatan pangan berdampak positif bagi peternak UMKM. Menurut Ketua Umum DPP Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Indonesia Singgih Januratmoko, penguatan terhadap peternak UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi di tingkat masyarakat paling bawah.
Singgih mengapresiasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) dalam membangun kolaborasi erat bersama Pinsar. Kolaborasi ini, menurut Singgih, menjadi ujung tombak pengawasan langsung di lapangan untuk menjaga keseimbangan ekosistem sektor perunggasan nasional.
Dukungan pemerintah juga dirasakan dengan aktifnya Satgas Pangan Polri dan seluruh jajarannya. “Mereka juga menjadi kekuatan penting dalam menjaga ekosistem sektor perunggasan nasional, khususnya di subsektor perunggasan pedaging (broiler)," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini dalam keterangannya dikutip, Minggu (6/7/2025).
Baca juga: Indonesia Peringkat 7 Negara dengan Makanan Terenak di Dunia, Kalahkan Jepang hingga India
Singgih mengungkapkan, dalam rapat koordinasi yang diikuti Pinsar pada 18 Juni 2025, seluruh pemangku kepentingan menyepakati langkah strategis untuk memperkuat peran peternak rakyat dan pelaku UMKM di rantai pasok perunggasan. Hasil dari kerja kolektif ini sudah terlihat nyata, dengan tercapainya stabilisasi harga ayam hidup (Live Bird) di tingkat peternak, khususnya di wilayah Pulau Jawa, pada kisaran Rp18.000 per kilogram hingga saat ini.
"Stabilitas harga ini menjadi angin segar bagi para peternak kecil dan UMKM, yang selama ini menghadapi tekanan berat akibat fluktuasi harga pasar. Kami berkomitmen untuk terus mengawal dan menjaga situasi ini agar dapat terbentuk jaminan keberlangsungan usaha bagi peternak rakyat secara berkelanjutan," ujar Singgih.
Langkah pemerintah tersebut merupakan bagian penting dalam mendukung “8 Misi Asta Cita”, khususnya poin kedua, yaitu mewujudkan kemandirian dalam bidang pangan. Dengan memperkuat ketahanan peternakan nasional, memberdayakan peternak mandiri dan UMKM, serta menciptakan ekosistem peternakan yang mandiri dan berkeadilan, Singgih optimistis swasembada dapat tercapai demi kedaulatan pangan Indonesia.
Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Pangan (Kemenko Pangan), dan Komisi IV DPR RI. “Kami percaya, sinergi lintas sektor yang solid akan membawa sektor perunggasan nasional ke arah yang lebih adil, mandiri, dan berdaya saing, serta menjadi pilar penting dalam penguatan ketahanan pangan nasional dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan," tegasnya.
Pinsar Indonesia akan memberikan dukungan penuh terhadap seluruh kebijakan dan program strategis Kementerian Pertanian, khususnya melalui Ditjen PKH. "Tujuannya agar tercipta sektor perunggasan yang kuat, berdaya saing di tingkat nasional maupun global, serta berpihak kepada peternak mandiri dan UMKM,” pungkasnya.
Singgih mengapresiasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) dalam membangun kolaborasi erat bersama Pinsar. Kolaborasi ini, menurut Singgih, menjadi ujung tombak pengawasan langsung di lapangan untuk menjaga keseimbangan ekosistem sektor perunggasan nasional.
Dukungan pemerintah juga dirasakan dengan aktifnya Satgas Pangan Polri dan seluruh jajarannya. “Mereka juga menjadi kekuatan penting dalam menjaga ekosistem sektor perunggasan nasional, khususnya di subsektor perunggasan pedaging (broiler)," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini dalam keterangannya dikutip, Minggu (6/7/2025).
Baca juga: Indonesia Peringkat 7 Negara dengan Makanan Terenak di Dunia, Kalahkan Jepang hingga India
Singgih mengungkapkan, dalam rapat koordinasi yang diikuti Pinsar pada 18 Juni 2025, seluruh pemangku kepentingan menyepakati langkah strategis untuk memperkuat peran peternak rakyat dan pelaku UMKM di rantai pasok perunggasan. Hasil dari kerja kolektif ini sudah terlihat nyata, dengan tercapainya stabilisasi harga ayam hidup (Live Bird) di tingkat peternak, khususnya di wilayah Pulau Jawa, pada kisaran Rp18.000 per kilogram hingga saat ini.
"Stabilitas harga ini menjadi angin segar bagi para peternak kecil dan UMKM, yang selama ini menghadapi tekanan berat akibat fluktuasi harga pasar. Kami berkomitmen untuk terus mengawal dan menjaga situasi ini agar dapat terbentuk jaminan keberlangsungan usaha bagi peternak rakyat secara berkelanjutan," ujar Singgih.
Langkah pemerintah tersebut merupakan bagian penting dalam mendukung “8 Misi Asta Cita”, khususnya poin kedua, yaitu mewujudkan kemandirian dalam bidang pangan. Dengan memperkuat ketahanan peternakan nasional, memberdayakan peternak mandiri dan UMKM, serta menciptakan ekosistem peternakan yang mandiri dan berkeadilan, Singgih optimistis swasembada dapat tercapai demi kedaulatan pangan Indonesia.
Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Pangan (Kemenko Pangan), dan Komisi IV DPR RI. “Kami percaya, sinergi lintas sektor yang solid akan membawa sektor perunggasan nasional ke arah yang lebih adil, mandiri, dan berdaya saing, serta menjadi pilar penting dalam penguatan ketahanan pangan nasional dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan," tegasnya.
Pinsar Indonesia akan memberikan dukungan penuh terhadap seluruh kebijakan dan program strategis Kementerian Pertanian, khususnya melalui Ditjen PKH. "Tujuannya agar tercipta sektor perunggasan yang kuat, berdaya saing di tingkat nasional maupun global, serta berpihak kepada peternak mandiri dan UMKM,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
