Kapan Fit and Proper Test Calon Dubes Digelar? Budi Djiwandono Minta Wartawan Standby
Kamis, 03 Juli 2025 - 17:50 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono menyampaikan, pihaknya akan menggelar rapat bersama pimpinan DPR untuk membahas waktu fit and proper test calon duta besar. Foto/Achmad Al Fiqri
A
A
A
JAKARTA - Komisi I DPR akan membahas waktu pelaksanaan fit and proper test calon duta besar (dubes) RI untuk negara sahabat dengan pimpinan DPR. Wakil Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono meminta wartawan standby.
"Setelah ini, kami pimpinan Komisi I juga akan koordinasi untuk menetapkan langkah-langkah selanjutnya," kata Budi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).
Saat disinggung waktu pasti pelaksanaan fit and proper test calon dubes, Budi berkata belum ditentukan. "Ini yang akan dibahas sama pimpinan Komisi I dan para kapoksi juga untuk kami mencari dan menyetujui tanggal untuk fit and proper test," ujar Budi.
Kendati demikian, Budi meminta wartawan untuk bersabar. "Jadi, teman-teman mohon standby. Kan tadi sudah disebutkan oleh Kepala (Ketua) DPR bahwa memang sifatnya ini rahasia, dan pembahasan di dalam Komisi I juga nanti akan rahasia, tapi tetap teman-teman pastikan bisa standby sekitar parlemen untuk nanti mengetahui lebih lanjut," ucap Budi.
Baca Juga: DPR Terima Surpres Calon Dubes, Puan Maharani: Ada 24 Negara
Diketahui, DPR RI bakal menindaklanjuti surat presiden (surpres) perihal usulan calon dubes RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional. Proses uji kelayakan dan kepatutan akan dilakukan oleh Komisi I DPR RI secara tertutup atau rahasia.
Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya menyebut ketentuan Pasal 231 Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang mengatur pemberian pertimbangan terhadap calon duta besar Republik Indonesia untuk negara sahabat.
Menurut Puan, surat pencalonan duta besar RI untuk negara sahabat disampaikan oleh Presiden kepada pimpinan DPR. Pimpinan DPR segera memberitahukan dalam Rapat Paripurna DPR terdekat tanpa menyebut nama dan negara penerima. Rapat Paripurna DPR tersebut kemudian menugaskan komisi terkait untuk membahasnya secara rahasia.
Setelah itu, hasil pembahasan komisi dilaporkan kepada pimpinan DPR. Selanjutnya, hasil pembahasan komisi terkait diserahkan kepada Presiden secara rahasia.
"Setelah ini, kami pimpinan Komisi I juga akan koordinasi untuk menetapkan langkah-langkah selanjutnya," kata Budi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).
Saat disinggung waktu pasti pelaksanaan fit and proper test calon dubes, Budi berkata belum ditentukan. "Ini yang akan dibahas sama pimpinan Komisi I dan para kapoksi juga untuk kami mencari dan menyetujui tanggal untuk fit and proper test," ujar Budi.
Kendati demikian, Budi meminta wartawan untuk bersabar. "Jadi, teman-teman mohon standby. Kan tadi sudah disebutkan oleh Kepala (Ketua) DPR bahwa memang sifatnya ini rahasia, dan pembahasan di dalam Komisi I juga nanti akan rahasia, tapi tetap teman-teman pastikan bisa standby sekitar parlemen untuk nanti mengetahui lebih lanjut," ucap Budi.
Baca Juga: DPR Terima Surpres Calon Dubes, Puan Maharani: Ada 24 Negara
Diketahui, DPR RI bakal menindaklanjuti surat presiden (surpres) perihal usulan calon dubes RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional. Proses uji kelayakan dan kepatutan akan dilakukan oleh Komisi I DPR RI secara tertutup atau rahasia.
Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya menyebut ketentuan Pasal 231 Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang mengatur pemberian pertimbangan terhadap calon duta besar Republik Indonesia untuk negara sahabat.
Menurut Puan, surat pencalonan duta besar RI untuk negara sahabat disampaikan oleh Presiden kepada pimpinan DPR. Pimpinan DPR segera memberitahukan dalam Rapat Paripurna DPR terdekat tanpa menyebut nama dan negara penerima. Rapat Paripurna DPR tersebut kemudian menugaskan komisi terkait untuk membahasnya secara rahasia.
Setelah itu, hasil pembahasan komisi dilaporkan kepada pimpinan DPR. Selanjutnya, hasil pembahasan komisi terkait diserahkan kepada Presiden secara rahasia.
(zik)
Lihat Juga :
