Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menteri PU: Saya akan Evaluasi Seluruh Pejabat
Minggu, 29 Juni 2025 - 13:52 WIB
loading...
KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumut. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatera Utara (Sumut). Sejumlah orang ditangkap dalam operasi senyap KPK itu, salah satunya Kadis PUPR Provinsi Sumut Topan Obaja Putra Ginting.
Merespons hal itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut pihaknya menunggu restu dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
“Saya sampaikan kalau kemudian minggu depan saya mendapat restu Presiden, saya akan mengevaluasi eselon 1,2,3 seluruhnya sampai dengan pejabat pembuat komitmen,” kata Dody di Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (29/6/2025).
Baca juga: Gelar OTT di Sumut, KPK Tangkap 6 Orang
Soal evaluasi ini, Dody mengatakan bukan bentuk sebagai ultimatum. Dody menegaskan, hal tersebut harus menunggu restu dari Presiden Prabowo. “Bukan ultimatum lah, mungkin udah beberapa bulan sudah seharusnya evaluasi. Tapi kan melakukan evaluasi harus ada restu dari Presiden,” jelas dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Topan Obaja Putra Ginting (TOP) dan 4 tersangka lain langsung mengenakan rompi oranye tahanan KPK.
Baca juga: OTT KPK di Sumut terkait Proyek Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan
Mereka langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek jalan di PUPR Provinsi Sumut dan di Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumut.
Topan ditetapkan tersangka bersama empat orang lainnya yaitu Rasuli Efendi Siregar (RES) selaku Kepala UPTD Gn Tua Dinas PUPR Sumatera Utara yang juga merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen, Heliyanto (HEL) selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut, Akhirun Efendi Siregar (KIR) selaku Direktur Utama PT DNG, dan M. Rayhan Dulasmi (RAY) selaku Direktur PT RN.
Kelimanya diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek Pembangunan Jalan di Dinas PUPR Sumut dan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumatera Utara. "KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap tersangka TOP, RES, HEL, KIR, RAY untuk 20 hari pertama," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, Sabtu, 28 Juni 2025.
Merespons hal itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut pihaknya menunggu restu dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
“Saya sampaikan kalau kemudian minggu depan saya mendapat restu Presiden, saya akan mengevaluasi eselon 1,2,3 seluruhnya sampai dengan pejabat pembuat komitmen,” kata Dody di Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (29/6/2025).
Baca juga: Gelar OTT di Sumut, KPK Tangkap 6 Orang
Soal evaluasi ini, Dody mengatakan bukan bentuk sebagai ultimatum. Dody menegaskan, hal tersebut harus menunggu restu dari Presiden Prabowo. “Bukan ultimatum lah, mungkin udah beberapa bulan sudah seharusnya evaluasi. Tapi kan melakukan evaluasi harus ada restu dari Presiden,” jelas dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Topan Obaja Putra Ginting (TOP) dan 4 tersangka lain langsung mengenakan rompi oranye tahanan KPK.
Baca juga: OTT KPK di Sumut terkait Proyek Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan
Mereka langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek jalan di PUPR Provinsi Sumut dan di Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumut.
Topan ditetapkan tersangka bersama empat orang lainnya yaitu Rasuli Efendi Siregar (RES) selaku Kepala UPTD Gn Tua Dinas PUPR Sumatera Utara yang juga merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen, Heliyanto (HEL) selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut, Akhirun Efendi Siregar (KIR) selaku Direktur Utama PT DNG, dan M. Rayhan Dulasmi (RAY) selaku Direktur PT RN.
Kelimanya diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek Pembangunan Jalan di Dinas PUPR Sumut dan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumatera Utara. "KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap tersangka TOP, RES, HEL, KIR, RAY untuk 20 hari pertama," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, Sabtu, 28 Juni 2025.
(cip)
Lihat Juga :
