Waspada Perang Dunia, Pengamat: Indonesia Wajib Punya Aset Teknologi Berdaulat

Terkait pembenahan, sebelum memetakan langkah ke depan, Faizun mengingatkan pemerintah perlu mempelajari doktrin para aktor global utama. Ia menilai hal itu penting sebagai studi kasus dalam penciptaan nilai strategis. Amerika Serikat misalnya ujar Faizun, mengelola kemampuan sibernya seperti portofolio investasi yang terdiversifikasi.


"NSA, CIA, CISA, dan USCYBERCOM adalah aset yang berbeda dengan spesialisasi yang berbeda, mulai dari intelijen sinyal dan operasi rahasia hingga pertahanan infrastruktur sipil. Kekuatannya terletak pada R&D yang mendalam, meskipun birokrasi antar lembaga dapat menimbulkan gesekan," paparnya.

Sedangkan China menggunakan model monolitik kapitalis-negara. China menggunakan pendekatan yang sangat tersentralisasi, di mana garis antara militer, negara, dan industri menjadi kabur. Fokusnya adalah pada agresi ekonomi melalui pencurian kekayaan intelektual dan dominasi teknologi untuk keuntungan kompetitif jangka panjang.

"Model ini sangat efisien karena struktur komandonya yang terpadu, tetapi mengorbankan transparansi," urainya.

Ada pula model Inkubator Modal Ventura yang diterapkan Israel. Melalui entitas seperti Unit 8200 IDF, Israel berfungsi sebagai inkubator bakat siber paling efektif di dunia . Negara itu disebut Faizun "berinvestasi" pada individu melalui dinas militer. Setelah diberhentikan, para veteran ini mendirikan perusahaan teknologi pertahanan (seperti NSO Group) yang menjadi mesin ekspor bernilai miliaran dolar .

"Ini adalah model di mana pertahanan nasional secara langsung menyemai industri ekspor yang sangat menguntungkan," terangnya.

Dengan menyadari realitas fiskal Indonesia dan belajar dari doktrin-doktrin global tersebut, Indonesia menurut Faizun tidak punya pilihan selain menempuh jalan yang radikal dan cerdas.

"Saya mengusulkan pembentukan Aset Teknologi Berdaulat (Sovereign Technological Asset). Sebuah ekosistem industri pertahanan dan penyerangan siber nasional yang dibangun melalui konsolidasi nasional terpusat. Ini adalah paradigma dimana negara, di bawah komando strategis langsung Presiden, bertindak sebagai Kepala Arsitek dan investor tahap awal. Sektor swasta dengan semua inovasi dan ketangkasannya bertindak sebagai pengembang dan operator utama," ungkap Faizun.

"Di sini, kita harus memiliki keberanian untuk belajar dari efisiensi komando "Model China" tanpa perlu mengadopsi ideologi politiknya," lanjtlutnya.