Jelang Muktamar X, DPW PPP Kepri Tarik Dukungan ke Plt Ketum dan Tolak Hasil Muswilub
Senin, 23 Juni 2025 - 06:39 WIB
loading...
Seluruh pengurus DPC di Kepri menarik dukungan terhadap Plt. Ketua Umum, Muhammad Mardiono dan menolak pencalonan kembali dirinya dalam Muktamar X mendatang. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Suhu politik di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memanas jelang pelaksanaan Muktamar X. Dinamika terbaru, seluruh pengurus DPC di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menarik dukungan terhadap Plt. Ketua Umum, Muhammad Mardiono dan menolak pencalonan kembali dirinya dalam Muktamar X mendatang.
DPW PPP Kepri juga menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepengurusan hasil Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) yang digelar Mei lalu di Batam.
Baca juga: Muktamar PPP Digelar Agustus-September 2025, Dihadiri Presiden Prabowo
"Kami menolak SK DPP Nomor 1693/SK/DPP/W/VI/2025 yang dinilai tidak mencerminkan aspirasi DPC se-Kepri dan menandakan pengabaian prinsip kolegialitas partai," kata Wakil Ketua DPW PPP Kepri, Andi Purnama yang ditunjuk sebagai juru bicara dalam keterangannya, Senin (23/6/2025).
Andi yang didampingi seluruh ketua DPC PPP se-Kepri dan sejumlah pengurus harian DPW PPP Kepri di Tanjungpinang mengungkapkan, pihaknya memberi tenggat waktu tujuh hari kepada DPP PPP untuk merespons pernyataan ini, sebelum ditempuh langkah hukum administratif sesuai aturan internal partai.
Selain itu seluruh pengurus DPC se Kepri juga mendukung hadirnya figur-figur baru yang memiliki integritas, kapabilitas, serta visi membangkitkan kembali kejayaan PPP pada Pemilu 2029.
Andi Purnama juga menyebut bahwa pelaksanaan Muswilub DPW PPP Kepri meninggalkan banyak catatan kritis.
Baca juga: Menjelang Muktamar PPP, Mardiono Didorong Maju Jadi Ketum dari Berbagai DPW
“Ada mekanisme dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi yang seharusnya dijalankan. Namun pelaksanaan Muswilub tidak kolektif-kolegial, dan tidak dirapatkan terlebih dahulu di internal pengurus harian. Seolah partai ini milik segelintir orang,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Bendahara DPW PPP Kepri, Effy Yusuf. Dia menambahkan bahwa proses Muswilub dinilai cacat secara moral dan adanya praktik penunjukan sepihak nama-nama dalam struktur kepengurusan tanpa konfirmasi, yang akhirnya berujung pada pengunduran diri sejumlah pihak.
“SK itu seperti main comot nama orang, tanpa dikomunikasikan. Tidak elok,” katanya.
Kekecewaan juga diungkapkan Ketua DPC PPP Lingga, Saparudin, Ketua DPC Natuna, Pang Ali, dan Ketua DPC Bintan, Firdaus. Ketiganya memprotes keputusan formatur DPP yang tidak mengakomodasi calon ketua yang diusulkan mayoritas formatur dan seluruh DPC se-Kepri, yakni Gaffaruddin Ibrahim. Justru nama lain yang disahkan oleh Plt. Ketua Umum, Muhammad Mardiono.
“Kami 100 persen DPC se-Kepri sepakat usulkan Pak Gaffaruddin. Tapi malah disahkan nama lain tanpa alasan jelas. Ini menunjukkan bahwa aspirasi kami diabaikan,” tegas Firdaus.
DPW PPP Kepri juga menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepengurusan hasil Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) yang digelar Mei lalu di Batam.
Baca juga: Muktamar PPP Digelar Agustus-September 2025, Dihadiri Presiden Prabowo
"Kami menolak SK DPP Nomor 1693/SK/DPP/W/VI/2025 yang dinilai tidak mencerminkan aspirasi DPC se-Kepri dan menandakan pengabaian prinsip kolegialitas partai," kata Wakil Ketua DPW PPP Kepri, Andi Purnama yang ditunjuk sebagai juru bicara dalam keterangannya, Senin (23/6/2025).
Andi yang didampingi seluruh ketua DPC PPP se-Kepri dan sejumlah pengurus harian DPW PPP Kepri di Tanjungpinang mengungkapkan, pihaknya memberi tenggat waktu tujuh hari kepada DPP PPP untuk merespons pernyataan ini, sebelum ditempuh langkah hukum administratif sesuai aturan internal partai.
Selain itu seluruh pengurus DPC se Kepri juga mendukung hadirnya figur-figur baru yang memiliki integritas, kapabilitas, serta visi membangkitkan kembali kejayaan PPP pada Pemilu 2029.
Andi Purnama juga menyebut bahwa pelaksanaan Muswilub DPW PPP Kepri meninggalkan banyak catatan kritis.
Baca juga: Menjelang Muktamar PPP, Mardiono Didorong Maju Jadi Ketum dari Berbagai DPW
“Ada mekanisme dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi yang seharusnya dijalankan. Namun pelaksanaan Muswilub tidak kolektif-kolegial, dan tidak dirapatkan terlebih dahulu di internal pengurus harian. Seolah partai ini milik segelintir orang,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Bendahara DPW PPP Kepri, Effy Yusuf. Dia menambahkan bahwa proses Muswilub dinilai cacat secara moral dan adanya praktik penunjukan sepihak nama-nama dalam struktur kepengurusan tanpa konfirmasi, yang akhirnya berujung pada pengunduran diri sejumlah pihak.
“SK itu seperti main comot nama orang, tanpa dikomunikasikan. Tidak elok,” katanya.
Kekecewaan juga diungkapkan Ketua DPC PPP Lingga, Saparudin, Ketua DPC Natuna, Pang Ali, dan Ketua DPC Bintan, Firdaus. Ketiganya memprotes keputusan formatur DPP yang tidak mengakomodasi calon ketua yang diusulkan mayoritas formatur dan seluruh DPC se-Kepri, yakni Gaffaruddin Ibrahim. Justru nama lain yang disahkan oleh Plt. Ketua Umum, Muhammad Mardiono.
“Kami 100 persen DPC se-Kepri sepakat usulkan Pak Gaffaruddin. Tapi malah disahkan nama lain tanpa alasan jelas. Ini menunjukkan bahwa aspirasi kami diabaikan,” tegas Firdaus.
(shf)
Lihat Juga :
