Soft Launching Buku Polri untuk Masyarakat, Transformasi Polri Menuju Indonesia Emas 2045 Warnai HUT Ke-79 Bhayangkara
Senin, 30 Juni 2025 - 14:29 WIB
loading...
Penulis buku Polri untuk Masyarakat, Transformasi Polri Menuju Indonesia Emas 2045 Ngasiman Djoyonegoro menyatakan Polri untuk Masyarakat merupakan landasan penting keberlanjutan transformasi Polri di masa mendatang. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Tahun 2025 adalah penentu bagi perjalanan Polri . Pasalnya, pada tahun ini disusun Grand Strategy Polri 2025-2045 sebagai lanjutan Grand Strategy Polri 2005-2025. Dokumen penanda perjalanan Polri ini menggambarkan bagaimana masa depan keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum di masa lalu serta masa depan.
“Transformasi Polri selalu mengikuti perkembangan zaman dan relevan dengan agenda pembangunan yang dikembangkan oleh presiden terpilih pada setiap periodenya,” kata Ngasiman Djoyonegoro, penulis buku Polri untuk Masyarakat, Transformasi Polri Menuju Indonesia Emas 2045.
Baca juga: HUT ke-79 Bhayangkara, Habiburokhman: Polri Berhasil Aktualisasikan Peran Pelayan Rakyat
Pria yang akrab dipanggil Simon ini menuturkan buku yang ditulisnya menandai 79 tahun perjalanan Korps Bhayangkara di NKRI. Pada perjalanan Polri dapat dilihat titik-titik transformasi Polri selalu muncul sebagai penanda perubahan setiap zaman.
“Pada masa awal kemerdekaan, Polri masih berkutat pada penataan kelembagaan yang ketika masa itu juga dialami oleh institusi lainnya,” ujarnya.
Titik perubahan signifikan Polri terjadi Pasca-Reformasi 1998 di mana Polri didesain sebagai kelembagaan independen dan kewenangan yang cukup dalam hal pengamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum.
“Kita dapat lihat setelah Polri diberikan kewenangan dan independensi kelembagaan berbagai transformasi tumbuh dan berkembang. Misalnya, ada Pemolisian Masyarakat (Polmas) yang merupakan terjemahan dari community policing, kemudian Pemolisian Demokratis (Democratic Policing), dan terakhir Pemolisian Elektronik (e-Policing),” jelas Simon.
Konsep-konsep besar ini perlu diterjemahkan dalam kerangka yang lebih operasional, dapat diukur, dinilai dan dievaluasi perkembangannya. “Adanya Grand Strategy Polri memudahkan untuk merealisasikan gagasan-gagasan besar dalam program dan kegiatan Polri,” ucapnya.
Dia juga mengapresiasi setiap Kapolri yang terpilih memiliki slogan untuk menyamakan persepsi dan menyatukan langkah. Awalnya, Polri menggunakan slogan "Rastra Sewakotama" yang berarti Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Kemudian Polri menggunakan slogan "Promoter" (Profesional, Modern, dan Terpercaya).
Di era Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Polri menggunakan slogan "Presisi" (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan). “Apa yang sudah baik untuk Polri, saya kira perlu dilanjutkan. Namun yang harus diingat adalah orientasi masa datang atau wajah Polri seperti apa yang kita dambakan,” katanya.
Dalam hal ini, penulis memberi gambaran bahwa di masa mendatang sejumlah konsep untuk penguatan transformasi Polri telah mulai dikembangkan, namun masih membutuhkan pendalaman dan penguatan.
“Polri, misalnya sudah mulai mengembangkan e-Policing atau pemolisian berbasis elektronik. Di dalamnya ada pengembangan aplikasi, penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, dan seterusnya. Misalnya, program tilang elektronik (ETLE) merupakan inisiatif yang baik dalam e-Policing,” ungkap Simon.
Selain e-Policing, masih banyak sejumlah hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut dalam Grand Strategy Polri 2025-2045. “Ada predictive policing, robotic policing, smart policing, yang pada intinya transformasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi basis utama,” katanya.
Terkait tema “Polri untuk Masyarakat,” Simon menyampaikan bahwa tema ini tidak terlepas dari fenomena "No Viral, No Justice" belakangan ini. Fenomena ini menunjukkan tuntutan publik terhadap kepolisian agar lebih responsif dan melayani. “Saya kira Polri untuk Masyarakat hadir demi menjawab tantangan itu,” ucapnya.
Polri untuk masyarakat bermakna Polri bekerja untuk masyarakat. Maka mau tidak mau Polri harus memahami kebutuhan dan karakter masyarakat itu sendiri. Harus dekat dengan masyarakat agar dapat melakukan pelayanan publik kepolisian yang lebih baik. Karena dukungan masyarakat sangat penting guna mendukung peran Polri sebagai garda depan penjaga Kamtibmas.
“Melihat perjalanan transformasi Polri, saya kira Polri untuk Masyarakat bukan sekadar slogan, tetapi komitmen nyata dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta membantu masyarakat dalam berbagai situasi,” ujar Simon.
