Demokrat Nilai Penundaan Proyek IKN Keputusan Bijak

Rabu, 09 September 2020 - 13:09 WIB
loading...
Demokrat Nilai Penundaan...
Anggota Komisi V DPR, Irwan mengapresiasi sikap pemerintah yang memutuskan untuk menunda proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim yang awalnya direncanakan dimulai pada pertengahan tahun ini. Foto/dpr.go.id
A A A
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR , Irwan mengapresiasi sikap pemerintah yang memutuskan untuk menunda proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) yang awalnya direncanakan dimulai pada pertengahan tahun ini. Keputusan itu adalah keputusan bijak mengingat pandemi COVID-19 beserta dampaknya yang butuh penanganan khusus.

“Ya saya pikir itu keputusan bijaksana dari pemerintah terkait penundaan IKN tahun depan. Itu artinya, kita menang semua fokus pada penanganan COVID-19 berikut dampaknya, termasuk dampak ekonomi yang lagi resesi seperti ini,” ujar pria yang akrab disapa Irwan Fecho ini saat dihubungi, Rabu (9/9/2020). (Baca juga: PPP Hormati Keputusan Pemerintah Tunda Pemindahan Ibu Kota Negara)

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat ini, sangat tidak etos jika di tengah kondisi pandemi saat ini yang kian mengkhawatirkan justru yang ditonjolkan adalah pembangunan IKN. Dia pun yakin bahwa masyarakat Kaltim 100% bisa menerima keputusan itu.

“Karena bagi saya penundaan itu justru menegaskan bahwa pemerintah serius untuk melakukan pemindahan IKN ke Kaltim. Kan ditunda bukan dibatalin, artinya pemerintah serius yah,” jelas legislator asal Kaltim itu.

Karena itu, Irwan menyarankan agar sebaiknya perencanaan IKN ini sudah dimulai pada 2021. Sehingga, landasan hukumnya berupa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang IKN yang masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 bisa segera diselesaikan pada akhir 2020 ini.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Sekjen Demokrat Buka...
Sekjen Demokrat Buka Suara soal Isu Capres Minimal Diusung 3 Partai: Belum Pernah Dibahas
AHY Siap Safari Politik:...
AHY Siap Safari Politik: Demokrat Ingin Bersahabat dengan Semuanya
Benny Harman Demokrat...
Benny Harman Demokrat Endus Potensi Rekayasa Konstitusi RUU Pemilu: Ada Bahaya yang Mengintai
AHY Serahkan Penentuan...
AHY Serahkan Penentuan Logo HUT ke-25 Partai Demokrat ke Publik, Ini Alasannya
Kawal Instruksi Presiden...
Kawal Instruksi Presiden Soal Ojol, Komisi V DPR Minta Tarif Baru Tak Bebani Konsumen
AHY: Oposisi Harus Konstruktif,...
AHY: Oposisi Harus Konstruktif, Tidak Boleh Memecah Belah Bangsa
Lanjutkan Perjuangan...
Lanjutkan Perjuangan Ayah, Nurdiansyah Alasta Nyalon Ketua DPD Demokrat Aceh
Kecelakaan Maut Tewaskan...
Kecelakaan Maut Tewaskan 12 Orang di Pantura Indramayu, DPR: Pikap Angkut Penumpang Itu Ilegal!
Jelang Musda Partai...
Jelang Musda Partai Demokrat Aceh, Nurdiansyah Alasta Dapat Dukungan dari Mualem
Rekomendasi
Korban Jiwa Militer...
Korban Jiwa Militer AS Berjatuhan, Trump: Iran Akan Bayar Berkali-kali Lipat!
Harga Minyak Mendidih...
Harga Minyak Mendidih 1% saat Houthi Blokade Arab Saudi, Bakal Tembus USD100 per Barel?
Bappenas Petakan Kekayaan...
Bappenas Petakan Kekayaan Hayati Indonesia untuk Pembangunan Berkelanjuran
Berita Terkini
57% Generasi Produktif...
57% Generasi Produktif di Pemilu 2029, Perindo Dorong Sinergi KPU dan Partai Perkuat Pendidikan Pemilih
9 Anggota KPI Pusat...
9 Anggota KPI Pusat 2026-2029 Pilihan DPR RI, Ini Daftar Namanya
Tok! DPR Sahkan RUU...
Tok! DPR Sahkan RUU PFII Jadi Undang-Undang
KPK Masih Periksa 8...
KPK Masih Periksa 8 Orang Terkait OTT Lombok Barat: Bupati, Kepala Dinas, hingga Sopir
KPK Sebut OTT Bupati...
KPK Sebut OTT Bupati Lombok Barat Naik ke Tahap Penyidikan
Rapat Paripurna DPR...
Rapat Paripurna DPR RI Hari Ini Sahkan RUU PFII hingga Tetapkan Anggota KPI
Infografis
3 Proyek Kereta Cepat...
3 Proyek Kereta Cepat Termahal di Dunia, Whoosh Tak Masuk Hitungan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved