Akhmad Ma'ruf Maulana Terpilih sebagai Ketum HKI, Dorong Terbitnya UU Khusus Kawasan Industri
Rabu, 18 Juni 2025 - 22:10 WIB
loading...
Akhmad Maruf Maulana resmi terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) periode 2025-2029. Dia terpilih aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX HKI yang digelar Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/6/2025). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Akhmad Ma'ruf Maulana resmi terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) periode 2025-2029. Dia terpilih aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX HKI yang digelar Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/6/2025).
Dalam pidato perdananya, Ma'ruf menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi strategis yang menjadi penggerak sektor industri nasional. "Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Ini bukan hanya sebuah kehormatan bagi saya, tetapi juga tanggung jawab yang besar di tengah dunia yang serba tidak pasti," ujar Ma'ruf dalam munas yang mengusung tema 'Optimalisasi Peranan Kawasan Industri Memperkuat Daya Saing Investasi Industri Manufaktur Dalam Rangka Penciptaan Lapangan Kerja' itu.
Ma'ruf menegaskan pentingnya kolaborasi antara HKI dan pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, untuk menciptakan iklim investasi yang lebih pasti dan kompetitif. Menurutnya, kawasan industri harus menjadi motor penggerak perekonomian nasional, tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan. "Kita buat investasi industri di Indonesia menjadi pasti. Kawasan industri bukan hanya untuk berbisnis, tetapi juga panggilan nasionalisme," tegasnya.
Baca Juga: Dongkrak Perekonomian Nasional, 41 Kawasan Industri Baru Bakal Dibuka Mulai 2025
Dia juga menyoroti dinamika geopolitik global, seperti perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China, sebagai peluang strategis bagi Indonesia untuk menarik investasi yang dialihkan dari negara-negara lain. "Ada ruang bisnis yang perlu kita garap bersama-sama, karena dampak dari perang dagang itu membuka celah investasi ke kawasan industri yang kita naungi di bawah HKI," ujarnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Ma'ruf mendorong pembentukan Badan Kawasan Industri Nasional (BKIN) yang berada langsung di bawah pembinaan teknis Kementerian Perindustrian, serupa dengan peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). BKIN diharapkan mampu memperkuat daya tarik investasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi pelaku kawasan industri.
HKI di bawah kepemimpinan Ma'ruf juga akan aktif mendorong terbitnya undang-undang khusus tentang kawasan industri demi memberikan kepastian hukum dan mendukung ekosistem investasi yang kondusif. "Kawasan industri bukan semata-mata hanya untuk mencari untung, tetapi ada panggilan nasionalisme. Kita harus bersatu padu menghadapi persaingan dengan Johor, Singapura yang pemerintahnya sangat memproteksi kawasan industrinya," ujarnya.
Dalam pidato perdananya, Ma'ruf menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi strategis yang menjadi penggerak sektor industri nasional. "Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Ini bukan hanya sebuah kehormatan bagi saya, tetapi juga tanggung jawab yang besar di tengah dunia yang serba tidak pasti," ujar Ma'ruf dalam munas yang mengusung tema 'Optimalisasi Peranan Kawasan Industri Memperkuat Daya Saing Investasi Industri Manufaktur Dalam Rangka Penciptaan Lapangan Kerja' itu.
Ma'ruf menegaskan pentingnya kolaborasi antara HKI dan pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, untuk menciptakan iklim investasi yang lebih pasti dan kompetitif. Menurutnya, kawasan industri harus menjadi motor penggerak perekonomian nasional, tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan. "Kita buat investasi industri di Indonesia menjadi pasti. Kawasan industri bukan hanya untuk berbisnis, tetapi juga panggilan nasionalisme," tegasnya.
Baca Juga: Dongkrak Perekonomian Nasional, 41 Kawasan Industri Baru Bakal Dibuka Mulai 2025
Dia juga menyoroti dinamika geopolitik global, seperti perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China, sebagai peluang strategis bagi Indonesia untuk menarik investasi yang dialihkan dari negara-negara lain. "Ada ruang bisnis yang perlu kita garap bersama-sama, karena dampak dari perang dagang itu membuka celah investasi ke kawasan industri yang kita naungi di bawah HKI," ujarnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Ma'ruf mendorong pembentukan Badan Kawasan Industri Nasional (BKIN) yang berada langsung di bawah pembinaan teknis Kementerian Perindustrian, serupa dengan peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). BKIN diharapkan mampu memperkuat daya tarik investasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi pelaku kawasan industri.
HKI di bawah kepemimpinan Ma'ruf juga akan aktif mendorong terbitnya undang-undang khusus tentang kawasan industri demi memberikan kepastian hukum dan mendukung ekosistem investasi yang kondusif. "Kawasan industri bukan semata-mata hanya untuk mencari untung, tetapi ada panggilan nasionalisme. Kita harus bersatu padu menghadapi persaingan dengan Johor, Singapura yang pemerintahnya sangat memproteksi kawasan industrinya," ujarnya.
Lihat Juga :
