RDP di Komisi III, RUU KUHAP Wajib Junjung HAM dan Pembatasan Waktu Penyidikan

“Dalam praktiknya sering terjadi permasalahan. SPDP dikirim tapi berkas perkara tidak pernah disusulkan. Proses tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan. Berkas dikembalikan dengan P-19, tapi tidak dilengkapi dan tidak dikembalikan lagi. Contohnya kasus pagar laut yang terhenti karena petunjuk jaksa tidak ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menilai urgensi atas RUU KUHAP adalah penguatan hak warga negara yang bermasalah dengan hukum, baik tersangka, termasuk saksi dan korban. "Menurut saya yang paling urgent saat ini adalah penguatan peoples di hadapan state. Peoples itu adalah tersangka yang bermasalah dengan hukum, termasuk juga saksi, korban. State, penyidik, penuntut. Peoples ini secara administrasi diwakili advokat," katanya. Baca juga: Prabowo Teken Perpres Atur TNI-Polri Lindungi Jaksa, Komisi III DPR: Jangan Permanen!

Ia menjelaskan DPR dan pemerintah menganggap keberadaan KUHAP yang baru harus segera terealisasi. Perdebatan atas penguatan peran peoples (tersangka, saksi, dan korban) dipandangnya justru akan semakin membuat pihak terkait menderita. Dirinya bahkan menyampaikan saat ini tim dari pemerintah yang akan mengharmonisasi RUU KUHAP telah ada.

"Kenapa cepat karena ini sudah emergency. Semakin lama kita berdebat menghasilkan sesuatu yang signifikan menguatkan peran peoples semakin banyak orang-orang yang menderita karena masih diberlakukan KUHAP yang existing tadi," tegasnya.