Polri untuk Masyarakat adalah landasan penting keberlanjutan transformasi Polri di masa mendatang. Di satu sisi sebagai wujud implementasi dari Polri Beyond Presisi, di sisi lain sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program Asta Cita yang diagendakan Presiden Prabowo Subianto.
Polri untuk Masyarakat juga bentuk komitmen Polri untuk terus berpihak kepada masyarakat dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Transformasi Polri selalu mengikuti perkembangan zaman dan relevan dengan agenda pembangunan yang dikembangkan oleh presiden terpilih pada setiap periodenya,” kata Ngasiman Djoyonegoro, penulis buku Polri untuk Masyarakat, Transformasi Polri Menuju Indonesia Emas 2045.
Baca juga: HUT ke-79 Bhayangkara, Habiburokhman: Polri Berhasil Aktualisasikan Peran Pelayan Rakyat
Pria yang akrab dipanggil Simon ini menuturkan buku yang ditulisnya menandai 79 tahun perjalanan Korps Bhayangkara di NKRI. Pada perjalanan Polri dapat dilihat titik-titik transformasi Polri selalu muncul sebagai penanda perubahan setiap zaman.
“Pada masa awal kemerdekaan, Polri masih berkutat pada penataan kelembagaan yang ketika masa itu juga dialami oleh institusi lainnya,” ujarnya.
Titik perubahan signifikan Polri terjadi Pasca-Reformasi 1998 di mana Polri didesain sebagai kelembagaan independen dan kewenangan yang cukup dalam hal pengamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum.
“Kita dapat lihat setelah Polri diberikan kewenangan dan independensi kelembagaan berbagai transformasi tumbuh dan berkembang. Misalnya, ada Pemolisian Masyarakat (Polmas) yang merupakan terjemahan dari community policing, kemudian Pemolisian Demokratis (Democratic Policing), dan terakhir Pemolisian Elektronik (e-Policing),” jelas Simon.
Konsep-konsep besar ini perlu diterjemahkan dalam kerangka yang lebih operasional, dapat diukur, dinilai dan dievaluasi perkembangannya. “Adanya Grand Strategy Polri memudahkan untuk merealisasikan gagasan-gagasan besar dalam program dan kegiatan Polri,” ucapnya.
Dia juga mengapresiasi setiap Kapolri yang terpilih memiliki slogan untuk menyamakan persepsi dan menyatukan langkah. Awalnya, Polri menggunakan slogan "Rastra Sewakotama" yang berarti Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Kemudian Polri menggunakan slogan "Promoter" (Profesional, Modern, dan Terpercaya).
Di era Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Polri menggunakan slogan "Presisi" (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan). “Apa yang sudah baik untuk Polri, saya kira perlu dilanjutkan. Namun yang harus diingat adalah orientasi masa datang atau wajah Polri seperti apa yang kita dambakan,” katanya.
Dalam hal ini, penulis memberi gambaran bahwa di masa mendatang sejumlah konsep untuk penguatan transformasi Polri telah mulai dikembangkan, namun masih membutuhkan pendalaman dan penguatan.
“Polri, misalnya sudah mulai mengembangkan e-Policing atau pemolisian berbasis elektronik. Di dalamnya ada pengembangan aplikasi, penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, dan seterusnya. Misalnya, program tilang elektronik (ETLE) merupakan inisiatif yang baik dalam e-Policing,” ungkap Simon.
Selain e-Policing, masih banyak sejumlah hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut dalam Grand Strategy Polri 2025-2045. “Ada predictive policing, robotic policing, smart policing, yang pada intinya transformasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi basis utama,” katanya.
Terkait tema “Polri untuk Masyarakat,” Simon menyampaikan bahwa tema ini tidak terlepas dari fenomena "No Viral, No Justice" belakangan ini. Fenomena ini menunjukkan tuntutan publik terhadap kepolisian agar lebih responsif dan melayani. “Saya kira Polri untuk Masyarakat hadir demi menjawab tantangan itu,” ucapnya.
Polri untuk masyarakat bermakna Polri bekerja untuk masyarakat. Maka mau tidak mau Polri harus memahami kebutuhan dan karakter masyarakat itu sendiri. Harus dekat dengan masyarakat agar dapat melakukan pelayanan publik kepolisian yang lebih baik. Karena dukungan masyarakat sangat penting guna mendukung peran Polri sebagai garda depan penjaga Kamtibmas.
“Melihat perjalanan transformasi Polri, saya kira Polri untuk Masyarakat bukan sekadar slogan, tetapi komitmen nyata dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta membantu masyarakat dalam berbagai situasi,” ujar Simon.
Polri untuk Masyarakat adalah landasan penting keberlanjutan transformasi Polri di masa mendatang. Di satu sisi sebagai wujud implementasi dari Polri Beyond Presisi, di sisi lain sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program Asta Cita yang diagendakan Presiden Prabowo Subianto.
Polri untuk Masyarakat juga bentuk komitmen Polri untuk terus berpihak kepada masyarakat dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
(jon)
Lihat Juga :