Hukuman Setnov Disunat Menjadi 12,5 Tahun, Maqdir Ungkap Keterangan FBI Jadi Novum
Jum'at, 04 Juli 2025 - 12:40 WIB
loading...
Hukuman Mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) disunat Mahkamah Agung (MA) dari 15 tahun menjadi 12,5 tahun penjara. Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Hukuman Mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) disunat Mahkamah Agung (MA) dari 15 tahun menjadi 12,5 tahun penjara. Pengacara Maqdir Ismail mengungkapkan bukti baru atau novum dalam peninjauan kembali (PK) Setnov.
Maqdir mengatakan salah satu novum berupa keterangan agen Federal Bureau of Investigation ( FBI ). “Adanya keterangan agen FBI di pengadilan di Amerika terhadap perkara yang melibatkan istri dari Johanes Marlim dengan beberapa krediturnya, yang menerangkan bahwa tidak ada uang yang dikirim oleh Marlim dari Amerika kepada Pak Setnov,” kata Maqdir yang dikutip Jumat (4/7/2025).
Diketahui, PK kubu Setnov dikabulkan Mahkamah Agung (MA). Akan hal itu, hukuman Setnov dikurangi 2,5 tahun.
Baca juga: MA Kabulkan PK Setya Novanto, Hukuman Jadi 12,5 Tahun Penjara
Selain itu, ada satu novum berupa transaksi keuangan yang melibatkan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo dan mantan pemilik Toko Buku Gunung Agung, Made Oka Masagung terkait uang USD3,5 juta.
"Jadi transaksi yang mereka lakukan ini ada proses jual beli, yang jadi sehingga kalau lihat dari transaksi enggak ada kaitannya dgn Pak Novanto, tetapi ini dianggap terbukti," ujarnya.
"Nah ini dua hal yang kami sampaikan sebagai novum," sambungnya.
Lebih lanjut, Maqdir menyatakan seharusnya Mahkamah Agung (MA) membebaskan Setnov, alih-alih hanya memotong hukuman. Menurutnya, Setnov tidak bisa dikenakan delik merugikan keuangan negara sebagaimana Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terkait pengadaan e-KTP.
"Kalau menurut hemat saya, seharusnya Pak Novanto itu dibebaskan dalam perkara ini," ucapnya.
Di sisi lain, Maqdir mempertanyakan lamanya PK tersebut diputus. Sebab, PK tersebut diajukan pada 2019 dan diputus pada 2025.
"Ini ada apa? Mengapa begitu lama? gitu loh, saya terus terang saya nggak tahu apa yg terjadi, apakah karena mereka memang menunggu kasus-kasus yang lain atau apa saya nggak tahu, tetapi ya ini cukup lama," tuturnya.
Sebelumnya, Hukuman mantan Ketua DPR Setyo Novanto disunat dari 15 menjadi 12 tahun enam bulan (12,5 tahun) terkait kasus korupsi pengadaan e-KTP. Sebab, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukannya.
"KABUL.Terbukti Pasal 3 jo Pasal 18 UU PTPK jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pidana penjara selama 12 tahun dan enam bulan dan pidana denda Rp500.000.000,00 subsidair enam bulan kurungan," tulis amar putusan pada laman kepaniteraan MA yang dilihat Rabu (2/7/2025).
Setnov juga dihukum membayar uang pengganti (UP) sebesar USD7,3 juta dan sudah membayar Rp5 miliar yang telah dititipkan ke penyidik KPK. "Sisa UP Rp49.052.289.803,00 subsidair dua tahun penjara," tulis amar putusan.
Lebih dari itu, Setnov juga diberi hukuman tambahan berupa dicabut menduduki jabatan publik. "Selama dua tahun dan enam bulan terhitung sejak Terpidana selesai menjalani masa pemidanaan," bunyi amar putusan.
Perkara nomor 32 PK/Pid.Sus/2020 ini diputus pada Rabu 4 Juni 2025, dengan susunan majelis, ketua Surya Jaya, anggota Sinintha Yuliansih Sibarani dan Sigid Triyono serta panitera pengganti Wendy Pratama Putra.
Maqdir mengatakan salah satu novum berupa keterangan agen Federal Bureau of Investigation ( FBI ). “Adanya keterangan agen FBI di pengadilan di Amerika terhadap perkara yang melibatkan istri dari Johanes Marlim dengan beberapa krediturnya, yang menerangkan bahwa tidak ada uang yang dikirim oleh Marlim dari Amerika kepada Pak Setnov,” kata Maqdir yang dikutip Jumat (4/7/2025).
Diketahui, PK kubu Setnov dikabulkan Mahkamah Agung (MA). Akan hal itu, hukuman Setnov dikurangi 2,5 tahun.
Baca juga: MA Kabulkan PK Setya Novanto, Hukuman Jadi 12,5 Tahun Penjara
Selain itu, ada satu novum berupa transaksi keuangan yang melibatkan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo dan mantan pemilik Toko Buku Gunung Agung, Made Oka Masagung terkait uang USD3,5 juta.
"Jadi transaksi yang mereka lakukan ini ada proses jual beli, yang jadi sehingga kalau lihat dari transaksi enggak ada kaitannya dgn Pak Novanto, tetapi ini dianggap terbukti," ujarnya.
"Nah ini dua hal yang kami sampaikan sebagai novum," sambungnya.
Lebih lanjut, Maqdir menyatakan seharusnya Mahkamah Agung (MA) membebaskan Setnov, alih-alih hanya memotong hukuman. Menurutnya, Setnov tidak bisa dikenakan delik merugikan keuangan negara sebagaimana Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terkait pengadaan e-KTP.
"Kalau menurut hemat saya, seharusnya Pak Novanto itu dibebaskan dalam perkara ini," ucapnya.
Di sisi lain, Maqdir mempertanyakan lamanya PK tersebut diputus. Sebab, PK tersebut diajukan pada 2019 dan diputus pada 2025.
"Ini ada apa? Mengapa begitu lama? gitu loh, saya terus terang saya nggak tahu apa yg terjadi, apakah karena mereka memang menunggu kasus-kasus yang lain atau apa saya nggak tahu, tetapi ya ini cukup lama," tuturnya.
Sebelumnya, Hukuman mantan Ketua DPR Setyo Novanto disunat dari 15 menjadi 12 tahun enam bulan (12,5 tahun) terkait kasus korupsi pengadaan e-KTP. Sebab, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukannya.
"KABUL.Terbukti Pasal 3 jo Pasal 18 UU PTPK jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pidana penjara selama 12 tahun dan enam bulan dan pidana denda Rp500.000.000,00 subsidair enam bulan kurungan," tulis amar putusan pada laman kepaniteraan MA yang dilihat Rabu (2/7/2025).
Setnov juga dihukum membayar uang pengganti (UP) sebesar USD7,3 juta dan sudah membayar Rp5 miliar yang telah dititipkan ke penyidik KPK. "Sisa UP Rp49.052.289.803,00 subsidair dua tahun penjara," tulis amar putusan.
Lebih dari itu, Setnov juga diberi hukuman tambahan berupa dicabut menduduki jabatan publik. "Selama dua tahun dan enam bulan terhitung sejak Terpidana selesai menjalani masa pemidanaan," bunyi amar putusan.
Perkara nomor 32 PK/Pid.Sus/2020 ini diputus pada Rabu 4 Juni 2025, dengan susunan majelis, ketua Surya Jaya, anggota Sinintha Yuliansih Sibarani dan Sigid Triyono serta panitera pengganti Wendy Pratama Putra.
(rca)
Lihat Juga :
