Ketua DPP Heran Demo di Kantor PPP Berubah Jadi Menuntut Rommy Dipecat
Minggu, 22 Juni 2025 - 06:59 WIB
loading...
M. Thobahul Aftoni (tengah). Foto/Dok Angkatan Muda Kabah
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) M. Thobahul Aftoni merespons aksi demo Kader PPP Penjaga Marwah Partai di depan Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (20/6/2025). Pria yang akrab disapa Toni ini heran tuntutan dalam demo tersebut berbeda dengan izin pemberitahuan ke Polda Metro Jaya.
Massa aksi demo tersebut menuntut agar Romahurmuziy atau Rommy dipecat dari jabatan Ketua Majelis Pertimbangan PPP. “Yang saya tahu unjuk rasa yang dilakukan pada hari Jumat (20/6/2025) kemarin itu izin pemberitahuannya ke Polda Metro Jaya merupakan Aksi Mendukung Mardiono sebagai Ketum PPP,” kata Toni dalam keterangannya, Sabtu (21/6/2025).
“Tapi kenapa tuntutannya bisa berubah minta pecat kader? Dalam orasi yang disampaikan saat unjuk rasa kok tidak sesuai dengan surat izin pemberitahuannya, ada apa?” sambungnya.
Baca juga: Kader PPP Ramai-ramai Minta Rommy Dipecat, Ketua DPP: Biasa Kerjaan Mereka Dari Dulu Begitu
Menurut Toni, unjuk rasa dukung-mendukung jelang Muktamar PPP merupakan hal yang biasa. Dia menilai itu dukung-mendukung tersebut sebagai langkah yang demokratis dan konstitusional.
“Bahwa jika ada kader yang ingin menyalurkan aspirasinya untuk Mardiono sebagai Ketum PPP ya silakan saja, sah-sah saja. Tapi ya tidak usah teriak-teriak menuntut pecat kader,” ungkapnya.
Toni mengajak untuk mengakhiri saling pecat kader di semua tingkatan. Dia mengungkapkan bahwa PPP saat ini sedang dalam situasi terpuruk dengan hasil Pemilu 2024. Dia berpendapat, tidak perlu mengungkit-ungkit masa lalu.
Baca juga: Jokowi Pilih PSI, Ketua DPP PPP: Masih Ada Amran Sulaiman dan Sandiaga Uno
“Bahwa terkait dengan persoalan yang pernah menimpa Gus Rommy beberapa tahun silam sudah dipertanggung jawabkan di depan hukum. Gus Rommy sudah bisa menggunakan hak politiknya sebagai warga negara mengingat hak politiknya tidak dicabut,” ujarnya.
“Oleh karena sebagai salah satu kader terbaik PPP, beliau diminta oleh Plt. Ketum PPP H.M. Mardiono untuk menduduki jabatan sebagai Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP menggantikan posisi Mardiono sebelumnya,” tambahnya.
Dia menilai sudah saatnya internal partai berlambang ka’bah tersebut membangun soliditas, menatap masa depan agar PPP ke depan bisa kembali bangkit menjadi partai besar dan tidak terulang lagi musibah kasus hukum yang menimpa kader PPP lainnya.
“Untuk itu mari kita bangun kebersamaan, jaga kekompakan jelang Muktamar PPP bulan September yang akan datang. Sebelumnya, Ketua Majelis Kehormatan DPP PPP KH. Zarkasih Noer juga menyampaikan imbauan kepada seluruh kader PPP agar Muktamar X bisa berjalan dengan baik, guyup tanpa ada bibit-bibit perpecahan,” pungkasnya.
Massa aksi demo tersebut menuntut agar Romahurmuziy atau Rommy dipecat dari jabatan Ketua Majelis Pertimbangan PPP. “Yang saya tahu unjuk rasa yang dilakukan pada hari Jumat (20/6/2025) kemarin itu izin pemberitahuannya ke Polda Metro Jaya merupakan Aksi Mendukung Mardiono sebagai Ketum PPP,” kata Toni dalam keterangannya, Sabtu (21/6/2025).
“Tapi kenapa tuntutannya bisa berubah minta pecat kader? Dalam orasi yang disampaikan saat unjuk rasa kok tidak sesuai dengan surat izin pemberitahuannya, ada apa?” sambungnya.
Baca juga: Kader PPP Ramai-ramai Minta Rommy Dipecat, Ketua DPP: Biasa Kerjaan Mereka Dari Dulu Begitu
Menurut Toni, unjuk rasa dukung-mendukung jelang Muktamar PPP merupakan hal yang biasa. Dia menilai itu dukung-mendukung tersebut sebagai langkah yang demokratis dan konstitusional.
“Bahwa jika ada kader yang ingin menyalurkan aspirasinya untuk Mardiono sebagai Ketum PPP ya silakan saja, sah-sah saja. Tapi ya tidak usah teriak-teriak menuntut pecat kader,” ungkapnya.
Toni mengajak untuk mengakhiri saling pecat kader di semua tingkatan. Dia mengungkapkan bahwa PPP saat ini sedang dalam situasi terpuruk dengan hasil Pemilu 2024. Dia berpendapat, tidak perlu mengungkit-ungkit masa lalu.
Baca juga: Jokowi Pilih PSI, Ketua DPP PPP: Masih Ada Amran Sulaiman dan Sandiaga Uno
“Bahwa terkait dengan persoalan yang pernah menimpa Gus Rommy beberapa tahun silam sudah dipertanggung jawabkan di depan hukum. Gus Rommy sudah bisa menggunakan hak politiknya sebagai warga negara mengingat hak politiknya tidak dicabut,” ujarnya.
“Oleh karena sebagai salah satu kader terbaik PPP, beliau diminta oleh Plt. Ketum PPP H.M. Mardiono untuk menduduki jabatan sebagai Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP menggantikan posisi Mardiono sebelumnya,” tambahnya.
Dia menilai sudah saatnya internal partai berlambang ka’bah tersebut membangun soliditas, menatap masa depan agar PPP ke depan bisa kembali bangkit menjadi partai besar dan tidak terulang lagi musibah kasus hukum yang menimpa kader PPP lainnya.
“Untuk itu mari kita bangun kebersamaan, jaga kekompakan jelang Muktamar PPP bulan September yang akan datang. Sebelumnya, Ketua Majelis Kehormatan DPP PPP KH. Zarkasih Noer juga menyampaikan imbauan kepada seluruh kader PPP agar Muktamar X bisa berjalan dengan baik, guyup tanpa ada bibit-bibit perpecahan,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
