Surat Usulan Pemakzulan Gibran Tak Dibacakan di Rapat Paripurna DPR, Ini Respons FPPTNI
Rabu, 25 Juni 2025 - 08:00 WIB
loading...
Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi Wakil Presiden RI Periode 2024-2029. Foto/Arif Julianto
A
A
A
JAKARTA - Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPPTNI) memilih untuk tak langsung menyimpulkan sikap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang tidak membacakan surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (wapres) saat rapat paripurna, Selasa (24/6/2025). Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit (FPP) TNI Bimo Satrio menjelaskan, pihaknya tak ingin terlalu cepat untuk menanggapi sikap DPR itu.
"Untuk saat ini dari FPPTNI tidak mau terburu-buru untuk menyimpulkan," terang Bimo saat dihubungi, Selasa (24/6/2025).
Bimo pun meminta agar pihaknya diberi waktu dalam menyikapi secara resmi langkah DPR RI yang tak membacakan surat usulan pemakzulan Gibran saat paripurna kemarin. "Mohon untuk diberi waktu FPPTNI akan memberikan respons mengenai ini," pungkas Bimo.
Baca Juga: Surat Usulan Pemakzulan Gibran Tidak Dibacakan di Rapat Paripurna DPR
Diberitakan sebelumnya, DPR RI tak membacakan surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan Gibran Rakabuming Raka untuk dimakzulkan dari jabatan wapres. Hal itu diketahui dari Rapat Paripurna DPR RI ke-20 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025. Dalam rapat itu, pimpinan DPR RI tak membacakan surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
Dari rapat yang berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB, Ketua DPR RI Puan Maharani hanya menyampaikan daftar hadir anggota parlemen dalam rapat paripurna tersebut.
Setelah itu, Puan menyampaikan agenda rapat paripurna kali ini. Adapun agenda rapat kali ini tunggal yakni pidato Ketua DPR RI Puan Maharani. Setelah berpidato, Puan langsung menutup rapat. Dengan demikian, tak ada pembacaan surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
Seusai sidang, Puan mengaku belum melihat surat yang dilayangkan FPPTNI ke Sekretariat DPR pada Senin (2/6/2026). Ia menyebut, semua surat yang masuk ke DPR RI masih berada di Tata Usaha.
"Belum lihat (surat Forum Purnawirawan TNI). Ini baru masuk masa sidang, semua surat yang diterima masih di tata usaha," tutur Puan saat ditemui usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI belum mengirimkan surat FPPTNI tersebut. "Ya, tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan," ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).
Dasco pun menjelaskan, semua surat yang masuk ke DPR akan dibahas di rapat pimpinan (rapim) dan Badan Musyawarah. Hal itu sesuai mekanisme yang ada di DPR RI. "Baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan," kata Dasco.
Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan Gibran Rakabuming Raka untuk dimakzulkan dari jabatan wapres. Mereka mengajukan surat kepada MPR, DPR, dan DPD agar ketiga lembaga ini mempertimbangkan usulan tersebut.
Berdasarkan surat nomor surat 003/FPPTNI/V/2025 yang diterima, dituliskan bahwa pihak FPPTNI menyerahkan pandangan hukum terhadap proses politik dan hukum yang mengantarkan Gibran menjadi wapres.
"Dengan ini kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku," demikian isi surat tersebut, Selasa (3/6/2025).
"Untuk saat ini dari FPPTNI tidak mau terburu-buru untuk menyimpulkan," terang Bimo saat dihubungi, Selasa (24/6/2025).
Bimo pun meminta agar pihaknya diberi waktu dalam menyikapi secara resmi langkah DPR RI yang tak membacakan surat usulan pemakzulan Gibran saat paripurna kemarin. "Mohon untuk diberi waktu FPPTNI akan memberikan respons mengenai ini," pungkas Bimo.
Baca Juga: Surat Usulan Pemakzulan Gibran Tidak Dibacakan di Rapat Paripurna DPR
Diberitakan sebelumnya, DPR RI tak membacakan surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan Gibran Rakabuming Raka untuk dimakzulkan dari jabatan wapres. Hal itu diketahui dari Rapat Paripurna DPR RI ke-20 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025. Dalam rapat itu, pimpinan DPR RI tak membacakan surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
Dari rapat yang berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB, Ketua DPR RI Puan Maharani hanya menyampaikan daftar hadir anggota parlemen dalam rapat paripurna tersebut.
Setelah itu, Puan menyampaikan agenda rapat paripurna kali ini. Adapun agenda rapat kali ini tunggal yakni pidato Ketua DPR RI Puan Maharani. Setelah berpidato, Puan langsung menutup rapat. Dengan demikian, tak ada pembacaan surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
Seusai sidang, Puan mengaku belum melihat surat yang dilayangkan FPPTNI ke Sekretariat DPR pada Senin (2/6/2026). Ia menyebut, semua surat yang masuk ke DPR RI masih berada di Tata Usaha.
"Belum lihat (surat Forum Purnawirawan TNI). Ini baru masuk masa sidang, semua surat yang diterima masih di tata usaha," tutur Puan saat ditemui usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI belum mengirimkan surat FPPTNI tersebut. "Ya, tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan," ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).
Dasco pun menjelaskan, semua surat yang masuk ke DPR akan dibahas di rapat pimpinan (rapim) dan Badan Musyawarah. Hal itu sesuai mekanisme yang ada di DPR RI. "Baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan," kata Dasco.
Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan Gibran Rakabuming Raka untuk dimakzulkan dari jabatan wapres. Mereka mengajukan surat kepada MPR, DPR, dan DPD agar ketiga lembaga ini mempertimbangkan usulan tersebut.
Berdasarkan surat nomor surat 003/FPPTNI/V/2025 yang diterima, dituliskan bahwa pihak FPPTNI menyerahkan pandangan hukum terhadap proses politik dan hukum yang mengantarkan Gibran menjadi wapres.
"Dengan ini kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku," demikian isi surat tersebut, Selasa (3/6/2025).
(zik)
Lihat Juga :
